Latest Update: Dony Oskaria Pastikan PT DSI Transparan, Ajak Pengusaha Tak Khawatir
Latest Update – Dony Oskaria, yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Pengaturan BUMN serta COO Danantara, memberikan latest update terkini mengenai penerapan sistem tata kelola ekspor satu pintu oleh PT DSI. Ia menegaskan bahwa proses ini tidak akan menimbulkan kekhawatiran bagi pengusaha karena akan dijalankan secara transparan dan akuntabel. Dony menyampaikan bahwa pemerintah telah menegaskan komitmen untuk memastikan semua transaksi ekspor sumber daya alam tetap terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan, sehingga pengusaha bisa lebih percaya pada mekanisme baru ini.
Peran PT DSI dalam Sistem Ekspor Satu Pintu
Dalam latest update terbaru, Dony Oskaria menjelaskan bahwa selama periode Juni hingga 31 Desember 2025, PT DSI akan berperan sebagai perantara tunggal. Hal ini diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah yang bertujuan mengoptimalkan pengawasan dan mengurangi praktik ekspor yang tidak sehat seperti under invoicing dan transfer pricing. DSI bertugas sebagai pengatur utama, memastikan semua komoditas sumber daya alam yang dikelola di bawah satu atap diakses secara adil dan profesional,
kata Dony dalam konferensi pers setelah bertemu dengan pimpinan DPR di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (8/6/2025). Ia menegaskan bahwa peran PT DSI tidak hanya terbatas pada pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis bagi pengusaha dalam meningkatkan efisiensi dan mengurangi risiko korupsi pada proses ekspor.
Komitmen Transparansi dalam Implementasi
Dony Oskaria menyampaikan bahwa PT DSI akan menerapkan sistem ekspor satu pintu secara transparan, sehingga masyarakat dapat mengawasi seluruh tahapan. Dengan mekanisme ini, setiap transaksi akan diakui secara terbuka dan bisa diakses oleh pihak yang berkepentingan. Kami menjamin bahwa selama masa penerapan, tidak ada kecurangan atau penyimpangan yang bisa terjadi,
ujar Dony. Ia menambahkan bahwa sistem ini dirancang untuk meningkatkan kepercayaan publik, terutama pengusaha yang terlibat langsung dalam ekspor komoditas strategis. “Dengan latest update terkini ini, pemerintah berharap dapat menjawab kekhawatiran masyarakat mengenai transparansi dan keadilan dalam pengelolaan sumber daya alam,” imbuhnya.
Selain itu, Dony menegaskan bahwa PT DSI akan terus memberikan informasi secara berkala kepada publik melalui laporan rutin dan forum diskusi. Ini adalah bagian dari komitmen untuk menjadikan sistem ekspor satu pintu sebagai kebijakan yang terpercaya dan memberikan manfaat maksimal bagi sektor ekonomi nasional.
Manfaat Kebijakan bagi Pengusaha
Dony Oskaria menjelaskan bahwa kebijakan ekspor satu pintu diharapkan mampu memberikan kepastian bagi pengusaha. Dengan adanya perantara tunggal, mereka bisa mempercepat proses pengiriman barang ke luar negeri tanpa harus menghadapi kebingungan administratif. “Pengusaha tidak perlu khawatir karena PT DSI akan menjadi satu titik koordinasi yang jelas dan transparan,” katanya.
Pada latest update ini, Dony juga menyebutkan bahwa kebijakan tersebut membantu pengusaha dalam mengakses data dan informasi ekspor secara real-time. Hal ini memudahkan pengambilan keputusan dan mengurangi risiko kesalahan dalam pengisian dokumen. “Kami berharap semua pihak, termasuk pengusaha, bisa mendukung implementasi sistem ini karena akan memberikan manfaat jangka panjang bagi perekonomian Indonesia,” terang Dony.
Kesiapan dan Evaluasi Terus Berlangsung
Dony Oskaria menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan persiapan matang untuk menjalankan sistem ekspor satu pintu. “Kami sudah menyusun rencana kerja dan melakukan simulasi agar tidak ada hambatan di lapangan,” katanya. Selain itu, Dony menegaskan bahwa evaluasi akan terus dilakukan secara berkala untuk memastikan kinerja PT DSI tetap optimal.
Menurut Dony, latest update ini juga mencakup peningkatan kapasitas SDM di PT DSI. “Kami sedang melatih tim terkait prosedur baru ini agar semua proses ekspor bisa berjalan lancar dan efisien,” tambahnya. Ia menambahkan bahwa dengan sistem yang transparan, pengusaha tidak perlu khawatir terkait kesalahan administratif yang bisa merugikan mereka.
Dony juga menyebutkan bahwa kebijakan ini telah mendapatkan respons positif dari berbagai pihak, termasuk pengusaha dan lembaga keuangan. “Kami yakin sistem ini akan menjadi solusi yang efektif untuk mengatasi masalah yang selama ini menghambat pertumbuhan ekspor Indonesia,” tutupnya.
