Guru dan Ortu Murid Penerima MBG Curhat di Sidang MK
Special Plan – Dalam Sidang lanjutan kasus gugatan terkait Special Plan alokasi dana pendidikan untuk program makan bergizi gratis (MBG) dalam APBN 2026, para pihak yang terlibat memberikan perspektif berbeda mengenai dampak program ini. Sidang yang berlangsung di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta Pusat, Senin (15/6/2026), menyajikan kesaksian dari perwakilan guru dan orang tua siswa penerima MBG, yang mengungkapkan tantangan dalam penerapan Special Plan di lapangan.
Kesaksian Guru dalam Special Plan
Special Plan yang diusulkan dalam APBN 2026 menyasar program MBG sebagai bagian dari upaya meningkatkan kesejahteraan anak-anak di berbagai wilayah. Namun, perwakilan guru sejarah dari Madrasah Aliyah Al-Tsaqafah, Iman Zanatul Haeri, mengungkapkan bahwa kebijakan ini menimbulkan konflik dalam kompetensi pendidik. Ia menjelaskan bahwa program Special Plan terkait MBG berdampak signifikan pada guru honorer dan P3K, yang terancam pemutusan hubungan kerja massal.
“Implementasi Special Plan MBG menyebabkan peningkatan beban kerja guru dan pengurangan jam efektif. Banyak pendidik merasa tidak diakui meski mereka tetap berkontribusi pada program ini,” kata Iman.
Dalam survei yang ia lakukan, sebanyak 239 guru mengeluhkan perubahan struktur pembelajaran dan ketidaksempurnaan sistem distribusi makanan. Hasilnya menunjukkan bahwa 92 responden menyebutkan penurunan kesejahteraan, termasuk gaji tertunda dan tunjangan tidak diberikan tepat waktu. Iman juga membandingkan status guru P3K dengan petugas SPPG, yang menurutnya lebih didukung dalam Special Plan.
“Guru di Banyuwangi, Jawa Timur, mengeluhkan bahwa kinerja mereka sebagai pendidik paruh waktu tidak diimbangi penghasilan yang sesuai. Ini membuat mereka ragu untuk melanjutkan karier dalam Special Plan,” lanjut Iman.
Kesaksian Iman disusul oleh Rika Iffati Farihah, seorang ibu dua anak yang menerima MBG. Ia menjelaskan bahwa Special Plan ini diadopsi oleh sekolah tanpa konsultasi dengan orang tua, yang mengakibatkan kecemasan terhadap keberlanjutan program. Ia menyoroti bahwa banyak siswa tidak memakan menu MBG karena selera makanan yang berbeda, sehingga makanan terbuang sebagai sampah.
Keluhan Orang Tua Siswa terkait Special Plan
Rika menyebutkan bahwa Special Plan MBG mengalami tantangan dalam sosialisasi. Ia mengungkapkan bahwa sekolah langsung mengumumkan program ini tanpa memberi ruang bagi orang tua untuk mengkritik melalui media sosial. “Sering kali kebijakan Special Plan ini dianggap sebagai solusi tunggal, padahal ada kebutuhan yang berbeda di setiap daerah,” ungkap Rika.
“Sekolah menetapkan MBG tanpa persetujuan kami, lalu muncul berita miring tentang keracunan dan kesalahan distribusi. Ini membuat kami merasa tertekan dan tidak bisa menyampaikan keberatan secara bebas,” jelas Rika.
Rika menambahkan bahwa Special Plan MBG sangat penting di daerah 3T, tetapi belum optimal di wilayah lain. Ia menilai kebijakan ini perlu disesuaikan dengan kondisi ekonomi dan kebiasaan masyarakat setempat agar lebih efektif. Selain itu, program ini dianggap sebagai langkah awal dalam menjamin kesejahteraan anak-anak, meski masih ada kelemahan dalam pelaksanaannya.
“Kami berharap Special Plan ini bisa menjadi landasan untuk evaluasi lebih lanjut. Jika tidak diperbaiki, dampaknya akan lebih besar terhadap kesejahteraan guru dan orang tua,” pungkas Rika.
Perbandingan Daerah dan Perspektif Masyarakat
Para saksi juga mengungkapkan bahwa dampak Special Plan MBG berbeda di berbagai daerah. Di Sleman, Rika mengatakan program ini memberikan manfaat tetapi juga menimbulkan konflik. Sementara di Banyuwangi, Iman menyoroti risiko pengangguran bagi guru paruh waktu. Hal ini menunjukkan bahwa Special Plan tidak cukup menyeluruh dalam memperhatikan kebutuhan berbagai kalangan.
Selain itu, perwakilan dari P2G menambahkan bahwa Special Plan MBG memicu diskriminasi antar pendidik. Guru honorer dan P3K dianggap lebih rentan dibandingkan dengan guru tetap. Ia menilai kebijakan ini perlu diperbaiki agar tidak menimbulkan ketimpangan dalam sistem pendidikan.
Kebijakan Special Plan dan Perluasan Wawasan
Special Plan MBG di APBN 2026 diharapkan bisa mengurangi ketimpangan akses pendidikan di Indonesia. Namun, dari sisi lapangan, program ini justru mengundang keluhan dari pelaku pendidikan dan masyarakat. Kesaksian yang disampaikan dalam sidang MK menunjukkan bahwa Special Plan perlu didampingi dengan kebijakan yang lebih fleksibel dan inklusif.
Dalam kesimpulannya, Special Plan MBG menjadi bahan evaluasi terhadap kebijakan pemerintah dalam memperbaiki sistem pendidikan. Konsistensi dalam implementasi dan penyesuaian terhadap kondisi lokal menjadi kunci keberhasilan program ini. Maka, Special Plan bukan hanya tentang alokasi dana, tetapi juga tentang perhatian terhadap kesejahteraan guru dan kepuasan orang tua siswa.
