Taiwan Didorong Mengesahkan Legislasi Drone Hadapi Ancaman China
Wahanaberita.com – Para legislator Amerika Serikat mendorong pemerintah Taiwan agar segera mengesahkan rancangan undang-undang terkait pengadaan drone. Langkah ini diambil mengingat ancaman serangan militer dari China yang semakin nyata. Dalam pernyataannya, para anggota Kongres AS tersebut menyampaikan peringatan bahwa “waktunya semakin singkat” bagi Taipei untuk bertindak.
China secara konsisten mengklaim Taiwan sebagai wilayah kedaulatannya. Beijing tidak ragu untuk mengancam penggunaan kekuatan bersenjata guna merebut pulau yang menjalankan sistem pemerintahan demokratis tersebut.
Peringatan dari Washington
Anggota parlemen Partai Republik, Young Kim, menekankan urgensi pembahasan legislasi drone. “Waktunya semakin singkat, dan semakin cepat rancangan undang-undang komprehensif mengenai drone dapat disahkan, maka akan semakin baik,” ujarnya. Pernyataan ini dikutip dari laporan AFP pada Jumat (31/7/2026).
Kim menyampaikan desakan tersebut saat melakukan kunjungan resmi ke Taipei. Ia datang bersama delegasi bipartisan dari Kongres AS pada hari yang sama, Jumat (31/7) waktu setempat.
Dalam pertemuan di Kantor Kepresidenan Taiwan, Kim berdiskusi dengan Presiden Lai Ching-te. Ia menyoroti konflik Ukraina dan Iran sebagai contoh nyata. “Perang yang melibatkan Ukraina dan Iran menunjukkan bahwa Taiwan perlu membeli dan memproduksi drone dalam skala besar,” tegas Kim.
Target Anggaran Pertahanan 2030
Di bawah tekanan kuat dari Washington untuk meningkatkan belanja keamanan, pemerintahan Lai berkomitmen menaikkan anggaran pertahanan hingga mencapai lima persen dari Pendapatan Domestik Bruto (PDB) pada tahun 2030.
Fokus utama dari alokasi dana ini adalah pengadaan persenjataan yang lebih kecil dan gesit, termasuk drone, untuk memungkinkan militer Taiwan menjalankan strategi perang asimetris dalam menghadapi lawan yang jauh lebih kuat.
Lai berencana mengalokasikan dana hingga NT$ 210 miliar (Rp 117,4 triliun) dalam kurun waktu lebih dari lima tahun untuk kendaraan tanpa awak atau drone buatan dalam negeri Taiwan, yang mencakup drone untuk pengawasan pesisir, untuk serangan, maupun untuk operasi permukaan.
“Kami berkomitmen untuk terus meningkatkan anggaran militer Taiwan dan memperkuat ketahanan pertahanan yang melibatkan seluruh lapisan masyarakat,” ujar Lai dalam pertemuan dengan delegasi AS yang berkunjung.
“Kami juga akan memperdalam kerja sama dengan mitra-mitra negara demokrasi untuk menunjukkan tekad dan kemampuan kami dalam mencegah agresi serta merespons berbagai ancaman secara bersama-sama,” ucapnya.
Perdebatan Anggaran di Parlemen
Pada Mei lalu, parlemen Taiwan yang dikuasai oposisi — Kuomintang (KMT) dan Partai Rakyat Taiwan– meloloskan anggaran pertahanan khusus sebesar US$ 25 miliar (Rp 450,7 triliun), yang memangkas sepertiga dari jumlah yang diajukan Partai Progresif Demokratik yang dipimpin Lai.
Oposisi mencoret alokasi US$ 15 miliar (Rp 270,4 triliun) yang direncanakan pemerintahan Lai untuk pengadaan drone dalam negeri dan upaya pertahanan lainnya.
Taipei telah meningkatkan anggaran pertahanannya dalam beberapa tahun terakhir, namun masih bergabung pada dukungan keamanan Washington untuk menangkal ancaman Beijing.
“Waktunya semakin singkat, dan semakin cepat rancangan undang-undang komprehensif mengenai drone dapat disahkan, maka akan semakin baik,” kata anggota parlemen AS dari Partai Republik, Young Kim, seperti dilansir AFP, Jumat (31/7/2026).
“Perang yang melibatkan Ukraina dan Iran menunjukkan bahwa Taiwan perlu membeli dan memproduksi drone dalam skala besar,” cetus Kim dalam kunjungan ke Kantor Kepresidenan Taiwan, tempat para anggota Kongres AS bertemu Presiden Lai Ching-te.
