Legislator PKB Usul Pilkada Tanpa Wakil, PAN: Usulan Bagus dan Simpatik

Usulan Pilkada Tanpa Wakil Mendapat Respon Positif dari PAN

Wahanaberita.com – Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PKB, Muhammad Khozin, telah mengajukan gagasan baru terkait penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Ia menyarankan agar proses pilkada ke depan hanya memilih kepala daerah saja, tanpa melibatkan wakil kepala daerah dalam pemilihan. Menurut Khozin, posisi wakil sebaiknya diisi melalui penunjukan langsung oleh kepala daerah yang telah terpilih.

Gagasan ini disampaikan Khozin saat menghadiri rapat Komisi II DPR RI yang dihadiri oleh Kementerian Dalam Negeri serta para kepala dan wakil kepala daerah. Rapat tersebut berlangsung di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (30/7).

Solusi yang kedua seperti apa? Perbaiki Undang-Undang Pilkada-nya. Kita pilih saja kepala daerah tanpa wakil. Wakil kepala daerah cukup ditunjuk oleh kepala daerah. Ini biar tidak menjadi vote getter saja, kasihan wakil kepala daerah saat ini,

Menanggapi usulan tersebut, Saleh Partaonan Daulay sebagai Waketum PAN memberikan respons positif. Ia menilai bahwa saran ini layak untuk dikaji lebih lanjut karena telah menjadi bahan pembicaraan di berbagai kalangan.

Usulan ini bagus dan simpatik. Sudah banyak diperbincangkan di lintas fraksi. Juga dalam diskusi formal dan informal para aktivis demokrasi dan pemerhati pemilu,

Saleh menambahkan bahwa evaluasi terhadap sistem pilkada memang sudah waktunya dilakukan. Ia menekankan bahwa setiap aspek positif maupun negatif dari usulan ini harus dibahas secara transparan dengan melibatkan partisipasi masyarakat luas.

Selama ini memang terasa ada yang kurang dalam sistem pilkada. Sudah tepat dievaluasi. Bahkan kalau dinilai tidak baik, bisa diganti kapan saja,

Diskusi Lanjutan Diperlukan

Salah satu hal yang masih perlu didiskusikan lebih dalam adalah mekanisme penggantian kepala daerah ketika berhalangan tetap. Saleh mempertanyakan apakah otomatis wakil yang akan menggantikan, ataukah diperlukan pemilihan ulang di DPRD. Selain itu, peran partai politik dalam situasi tersebut juga menjadi pertimbangan penting.

Meskipun demikian, Saleh sepakat bahwa tugas, fungsi, dan wewenang wakil kepala daerah perlu dirumuskan ulang. Ia mengakui bahwa selama ini terdapat kesan bahwa posisi wakil tidak sepenuhnya difungsikan sesuai perannya.

Saya setuju kalau tugas, fungsi, dan wewenang wakil dirumuskan lagi. Sekarang memang ada kesan kalau wakil tidak difungsikan. Tetapi di beberapa daerah, ada juga yang kepala daerah dan wakilnya ribut. Bahkan sampai diungkap dan kelihatan di pengadilan,

Saleh juga menyoroti bahwa perilaku tidak harmonis antara kepala daerah dan wakilnya merupakan contoh yang kurang baik. Dalam budaya Indonesia, para pemimpin seharusnya menjadi teladan dan contoh yang harus dipedomani oleh masyarakat.