Investigasi DPR AS Terhadap FIFA Meluas: Korupsi dan Hubungan dengan Trump
Wahanaberita.com – Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat (DPR AS) kini tengah menyelidiki dugaan korupsi yang menimpa Federasi Sepak Bola Internasional atau FIFA. Selain masalah korupsi, penyelidikan ini juga mencakup dugaan adanya quid pro quo antara organisasi sepak bola dunia tersebut dengan pemerintahan Presiden Donald Trump.
Istilah quid pro quo berasal dari bahasa Latin yang secara harfiah berarti “sesuatu untuk sesuatu”. Dalam ranah politik maupun bisnis, konsep ini menggambarkan situasi ketika seseorang memberikan sesuatu dengan harapan mendapatkan imbalan atau keuntungan yang setara, yang kadang dilakukan secara tidak etis atau bahkan melanggar hukum.
Pengumuman oleh Jamie Raskin
Menurut laporan Anadolu Agency pada Selasa (28/7/2026), penyelidikan ini diumumkan oleh Jamie Raskin. Politikus Partai Demokrat ini merupakan anggota DPR AS sekaligus anggota senior di Komite Kehakiman DPR AS.
Dalam surat yang dikirimkan kepada Presiden FIFA Gianni Infantino pada Minggu (26/7) malam, Raskin menjelaskan bahwa penyelidikan akan menelusuri “kampanye berkelanjutan” FIFA untuk memperoleh perlakuan istimewa dari Trump. Upaya ini mencakup upaya penghentian berbagai kasus korupsi besar di Amerika Serikat yang melibatkan federasi sepak bola dunia tersebut.
“Praktik quid pro quo terbaru yang diatur oleh FIFA dan Presiden Trump bukanlah kejahatan tanpa korban,” ujar Raskin.
Koneksi FIFA dengan Pemerintahan Trump
Raskin menduga bahwa FIFA memanfaatkan kedekatan hubungannya dengan pemerintahan Trump untuk melaksanakan “praktik penetapan harga yang sangat tinggi secara ilegal dan taktik penjualan yang curang” dalam konteks tiket pertandingan Piala Dunia.
Menurut Raskin, penyelidikan ini juga akan memeriksa tata kelola FIFA di bawah kepemimpinan Infantino. Hal ini termasuk dugaan bahwa organisasi tersebut melemahkan mekanisme pengawasan etika internal demi menjalin hubungan yang lebih erat dengan Trump.
Raskin juga menuding pemerintahan Trump telah mengabaikan penegakan hukum antikorupsi terkait FIFA. Padahal, sebelumnya Departemen Kehakiman AS telah mengungkap praktik suap internasional jangka panjang yang berkaitan dengan hak siar media sepak bola.
Raskin mengatakan bahwa penyelidikan awal Departemen Kehakiman AS telah mengungkapkan kasus suap dan komisi ilegal senilai lebih dari US$ 200 juta (sekitar Rp 3,6 triliun), yang melibatkan para terdakwa dari 20 negara lebih.
Ia menduga bahwa meskipun telah berhasil mendapatkan vonis bersalah dalam beberapa kasus, pemerintahan Trump kemudian menghentikan penuntutan sehingga membiarkan para terdakwa tersebut bebas.
Fokus pada Penjualan Tiket Piala Dunia
Penyelidikan ini, sebut Raskin, juga akan berfokus pada praktik penjualan tiket Piala Dunia FIFA. Menurutnya, praktik tersebut mencakup kenaikan harga, penerapan harga dinamis, dan kebijakan yang memungkinkan penurunan kelas kursi setelah pembelian dilakukan.
Dalam penyelidikannya, Raskin berniat meminta dokumen dan komunikasi terkait hadiah, pembayaran, atau keuntungan lainnya yang diduga diberikan FIFA kepada Trump maupun rekan-rekannya. Ia juga meminta catatan mengenai kontak FIFA dengan para pejabat pemerintah AS serta praktik penjualan tiketnya.
Selain itu, ia turut meminta daftar catatan pengunjung kantor FIFA yang berada di Trump Tower, New York City, serta meminta Infantino untuk hadir langsung di hadapan Komite Kehakiman DPR AS guna dimintai keterangan.
