Wanita di Denpasar Dipolisikan gegara Tak Lahiran di RS Pilihan Suami

KC Hadapi Laporan Suami di Polresta Denpasar Soal Persalinan di RS Lain Wahanaberita.com – Wanita di Denpasar Dipolisikan gegara Tak Lahiran – Seorang

KC Hadapi Laporan Suami di Polresta Denpasar Soal Persalinan di RS Lain

Wahanaberita.com – Wanita di Denpasar Dipolisikan gegara Tak Lahiran – Seorang perempuan dengan inisial KC kini menjadi terlapor setelah suaminya, RSL, mengajukan laporan resmi ke Polresta Denpasar. Tudingan yang dilontarkan berkaitan dengan dugaan penggelapan asal-usul orang. RSL merasa kecewa karena KC memilih melahirkan anak mereka di fasilitas kesehatan yang berbeda dari rekomendasi sang suami. Kasus ini menarik perhatian publik karena menyoroti perbedaan pendapat antara pasangan dalam hal perawatan persalinan.

Menurut keterangan detikBali pada hari Selasa, 21 Juli 2026, KC beserta sang ibu datang ke kantor Polresta Denpasar guna memenuhi panggilan dari pihak penyidik. Kedatangan mereka didampingi oleh tim kuasa hukum yang dipimpin oleh Siti Sapurah. Kehadiran kedua pihak ini menunjukkan keseriusan dalam menangani kasus hukum yang sedang berlangsung.

Kami dampingi saat ini, dan untuk ibunya (diperiksa) hari Kamis nanti. Ya kami hanya mengharap sekarang ini, kalau bisa ya hentikan (pelaporan) ini, ujar Ipung, panggilan akrab Siti Sapurah, saat berada di Mapolresta Denpasar.

Timeline Kejadian Persalinan dan Laporan Hukum

Proses hukum ini sebenarnya telah berlangsung sejak beberapa bulan sebelumnya. RSL resmi menyampaikan laporannya pada bulan Maret 2026 silam. Sebelumnya, KC telah melahirkan bayinya pada tanggal 14 Februari 2026 di Rumah Sakit Prima Medika. Berbeda dengan keinginan RSL yang menginginkan persalinan dilakukan pada 22 Februari 2026 di RS BaliMed.

Ipung menambahkan bahwa KC mengalami kontraksi mendadak tepat pada hari yang direncanakan untuk persalinan. Kondisi darurat tersebut memaksa tim medis untuk segera melakukan operasi caesar pada hari yang sama. Situasi ini menjelaskan mengapa KC tidak bisa menunggu hingga tanggal yang telah ditentukan oleh suaminya.

Laporan yang diajukan RSL merujuk pada Pasal 401 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Dasar tudingan tersebut adalah tidak adanya nama RSL sebagai penjamin dalam dokumen administrasi rumah sakit. Yang tercatat justru nama ibu kandung KC sebagai pihak yang menjamin proses persalinan. Hal ini menjadi poin penting dalam laporan hukum yang diajukan.

Pihak Polresta Denpasar mengonfirmasi bahwa laporan tersebut memang diterima dan sedang diproses. Beberapa langkah penyidikan telah dijalankan untuk menindaklanjuti pengaduan yang masuk. Proses ini melibatkan pemeriksaan terhadap berbagai dokumen dan saksi terkait.

Dalam hal ini penyidik Polresta Denpasar sudah melakukan langkah-langkah, jelas Kasi Humas Polresta Denpasar, Iptu I Gede Adi Saputra Jaya, saat ditemui di kantornya pada hari Selasa.

Proses hukum ini masih terus berlanjut seiring dengan penyelidikan yang dilakukan oleh pihak kepolisian. Kasus Wanita di Denpasar Dipolisikan gegara persalinan di RS lain ini menjadi perhatian masyarakat karena menyangkut hak-hak perempuan dalam pengambilan keputusan medis. Tim hukum KC terus berupaya untuk menyelesaikan kasus ini dengan baik dan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku.