Menko Polkam Perkuat Koordinasi Penanggulangan Karhutla untuk Hadapi El Nino
Key Discussion menjadi tema utama dalam pengaktifan ulang Desk Koordinasi Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) oleh Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam). Langkah ini dilakukan sebagai persiapan menghadapi potensi fenomena El Nino pada tahun 2026 dan 2027, yang diperkirakan akan memperparah kekeringan dan meningkatkan risiko kebakaran selama musim kemarau. Dengan Key Discussion sebagai fokus utama, pemerintah menegaskan komitmen untuk mengoptimalkan sistem penanggulangan bencana alam ini.
Penyebab dan Tujuan Pengaktifan Desk Karhutla
Dilansir Antara, Kamis (18/6/2026), Menko Polkam Djamari Chaniago menjelaskan bahwa pengaktifan kembali Desk Karhutla merupakan respons terhadap kenaikan risiko kebakaran yang diprediksi oleh El Nino. Fenomena iklim ini berpotensi mengurangi curah hujan dan memperpanjang durasi musim kemarau, sehingga kebutuhan koordinasi lintas sektor menjadi lebih mendesak. Key Discussion dalam rapat koordinasi tersebut menekankan pentingnya persiapan sebelum situasi memburuk, dengan mengatur mekanisme respons yang lebih terstruktur dan cepat.
Rapat Koordinasi Khusus Pengendalian Karhutla Tahun 2026, berjudul “Bersinergi untuk Negeri Menghadapi El Nino 2026 dan 2027”, diadakan di Gedung Manggala Wanabakti. Acara ini melibatkan perwakilan dari berbagai lembaga, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), serta lembaga pemerintah daerah. Key Discussion dalam pertemuan ini menggarisbawahi kesiapan pemerintah dalam menghadapi perubahan iklim yang berdampak pada kebakaran hutan dan lahan.
Djamari Chaniago menegaskan bahwa El Nino akan meningkatkan risiko kebakaran selama musim kemarau. Faktor-faktor seperti kenaikan suhu, penurunan curah hujan, dan keringnya lahan menjadi ancaman utama. Key Discussion menyebutkan bahwa enam provinsi—Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Kalimantan Selatan—dikategorikan sebagai daerah rawan. Oleh karena itu, sistem penanggulangan harus lebih aktif dan terkoordinasi untuk mencegah kekambuhan situasi.
Strategi Penanggulangan Karhutla dan Peran Setiap Sektor
Menko Polkam mengungkapkan bahwa pengaktifan ulang Desk Karhutla bertujuan memastikan operasional tidak tumpang tindih antarinstansi. Key Discussion menyatakan bahwa pemerintah akan membagi tugas berdasarkan keahlian masing-masing kementerian, seperti Kementerian PUPR untuk infrastruktur dan Kementerian ESDM untuk modifikasi cuaca. Key Discussion juga menggarisbawahi perlunya keterlibatan masyarakat dalam program pencegahan, termasuk sosialisasi kesadaran lingkungan.
BNPB tetap menjadi pelaksana utama dalam operasi darat, udara, dan strategi modifikasi cuaca. Key Discussion menyoroti bahwa meski Desk dan Satgas Karhutla dibubarkan setelah situasi 2025 dinilai stabil, keberlanjutan sistem koordinasi menjadi prioritas. Langkah ini merupakan pengulangan dari Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2020 dan Keputusan Menko Polkam Nomor 29 Tahun 2025, yang mengatur mekanisme respons terhadap kebakaran hutan dan lahan.
Key Discussion dalam reaktivasi Desk Karhutla juga mencakup evaluasi kinerja lembaga sebelumnya. Menko Polkam menegaskan bahwa masukan dari berbagai stakeholder akan dipertimbangkan dalam penyempurnaan strategi. Selain itu, Key Discussion menyebutkan bahwa peningkatan kapasitas personel dan sumber daya logistik menjadi fokus utama untuk menangani kebakaran secara efektif. Upaya ini bertujuan mencegah dampak serius terhadap lingkungan dan ekonomi nasional.
