Akankah Otoritas Iran Beralih dari Ulama ke Militer?
Meeting Results – Hasil rapat terbaru mengungkapkan pertanyaan besar mengenai potensi pergeseran kekuasaan di Republik Islam Iran. Apakah sistem yang telah berjalan selama lebih dari empat dekade akan berubah, dari dominasi ulama ke model pemerintahan yang lebih berbasis militer? Berbagai indikator menunjukkan bahwa pengaruh Korps Garda Revolusi Iran (IRGC) dalam politik dan ekonomi semakin menguat, menimbulkan spekulasi tentang transisi kekuasaan yang mungkin terjadi.
Peran IRGC dalam Transisi Kekuasaan
IRGC, yang didirikan pada 1979 sebagai pengaman revolusi Islam, kini menguasai sektor-sektor kritis seperti minyak, infrastruktur, dan keamanan. Selama beberapa tahun terakhir, kekuasaan ekonomi dan politik semakin berpindah ke tangan militer, terutama setelah perang yang pecah pada 28 Februari 2026. Hasil rapat menunjukkan bahwa IRGC memainkan peran sentral dalam mengarahkan kebijakan negara, baik secara langsung maupun melalui jaringan relasi yang luas.
Analisis menegaskan bahwa IRGC tidak hanya menjadi institusi keamanan, tetapi juga kekuatan pemerintahan yang tidak terpisahkan dari kebijakan pemerintah. Mereka mengendalikan sekitar 50% pendapatan minyak Iran, serta berperan aktif dalam kebijakan luar negeri dan domestik. Hasil rapat menyebutkan bahwa selama dua dekade terakhir, pertemuan strategis antara ulama dan militer semakin sering, mencerminkan ketergantungan yang semakin dalam antara kedua pihak.
Proses Penunjukan Mojtaba Khamenei
Dalam konteks pergeseran kekuasaan, penunjukan Mojtaba Khamenei sebagai Pemimpin Tertinggi Iran menimbulkan isyarat kuat. Setelah tewasnya Ayatollah Ali Khamenei akibat serangan Israel pada 28 Februari 2026, Majelis Ahli memilih putranya sebagai pengganti. Hasil rapat mengungkap bahwa keputusan ini dipengaruhi oleh tekanan dari Korps Garda Revolusi, yang sejak lama menginginkan pemimpin yang lebih dekat dengan kebijakan militer.
“Penunjukan Mojtaba Khamenei tidak hanya tentang legitimasi religius, tetapi juga menggambarkan keseimbangan kekuasaan baru di dalam sistem Iran,” kata Damon Golriz dari The Hague Institute for Geopolitics. “Ini menunjukkan bahwa hasil rapat dan keputusan politik kini lebih banyak dipengaruhi oleh pertimbangan keamanan dan militer dibandingkan oleh sisi spiritual.”
Mojtaba, seorang ulama berusia 56 tahun, tidak memiliki pengalaman dalam jabatan keagamaan senior atau politik elektoral. Hasil rapat menegaskan bahwa ia lebih dikenal karena keterlibatannya dalam Korps Garda Revolusi sejak 1987, ketika ia bergabung dengan Batalyon Habib Ibn Mazahir di Divisi 27 Mohammad Rasoul Ollah. Ia kemudian menjadi tokoh kunci dalam pengembangan jaringan intelijen dan keamanan Korps Garda Revolusi.
Krisis Ekonomi dan Tanggapan Rakyat
Krisis ekonomi yang menghimpit Iran memberikan tekanan besar pada sistem teokrasi. Tingkat inflasi yang tinggi dan krisis energi memicu protes dari berbagai kalangan masyarakat. Hasil rapat mengungkap bahwa gelombang protes baru tidak hanya menargetkan pemerintah, tetapi juga kekuatan keamanan, seperti Korps Garda Revolusi. Hal ini memperkuat asumsi bahwa ada pergeseran kekuasaan dari ulama ke militer.
Dalam krisis ini, pemerintah mengandalkan IRGC untuk memadamkan kekacauan. Hasil rapat menyebutkan bahwa militer aktif dalam mengkoordinasikan operasi penindasan terhadap pemrotes, terutama melalui kelompok Basij yang dipimpin oleh Mojtaba Khamenei. Meski sektor eksekutif tetap dipegang oleh Presiden Masoud Pezeshkian, kekuasaan sebenarnya berada di tangan jaringan militer yang terstruktur dan kuat.
Struktur Kekuasaan dan Dampak Jangka Panjang
Hasil rapat mengungkap bahwa IRGC memiliki struktur kekuasaan yang berakar kuat dalam sistem Iran. Mereka tidak hanya mengendalikan keamanan, tetapi juga memegang kendali politik melalui Majelis Ahli, yang menjadi pengambil keputusan utama. Dengan dominasi ini, kebijakan pemerintah semakin disesuaikan dengan kepentingan militer, bukan hanya dengan kepentingan rakyat atau ulama.
Analisis menunjukkan bahwa kekuatan keamanan menjadi pendorong utama dalam memperkuat kebijakan ekonomi dan luar negeri. Hasil rapat menyebutkan bahwa IRGC telah membangun jaringan kekuasaan yang terintegrasi, menciptakan dominasi sistematis dalam segala aspek pemerintahan. Meski prinsip Wilayatul Faqih—yang mengamanahkan kekuasaan tertinggi kepada ulama—masih berlaku, praktiknya kini bergeser ke arah yang lebih berbasis militer.
Kesimpulan hasil rapat menunjukkan bahwa Iran sedang mengalami transformasi kekuasaan yang mendalam. Perubahan ini tidak terjadi dalam semalam, tetapi merupakan akumulasi dari pengaruh IRGC selama beberapa dekade. Dengan kekuatan militer yang semakin dominan, pertanyaan tentang apakah sistem teokrasi akan berubah menjadi pemerintahan kekuasaan militer tetap menjadi isu yang relevan dan kontroversial.
