Special Plan: Prabowo Subianto Lantik Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN dan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Sore Ini
Special Plan – Sebagai bagian dari Special Plan yang diluncurkan dalam pemerintahan baru, Presiden Prabowo Subianto akan melantik Nanik S Deyang sebagai Kepala Badan Guru Nasional (BGN) dan Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden di bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh. Upacara pelantikan serta sumpah jabatan ini dijadwalkan berlangsung di Istana Negara, Jakarta, pada Senin (8/6) sekitar pukul 16.00 WIB, sebagai bentuk komitmen pemerintahan Joko Widodo-Ma’ruf Amin untuk memperkuat kebijakan sosial dan ekonomi melalui peran strategis kedua tokoh tersebut.
Penjelasan tentang Kepala BGN Nanik S Deyang
Pelantikan Nanik S Deyang sebagai Kepala BGN merupakan salah satu langkah penting dalam Special Plan untuk menyeimbangkan kebutuhan pendidikan dan pelatihan kerja di sektor formal serta informal. Nanik, yang juga terlibat dalam beberapa inisiatif pengembangan sumber daya manusia, akan bertugas memastikan program pelatihan dan sertifikasi kerja dapat mencakup seluruh lapisan masyarakat, termasuk pekerja di luar daerah dan sektor kecil. Ini menjadi bukti bahwa Special Plan tidak hanya fokus pada kebijakan ekonomi makro, tetapi juga pada peningkatan kualitas tenaga kerja secara keseluruhan.
Menurut Mensesneg Prasteyo Hadi, pengangkatan Nanik sebagai Kepala BGN bertujuan untuk mempercepat integrasi pelatihan kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja. “Dengan posisi ini, Nanik akan memastikan program pelatihan sesuai dengan tuntutan dunia usaha, serta menyelesaikan beberapa isu yang masih menjadi tantangan bagi buruh,” jelas Prasteyo di kompleks parlemen Senayan, Senin (8/6/2026). Dalam konteks Special Plan, pelantikan ini menjadi langkah konkret untuk membangun keseimbangan antara pembangunan dan perlindungan hak pekerja.
Peran Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus
Di sisi lain, Said Iqbal akan menjadi Penasihat Khusus Presiden dalam bidang Ketenagakerjaan dan Kesejahteraan Buruh, sebagai bagian dari strategi Special Plan untuk memperkuat koordinasi antara pemerintah dan organisasi buruh. Sebelumnya, Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Andi Gani Nena Wea mengonfirmasi bahwa Said Iqbal telah ditunjuk sebagai figur yang akan berkontribusi dalam penyelesaian masalah ketenagakerjaan.
“Said Iqbal akan bertugas sebagai jembatan antara dunia usaha dan dunia buruh, sehingga dapat membantu menyelaraskan kebijakan yang lebih inklusif,” tambah Andi Gani dalam wawancara dengan media, Minggu (7/6). Dalam rangkaian kegiatan pelantikan hari itu, Prabowo juga akan menerima surat kredensial dari delapan dubes negara-negara sahabat, yang menandai sinergi antara Special Plan dengan kerja sama internasional dalam bidang tenaga kerja.
Pelantikan Said Iqbal diharapkan menjadi langkah strategis untuk menjaga kestabilan sosial di tengah perubahan ekonomi. Dengan pengalaman sebagai tokoh buruh yang aktif, Iqbal diperkirakan akan memberikan pandangan yang lebih holistik dalam merancang kebijakan kesejahteraan. “Kehadiran Said Iqbal dalam lingkaran kekuasaan adalah bukti bahwa Special Plan memprioritaskan keberlanjutan perjuangan buruh di berbagai sektor,” papar Andi Gani. Ia menambahkan bahwa kebijakan ini juga mencerminkan penyesuaian terhadap tantangan krisis yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir.
Special Plan sendiri dianggap sebagai kerangka kerja yang mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan, termasuk pengembangan manusia, ekonomi, dan kebijakan sosial. Pelantikan kedua posisi ini menjadi salah satu pilar utama dalam implementasi plan tersebut, terutama dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja. Nanik S Deyang, yang juga seorang guru, akan fokus pada pengembangan kompetensi kerja yang relevan dengan dinamika pasar, sementara Said Iqbal akan menangani aspek regulasi dan advokasi kepentingan buruh.
Dalam persiapan pelantikan, pemerintah menekankan pentingnya kompetensi dan keterlibatan aktif para pejabat baru dalam program yang diusung. “Special Plan memerlukan kontribusi dari semua pihak, termasuk dari tokoh-tokoh yang memiliki pengalaman langsung di lapangan,” kata Mensesneg Prasteyo Hadi. Ia menjelaskan bahwa BGN dan posisi penasihat khusus di bidang ketenagakerjaan akan menjadi kerangka kerja yang lebih sistematis untuk mendorong peningkatan kualitas tenaga kerja secara nasional.
