Solving Problems: Gempa Sulawesi Utara Terisolasi, Puan Maharani Desak Pemerintah Aksi Cepat
Ekspansi Dampak Gempa di Kabupaten Sangihe
Solving Problems menjadi isu utama yang muncul setelah gempa bumi besar mengguncang wilayah Sulawesi Utara (Sulut) dan sekitarnya pada Senin (8/6/2026) pagi, menyebabkan ratusan warga di Kabupaten Sangihe terisolasi akibat kerusakan infrastruktur. Bencana alam ini memperlihatkan tantangan dalam mengatasi krisis yang muncul, terutama di daerah terpencil yang memiliki aksesibilitas terbatas. Menyikapi situasi ini, Ketua DPR RI Puan Maharani menekankan pentingnya pemerintah melakukan tindakan segera untuk memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi.
Upaya Penanganan Darurat dan Warga yang Terkena Dampak
Dilansir dari keterangan tertulis yang diterima Selasa (9/6/2026), Puan mengingatkan bahwa bantuan darurat harus diberikan secara cepat, khususnya kepada warga yang tinggal di pulau-pulau terluar. “Kerusakan dapat terjadi bahkan ketika korban jiwa relatif dapat diminimalkan. Hal ini menunjukkan bahwa ukuran keberhasilan penanganan bencana perlu diperluas,” kata Puan dalam pernyataannya. Ia meminta pemerintah memperkuat koordinasi dengan pihak terkait untuk mengurangi risiko dampak lebih besar dari bencana alam ini.
“Pemerintah harus segera menjangkau masyarakat yang terisolasi akibat gempa, khususnya warga yang tinggal di pulau terluar/terdepan. Bantuan harus cepat disalurkan,” imbaunya.
Gempa berkekuatan magnitudo 7,7 ini terjadi pada pukul 06.37 WIB atau 07.37 Wita, dengan episenter di laut sekitar 244 kilometer barat laut Pulau Karatung, Sulawesi Utara. BMKG mencatat getaran gempa dirasakan hingga di Gorontalo dan daerah lain di Indonesia bagian timur. Meski tidak ada korban jiwa, Puan menilai kejadian ini menjadi momentum evaluasi nasional terhadap kesiapan mitigasi bencana.
Kabupaten Kepulauan Sangihe telah menetapkan status darurat bencana selama 14 hari. Warga Desa Kawio, Kecamatan Kepulauan Marore, masih berkumpul di area terbuka karena gempa susulan masih berlangsung. Daerah itu dihuni 178 Kepala Keluarga dengan total populasi 480 jiwa, sebagian besar bekerja sebagai nelayan. Banyak bangunan rumah rusak parah hingga rata dengan tanah, memicu kebutuhan akan Solving Problems yang lebih komprehensif.
Peringatan Tsunami dan Kesiapan Masyarakat
BMKG sempat mengeluarkan peringatan dini tsunami saat gempa terjadi. Hasil pemantauan menunjukkan adanya gelombang kecil di tiga titik, yaitu Ulu Siau dan Melonguane, Sulawesi Utara, serta satu titik di Maluku Utara. Tinggi gelombang berkisar antara 9 hingga 18 sentimeter. Meski peringatan sudah dicabut, Puan meminta masyarakat tetap waspada dan mengikuti instruksi evakuasi untuk memastikan Solving Problems di sektor keselamatan.
“Kami mengimbau agar masyarakat tetap tenang, dan terus memantau informasi,” tambah Puan.
Puan juga menyoroti pentingnya memperkuat kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana. “Solving Problems tidak hanya tentang respons cepat, tetapi juga pencegahan dan persiapan yang terencana,” ujarnya. Ia menekankan bahwa kejadian ini mengingatkan bahwa daerah terpencil membutuhkan kebijakan yang lebih inklusif dalam menghadapi bencana.
Langkah Pemerintah dan Rekomendasi untuk Kesiapan Nasional
Ketangguhan wilayah terluar harus menjadi fokus utama pemerintah, kata Puan. “Tantangan geografis seharusnya justru menjadi faktor agar Negara memiliki antisipasi bila bencana terjadi agar tidak menimbulkan beban besar bagi masyarakat,” tambahnya. Puan menyarankan pemerintah mempercepat proses pemulihan dengan memastikan logistik dan informasi selalu terjangkau, terutama bagi warga yang tinggal di kawasan pesisir.
Menurut Puan, Solving Problems dalam bencana tidak cukup hanya mengandalkan respons darurat, tetapi juga perlu meninjau ulang sistem infrastruktur yang ada. “Jangan sampai pembangunan menjadi sia-sia ketika tidak mampu menghadapi risiko,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa kejadian ini menggarisbawahi kebutuhan Indonesia untuk membangun kemampuan daerah dalam beradaptasi dengan ancaman bencana yang terus muncul.
Puan juga menyarankan fasilitas kritis seperti sekolah, puskesmas, dan pelabuhan di kawasan pesisir dirancang dengan standar ketahanan lebih tinggi. Hal ini akan memastikan kebutuhan warga, termasuk lansia dan anak-anak, terpenuhi secepat mungkin. Ia berharap pemerintah dapat mempercepat penyaluran bantuan dan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya Solving Problems.
