Special Plan: Polda Metro Perkuat Literasi Hukum untuk Taruna Akpol
Special Plan – Dalam rangka mendorong kemajuan literasi hukum, Special Plan yang digagas oleh Polda Metro Jaya memberikan bantuan referensi hukum terbaru kepada calon perwira Polri. Upaya ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum secara menyeluruh di kalangan Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) yang sedang menjalani praktik lapangan. Kombes Budi Hermanto, Kepala Bidang Humas Polda Metro Jaya, menjelaskan bahwa tiga buku hukum terbaru telah diberikan kepada 17 Taruna Akpol sebagai bagian dari inisiatif Special Plan ini. Buku-buku tersebut mencakup UU Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), UU Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), serta UU Nomor 1 Tahun 2026 yang mengatur perubahan dalam sistem pidana.
Peran Referensi Hukum dalam Pembentukan Taruna Akpol
Penyerahan buku hukum terbaru dilakukan di Gedung Krimum Polda Metro Jaya pada Jumat (15/5/2026). Kombes Budi Hermanto menekankan bahwa Special Plan ini dirancang untuk memastikan para Taruna Akpol memiliki dasar yang kuat dalam berbagai aspek hukum. “Melalui Special Plan, kami ingin menumbuhkan kesadaran bahwa hukum adalah pondasi utama dalam tugas kepolisian,” jelasnya. Buku-buku yang diberikan dirancang untuk mendukung pemahaman terhadap prinsip-prinsip hukum modern, terutama dalam bidang pidana, yang menjadi fokus utama program ini.
“Buku-buku ini akan menjadi acuan utama dalam pembelajaran praktek lapangan dan evaluasi kinerja Taruna Akpol,” tambah Kombes Budi.
Ia juga menyampaikan bahwa pembaruan dalam peraturan hukum mengharuskan personel Polri terus belajar dan adaptif. Dengan Special Plan, Polda Metro berupaya menjawab tantangan perubahan dinamika hukum yang terus berlangsung di Indonesia.
Penguatan Kompetensi Taruna Akpol
Dalam Special Plan, selain pemberian buku referensi, Polda Metro juga menyediakan pelatihan interaktif dan diskusi dengan ahli hukum. Kombes Budi Hermanto menegaskan bahwa penguasaan hukum yang komprehensif sangat penting agar Taruna Akpol mampu mengambil keputusan yang tepat dan seimbang di lapangan. “Kemampuan menginterpretasikan aturan hukum secara tepat akan memperkuat profesionalisme kepolisian di masa depan,” kata dia.
“Kami percaya bahwa Special Plan ini akan berdampak signifikan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia kepolisian,” tutur Kombes Budi.
Program ini juga diharapkan mendorong kolaborasi antara institusi pendidikan kepolisian dan praktik lapangan, sehingga Taruna Akpol dapat menggabungkan teori dengan pengalaman langsung. Polda Metro Jaya mengaku telah melakukan penelitian terlebih dahulu untuk memastikan buku-buku yang diserahkan relevan dan sesuai dengan kebutuhan para calon perwira.
Penyerahan referensi hukum terbaru ini juga dilakukan dalam rangka memperkuat penegakan hukum yang adil dan transparan. Dengan Special Plan, Polda Metro berupaya membangun kemandirian Taruna Akpol dalam menghadapi berbagai kasus hukum yang kompleks. Kombes Budi menyoroti pentingnya kesadaran hukum yang baik sebagai bagian dari proses pembentukan polisi yang berkualitas. “Taruna Akpol harus mampu menjadi panutan dalam penerapan hukum secara profesional dan berkeadilan,” ujarnya.
Para Taruna Akpol yang menerima buku referensi ini akan memanfaatkannya sebagai bahan bacaan selama masa praktik lapangan. Special Plan juga mencakup pengembangan materi pelatihan berbasis teknologi untuk memudahkan akses informasi hukum. Kombes Budi menjelaskan bahwa program ini merupakan bagian dari upaya membangun Polri yang modern dan adaptif terhadap tuntutan zaman. “Dengan Special Plan, kita bisa memastikan kepolisian terus berkembang seiring perubahan hukum nasional,” katanya.
“Kami ingin Taruna Akpol tidak hanya menghafal aturan hukum, tetapi juga memahami makna dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari,” tutup Kombes Budi.
Langkah ini mendapat sambutan positif dari para Taruna Akpol, yang menganggap referensi hukum terbaru sebagai bahan belajar penting. Special Plan diharapkan menjadi contoh baik bagi institusi lain dalam memperkuat literasi hukum di kalangan generasi muda. Dengan begitu, di masa depan, para polisi baru akan lebih siap menjalankan tugasnya secara optimal dan sesuai dengan koridor hukum yang berlaku.
