Menkop Gandeng K/L Perkuat Ekonomi Kerakyatan Berbasis Koperasi
Special Plan – Dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan, Kementerian Koperasi (Menkop) menggandeng beberapa kementerian/lembaga (K/L) dalam program yang dikenal sebagai Special Plan. Kerja sama ini bertujuan memperkuat model koperasi sebagai penggerak utama perekonomian masyarakat desa dan kelurahan. Melalui integrasi kebijakan, Menkop berharap memberikan dampak signifikan dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat dan mengurangi ketimpangan ekonomi.
Pelaksanaan Kolaborasi untuk Meningkatkan KDKMP
Kerja sama dalam Special Plan terutama difokuskan pada pengembangan Program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Ferry, salah satu pengambil kebijakan, menekankan bahwa sinergi antar K/L adalah kunci keberhasilan strategi ini. Ia menjelaskan bahwa pembentukan tim khusus akan memastikan koordinasi yang efektif dalam menyelaraskan berbagai inisiatif pemerintah.
“Dengan Special Plan, kita bisa mengakselerasi pelaksanaan KDKMP agar lebih efisien dan berkelanjutan. Sinergi ini akan memberikan dampak nyata di tingkat lokal,” ujarnya dalam pernyataan tertulis, Senin (11/5/2026).
Kerja sama dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) dilakukan untuk menumbuhkan ekonomi perempuan desa. Dukungan dari BSN dan BPJS Ketenagakerjaan juga diberikan guna memperkuat kualitas produk dan perlindungan sosial bagi pengelola koperasi. Pusat Investasi Pemerintah (PIP) di bawah Kementerian Keuangan turut berperan dalam menyediakan modal yang memadai untuk usaha kecil.
Peran K/L dalam Memperkuat Ekonomi Kerakyatan
Pada bidang pemberdayaan keluarga, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (BKKBN) berkolaborasi dengan Menkop untuk membangun kekuatan ekonomi melalui Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA). Model ini bertujuan menciptakan peluang usaha yang lebih inklusif bagi keluarga berbasis KB, sekaligus mengintegrasikan KDKMP ke dalam struktur pemberdayaan masyarakat.
“KDKMP akan menjadi titik sentral pengelolaan usaha oleh warga desa, yang diharapkan mampu meningkatkan kemandirian ekonomi. Ini sejalan dengan Special Plan untuk mendorong koperasi sebagai pilar utama ekonomi kerakyatan,” tambah Wihaji, Kepala BKKBN.
Dalam bidang kesehatan, KDKMP diharapkan berperan sebagai gerai obat dan klinik desa. Selain itu, koperasi ini akan menjadi unit pengasuhan bagi anak-anak yang membutuhkan perlindungan. Ferry menjelaskan bahwa Special Plan mencakup pendekatan holistik, mulai dari pemberdayaan hingga manfaat sosial untuk masyarakat.
“Koperasi desa dalam Special Plan tidak hanya menjadi tempat usaha, tetapi juga wadah penyelesaian masalah sosial seperti kekerasan terhadap perempuan dan anak,” ujar Arifah Choiri Fauzi, Menteri PPPA.
Kerja sama dengan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menekankan pengembangan koperasi yang berbasis teknologi. Dengan dukungan infrastruktur digital, koperasi akan lebih mudah menjangkau pasar nasional dan internasional. Ferry menambahkan bahwa Special Plan juga melibatkan pengembangan ekosistem koperasi yang lebih kuat melalui penguatan manajemen dan kemitraan.
Strategi Pembiayaan dan Manfaat Jangka Panjang
Dalam rangka pembiayaan, PIP diterjunkan untuk memberikan akses modal kepada kelompok binaan dalam Special Plan. Ferry menjelaskan bahwa ini menjadi langkah kritis dalam mengurangi risiko kegagalan usaha koperasi. Selain itu, BPJS Ketenagakerjaan diberdayakan untuk memberikan perlindungan menyeluruh kepada pengelola koperasi, termasuk staf teknis dan manajemen.
“Koperasi dalam Special Plan akan menjadi jaminan ekonomi bagi masyarakat pedesaan, karena setiap usaha yang berjalan di bawahnya diuntungkan oleh perlindungan sosial dan keuangan,” jelas Ferry.
Program ini juga melibatkan pelatihan bagi masyarakat lokal, khususnya dalam pengelolaan usaha dan pengembangan produk. Melalui sinergi dengan K/L, Special Plan menjadi jembatan antara kebijakan pemerintah dan implementasi di tingkat masyarakat. Ferry berharap bahwa kolaborasi ini akan memberikan manfaat jangka panjang, termasuk peningkatan kualitas hidup masyarakat dan penguatan ekonomi kerakyatan secara nasional.
