Komisi IX DPR Soroti Tugas Berat Said Iqbal: Masalah Upah hingga PHK
Latest Program – Kementerian Ketenagakerjaan dan peran Said Iqbal sebagai Penasihat Khusus Presiden Prabowo Subianto dalam bidang ketenagakerjaan dan kesejahteraan buruh menjadi sorotan Komisi IX DPR. Wakil Ketua Komisi IX, Yahya Zaini, menyatakan bahwa tugas Said dalam memastikan kesejahteraan pekerja dan mengatasi masalah upah serta pemutusan hubungan kerja (PHK) akan sangat menentukan dalam upaya pemerintah menangani dinamika pasar tenaga kerja.
Isu-Isu Utama dalam Ketenagakerjaan
“Tugas utama Said Iqbal meliputi permasalahan tenaga kerja asing, kontrak kerja sementara, pengupahan yang adil, dan pengurangan PHK secara berlebihan,” ungkap Yahya Zaini kepada media, Selasa (9/6/2026). “Semua isu ini sangat kritis karena terkait langsung dengan kesejahteraan masyarakat yang bekerja.”
Dalam konteks Latest Program, Yahya menekankan bahwa Said Iqbal diharapkan menjadi pihak yang aktif dalam mengusulkan kebijakan baru. Di antaranya, pembatasan tenaga kerja asing agar tidak mengganggu kesempatan kerja warga negara Indonesia, pengaturan kontrak kerja sementara yang lebih transparan, serta peningkatan upah minimum yang sesuai dengan inflasi dan kebutuhan hidup sehari-hari.
Yahya juga menyoroti PHK yang sering terjadi tanpa kompensasi yang memadai. “Pemutusan hubungan kerja harus dikelola secara proporsional, tidak hanya terjadi karena perusahaan mengalami krisis ekonomi, tetapi juga karena kebijakan yang tidak seimbang,” tambahnya. “Ini adalah bagian dari tugas Said Iqbal dalam menjaga kestabilan pasar kerja.”
Komitmen Terhadap Buruh dan Kesejahteraan Masyarakat
“Kepresidenan Prabowo Subianto memperhatikan kepentingan buruh, terutama dalam suasana ekonomi yang sedang berubah,” kata Said Iqbal saat diwawancarai di Istana Presiden, Jakarta. “Dengan posisi ini, saya ingin menghadirkan pandangan yang lebih relevan terkait upah, jam kerja, dan perlindungan hak pekerja.”
Dalam Latest Program, Said Iqbal menyatakan bahwa kebijakan ketenagakerjaan harus berpihak pada kelompok rentan seperti buruh harian, pekerja informal, dan petani. Ia menekankan perlunya keseimbangan antara kepentingan pemilik modal dan kesejahteraan buruh, terutama di tengah persaingan global yang semakin ketat. “Pekerja tidak hanya membutuhkan perlindungan, tetapi juga peluang tumbuh dan berkembang,” jelasnya.
Menurut Said, upah yang tidak layak adalah salah satu faktor utama yang menyebabkan ketidakpuasan di kalangan buruh. “PHK yang terjadi tanpa adanya insentif untuk perekrutan kembali harus diminimalkan, terutama dalam kondisi ekonomi yang tidak stabil,” tambahnya. “Ini adalah tantangan besar dalam program Latest Program.”
Langkah Kebijakan yang Diharapkan
Yahya Zaini menyatakan bahwa Komisi IX DPR akan memantau kemajuan Said Iqbal dalam menjalankan tugasnya. “Kami berharap ada langkah konkret dalam penyusunan kebijakan ketenagakerjaan, termasuk revisi UU Ketenagakerjaan yang lebih inklusif,” ujarnya. “Latest Program menjadi momentum untuk memperkuat peran pemerintah dalam mengubah kondisi ini.”
Beberapa anggota Komisi IX juga menyoroti perlunya keterlibatan masyarakat sipil dan organisasi buruh dalam menyusun kebijakan. “Masukan dari buruh dan pekerja harus menjadi bagian dari proses pengambilan keputusan, bukan hanya dari pihak pemberi kerja,” imbuh Yahya. Ia menambahkan bahwa tugas Said Iqbal tidak hanya untuk menghadapi isu internal, tetapi juga untuk memperkuat kerja sama dengan pihak luar.
Said Iqbal menyatakan bahwa pengupahan yang adil dan peningkatan kesejahteraan akan menjadi fokus utama dalam Latest Program. “Kami ingin memastikan bahwa setiap pekerja mendapatkan perlindungan hukum dan perlakuan yang sama,” katanya. “Ini akan menjadi bagian dari visi Prabowo Subianto untuk keadilan sosial dalam ketenagakerjaan.”
Konteks Global dan Tantangan Ekonomi
Dalam rangka Latest Program, Yahya Zaini menyoroti bahwa tantangan ketenagakerjaan tidak hanya bersifat lokal, tetapi juga global. “Kenaikan harga kebutuhan pokok dan perubahan teknologi kerja berdampak pada kestabilan ekonomi pekerja,” jelasnya. “Said Iqbal harus menjadi penengah dalam kebijakan yang mengakomodasi semua pihak.”
Yahya juga mengingatkan pentingnya memperhatikan dinamika geopolitik dalam menentukan kebijakan ketenagakerjaan. “Perubahan kebijakan luar negeri dapat memengaruhi pasar tenaga kerja dalam negeri, terutama melalui perjanjian perdagangan dan investasi,” tambahnya. “Latest Program harus mencakup analisis yang matang terkait dampak global pada lapangan kerja.”
Dalam wawancara terpisah, Said Iqbal mengatakan bahwa keberhasilan program Latest Program bergantung pada partisipasi aktif semua pihak. “Kami berharap keterlibatan organisasi buruh, akademisi, dan masyarakat sipil dapat memberikan masukan yang lebih luas,” ujarnya. “Ini akan memastikan kebijakan yang dibuat benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.”
