Agenda Utama: Diskusi 12 Pemda dan Mensos tentang The Invisible People
Main Agenda dalam pertemuan antara Menteri Sosial dengan 12 pemerintah daerah membahas tantangan yang dihadapi masyarakat yang kurang terjangkau. Kumpulan ini, yang dikenal sebagai “the invisible people”, sering kali diabaikan karena tidak terdata secara lengkap. Pertemuan yang berlangsung di Jakarta menghadirkan sejumlah tokoh seperti Wakil Ketua DPRD Provinsi NTT Kristien Samiyato Pati, Wakil Ketua DPRD Kota Mataram Istiningsih, serta para bupati dari beberapa daerah.
Dalam Main Agenda ini, Gus Ipul menekankan pentingnya identifikasi dini terhadap kelompok masyarakat yang tidak terjangkau. Ia menyampaikan bahwa banyak warga yang hidup dalam kesulitan ekonomi dan sosial, namun belum tercantum dalam program pemerintah. “Bisa jadi mereka tetangga kita, dekat dari kita. Namun, penderitaan mereka tidak terlihat karena mereka belum menyampaikan kebutuhan mereka,” ujar Gus Ipul, Selasa (12/5/2026).
Identifikasi dan Perbaikan Data Sosial
Menurut Gus Ipul, masalah serupa juga terjadi di daerah kepulauan dan kawasan dengan akses layanan sosial terbatas. Ia menyoroti kebutuhan pemutakhiran Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) untuk memastikan warga rentan tidak terlewat dari kebijakan sosial. “Data yang akurat akan menjadi landasan utama agar pemerintah bisa merespons kebutuhan mereka secara tepat,” tambahnya.
Dalam Main Agenda diskusi, Gus Ipul menjelaskan bahwa penonaktifan kepesertaan Program Bantuan Inti Jaminan Kesehatan (PBI-JK) tidak berarti mengurangi kuota, melainkan mengalihkan ke warga yang lebih membutuhkan di wilayah yang sama. “Jika ada 10 ribu kepesertaan dinonaktifkan di tempat Ibu, artinya ada 10 ribu warga baru yang bisa menikmati manfaat tersebut,” jelasnya.
Kepala Dinas Sosial Trisno menegaskan bahwa penguatan data desa menjadi kunci dalam memastikan program sosial mencapai sasaran. “Operator data desa harus menjadi penjamin akurasi informasi, karena keputusan pemerintah bergantung pada data yang valid,” tegas Trisno.
Perkembangan Sekolah Rakyat di Berbagai Wilayah
Selain membahas The Invisible People, Main Agenda pertemuan ini juga mencakup progres Sekolah Rakyat di beberapa daerah. Gus Ipul mengatakan bahwa program ini berfokus pada pemberdayaan anak-anak yang paling membutuhkan. “Target jumlah siswa Sekolah Rakyat terus meningkat setiap tahun. Saat ini, sekitar 15 ribu siswa telah terdaftar, dan jumlah itu diharapkan mencapai 46 ribu pada 2026,” ujarnya.
Kabupaten Jombang menjadi daerah dengan progres pembangunan Sekolah Rakyat tercepat, sementara Batang telah menyiapkan lahan untuk gedung permanen. Daerah lain seperti Solok, Simeulue, Kepulauan Aru, Kebumen, Tulungagung, dan Garut juga melaporkan persiapan fasilitas serta upaya mencari calon siswa. “Presiden menargetkan satu kabupaten atau kota memiliki satu gedung permanen Sekolah Rakyat, serta setiap provinsi minimal dua gedung,” tutur Gus Ipul.
Ia menegaskan bahwa Sekolah Rakyat tidak melakukan pendaftaran sendiri, melainkan berbasis penjangkauan langsung ke anak-anak yang benar-benar membutuhkan. “Tidak boleh ada titipan atau susupan. Peserta program harus tercatat dalam DTSEN dan hasil penjangkauan langsung,” tambahnya.
Kristien Samiyato Pati menyoroti tantangan khusus di NTT, termasuk kekeringan ekstrem, perubahan iklim, dan masalah tenaga migran. “Keluarga PMI sering kesulitan mengembalikan jenazah ke kampung halaman karena biaya yang tinggi,” ujarnya. Ia berharap Main Agenda ini mendorong pemerintah pusat untuk terus mendukung program yang mencakup seluruh lapisan masyarakat.
“Negara tidak boleh berhenti hadir di bandara debarkasi. Negara harus sampai tahap terakhir, memastikan mereka pulang secara bermartabat ke kampung halamannya,” ujar Kristien Samiyato Pati.
