New Policy: Ahmad Luthfi Minta Survei Anak Putus Sekolah di Lereng Sumbing-Merbabu
New Policy – Menyusul kebijakan baru yang diusulkan oleh Ahmad Luthfi, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, dalam upaya meningkatkan akses pendidikan, ia mengajak Dinas Pendidikan melakukan survei mendalam terhadap daerah-daerah yang masih kesulitan memperoleh layanan pendidikan. Permintaan ini dilontarkan saat ia menghadiri acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Temanggung, dengan fokus pada Kecamatan Bruno di Purworejo, Lereng Merbabu, dan Lereng Sumbing.
Survei Sebagai Langkah Mendasar dalam New Policy
Dalam pernyataannya, Luthfi menegaskan bahwa survei menjadi bagian dari kebijakan baru yang bertujuan menyelesaikan masalah putus sekolah di daerah terpencil. “Survei ini penting untuk memahami realitas anak-anak yang meninggalkan sekolah karena jarak jauh atau kemiskinan ekstrem,” katanya, Rabu (3/6/2026). Dengan data yang diperoleh, pemerintah provinsi bisa merancang strategi yang lebih tepat sasaran dalam upaya menekan angka putus sekolah.
Kebijakan baru ini juga mencakup rencana pembangunan SMA Negeri dan SMK Negeri di wilayah yang kurang dilayani pendidikan. Luthfi menekankan bahwa jika ada lahan yang siap, sekolah-sekolah tersebut akan segera dibangun dalam anggaran pembangunan. “Dalam new policy, kita ingin mempercepat penyelesaian masalah pendidikan di daerah blank spot,” tambahnya.
“Dengan survei, kita bisa mengidentifikasi kebutuhan masyarakat secara akurat. Jika ada lahan, langsung bangun. Jangan sampai ada jeda waktu yang membuat anak-anak terus putus sekolah,” ujarnya.
Program Pendidikan Gratis sebagai Pendukung New Policy
Sebelumnya, Pemprov Jateng telah meluncurkan program pendidikan gratis untuk 5.000 anak dari keluarga miskin pada 2025. Program ini menjadi bagian dari kebijakan baru yang berfokus pada pemberdayaan pendidikan. Dalam wawancara, Luthfi menjelaskan bahwa anak-anak yang putus sekolah akan diberikan bantuan biaya pendidikan, termasuk pakaian, buku, dan perlengkapan sekolah lainnya.
“New policy ini tidak hanya tentang bangunan sekolah, tapi juga tentang pengakuan terhadap kebutuhan mendasar anak-anak. Dengan bantuan biaya, mereka bisa tetap bersekolah tanpa hambatan finansial,” imbuhnya.
Bupati Temanggung, Agus Setyawan, menyebutkan bahwa 7 daerah blank spot di kabupaten itu masih memerlukan perhatian khusus. Ia meminta dukungan dari Pemprov Jateng untuk membangun SMA di sana. Sementara itu, Bupati Purworejo, Yuli Hastuti, mengungkapkan bahwa Kecamatan Bruno memiliki tingkat kemiskinan ekstrem yang tinggi, sehingga SMK Negeri menjadi prioritas dalam new policy.
“Lahan desa seluas 4 hektare sudah siap untuk pengembangan SMK Negeri. Kami harap Gubernur bisa mengalokasikan dana dalam new policy agar proyek ini segera terealisasi,” jelas Yuli.
Kolaborasi Daerah dan Pemerintah Provinsi dalam New Policy
Permintaan survei oleh Luthfi didukung oleh tiga kepala daerah yang menghadiri acara tersebut. Mereka mempermasalahkan akses pendidikan di wilayah yang sulit dijangkau. Bupati Magelang, Grengseng Pamuji, mengingatkan perlunya penambahan SMA di Kecamatan Kaliangkrik dan Kajoran, Lereng Sumbing. “Kami juga sedang memindahkan warga untuk membebaskan lahan Sekolah Rakyat,” katanya.
“New policy ini membutuhkan koordinasi yang baik antara pemerintah daerah dan provinsi. Tantangan utamanya adalah keterbatasan lahan dan anggaran, tapi kita harus terus berupaya,” tambah Agus.
Dalam new policy, pembangunan sekolah akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Luthfi menegaskan bahwa survei akan menjadi dasar untuk memutuskan wilayah mana yang memerlukan dukungan terbesar. “Data survei akan menjadi alat penting dalam merancang langkah-langkah peningkatan akses pendidikan secara sistematis,” katanya.
Perkembangan dan Peluang di Lereng Sumbing-Merbabu
Survei di Lereng Sumbing-Merbabu juga bertujuan mengukur tingkat partisipasi anak-anak dalam pendidikan. Wilayah ini dikenal memiliki ketinggian yang membatasi aksesibilitas. Dengan new policy, pemerintah provinsi berharap bisa membangun infrastruktur pendidikan yang lebih memadai, seperti sekolah di lereng gunung, jalur transportasi, dan fasilitas pendukung.
“Kami ingin memastikan bahwa setiap anak memiliki peluang sama untuk mengejar pendidikan. New policy ini adalah respons langsung terhadap keluhan daerah yang tidak mampu menyediakan layanan pendidikan,” tutur Luthfi.
Kebijakan baru ini juga diharapkan meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah terpencil. Dengan membangun SMA Negeri 1 Kemalang di Kabupaten Klaten, yang sebelumnya termasuk dalam kawasan blank spot, pemerintah provinsi menunjukkan komitmen untuk mengatasi masalah akses pendidikan. “SMA Kemalang akan menjadi contoh nyata bagaimana new policy bisa diimplementasikan secara efektif,” pungkasnya.
Penyelenggaraan new policy ini diharapkan menjadi titik awal dari perbaikan yang lebih luas dalam sistem pendidikan Jawa Tengah. Dengan survei dan pembangunan sekolah, pemerintah berupaya memastikan bahwa anak-anak di daerah terpencil tidak lagi menjadi korban ketimpangan pendidikan.
