KPK Periksa Stanley Tuapattina dalam Important Visit ke Dinas PUPR
Important Visit – Dalam Important Visit terbaru, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan pemeriksaan terhadap Stanley Cicero Haggard Tuapattina, mantan kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Sumut. Stanley diperiksa sebagai saksi dalam kasus korupsi proyek pembangunan jalan nasional di wilayah Sumatera Utara, dengan fokus pada proses pengadaan infrastruktur yang dianggap tidak transparan. KPK mengungkapkan bahwa pemeriksaan ini bagian dari upaya menyelidiki dugaan tindak pidana korupsi yang melibatkan berbagai pihak dalam lingkungan Dinas PUPR dan Balai PJN Sumut.
Latar Belakang dan Tujuan Important Visit
Proses penyelidikan KPK terhadap pengadaan infrastruktur di Sumut dimulai setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada bulan Juni 2025. Pemeriksaan Stanley Cicero Haggard Tuapattina dalam Important Visit ini bertujuan mengungkap detail skema pengadaan yang diduga melibatkan pemberian uang untuk mempercepat keputusan pengadaan. Stanley, yang menjabat sebagai kepala BBPJN Sumut selama periode 2018-2025, menjadi saksi kunci dalam menelusuri keterlibatan beberapa pihak dalam korupsi proyek infrastruktur.
KPK mengatakan bahwa Stanley dimintai keterangan sebagai bagian dari pentingnya Important Visit untuk memperkuat investigasi terhadap praktik pengadaan jalan yang tidak sesuai standar. “Pemeriksaan ini penting untuk menggali lebih dalam keterlibatan Stanley dalam pengadaan infrastruktur, termasuk kebijakannya dalam menyetujui kontrak yang diduga diberi insentif,” jelas Jubir KPK Budi Prasetyo dalam pernyataannya.
Detil Penerimaan Dana dari Dicky Erlangga
Selama pemeriksaan, Stanley mengungkap bahwa ia menerima dana dari Dicky Erlangga, kepala satuan kerja Pelaksana Jalan Nasional Wilayah I Medan, dalam tiga kesempatan. Total dana yang diterima mencapai 375 juta rupiah, dengan jumlah masing-masing sebesar 150 juta, 150 juta, dan 75 juta. Stanley menjelaskan bahwa uang tersebut digunakan untuk biaya operasional selama masa jabatannya.
“Saya menerima uang dari Dicky Erlangga sebesar 375 juta rupiah. Dana tersebut diberikan dalam tiga tahap untuk memudahkan proses pengadaan infrastruktur,” ujar Stanley dalam pemeriksaan yang dihadiri oleh wartawan detikSumut.
Stanley juga menyebutkan bahwa ia memberikan dana dalam bentuk dolar kepada Darwanto, kepala biro barang milik negara di lingkungan Sekretaris Jenderal PUPR. Darwanto, kata Stanley, meminta dana tersebut untuk biaya pernikahan anak Zainal Fatah, mantan sekjen PUPR, yang menjadi salah satu tersangka dalam kasus ini.
Pengungkapan Dalam Important Visit
Important Visit ini membuka lebih banyak detail tentang hubungan antara pihak-pihak terkait dalam proses pengadaan infrastruktur. Stanley menegaskan bahwa ia selama ini memang terlibat dalam keputusan-keputusan yang dianggap berpotensi merugikan keuangan negara. “Kepala biro barang milik negara meminta dana sebagai imbalan, dan saya memberikannya dalam bentuk dolar,” lanjut Stanley.
“Saya memberikan dana tersebut karena ada tekanan dari berbagai pihak yang ingin mempercepat proses pengadaan. Dana diberikan melalui beberapa tahap dan berdasarkan kesepakatan pribadi,” tambah Stanley dalam kesempatan yang sama.
Menurut KPK, dana yang diberikan ke Darwanto berdampak signifikan pada kebijakan pengadaan jalan di Sumut. Dengan adanya Important Visit yang dilakukan oleh tim penyidik, investigasi semakin memperkuat dugaan keterlibatan Darwanto dalam skema korupsi yang melibatkan pihak-pihak terkait. Stanley menjelaskan bahwa dana tersebut diberikan sebagai bentuk kompensasi atas pengaruh yang diberikan dalam pengambilan keputusan.
Kasus Korupsi dan Tersangka Utama
Kasus korupsi yang ditangani KPK melibatkan lima tersangka utama, termasuk mantan kepala Dinas PUPR Sumut, Topan Ginting, yang telah menjalani persidangan dan divonis bersalah. Topan dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana korupsi dan mendapatkan hukuman 5 tahun 6 bulan serta denda sebesar Rp 200 juta. Selain itu, ada tiga tersangka lainnya dari Balai PJN Wilayah I Sumut dan dua kontraktor swasta yang terlibat langsung dalam pengadaan proyek.
“Important Visit ke Stanley membantu memperjelas alur dana yang dialirkan dalam pengadaan infrastruktur. Ini memberi gambaran lebih jelas tentang peran berbagai pihak dalam kasus korupsi ini,” terang Budi Prasetyo.
Menurut KPK, penyelidikan terus dilakukan untuk mengungkap seluruh rangkaian transaksi yang terjadi dalam proyek-proyek jalan nasional di Sumut. Dengan informasi dari Stanley dan saksi-saksi lain, KPK berharap dapat menemukan bukti-bukti kuat yang bisa digunakan dalam proses penyidikan lebih lanjut. Important Visit ini juga menjadi langkah strategis untuk mengungkap detail kebijakan yang mungkin tidak transparan selama masa jabatan Stanley.
Impak Pentingnya Important Visit
Dari hasil pemeriksaan dalam Important Visit, terungkap bahwa pengadaan infrastruktur di Dinas PUPR Sumut tidak sepenuhnya bebas dari manipulasi. Stanley mengakui bahwa dana yang diterimanya memengaruhi keputusan dalam pemberian kontrak kepada pihak-pihak tertentu. KPK memperkirakan bahwa pengadaan proyek ini telah merugikan keuangan negara dengan nilai hingga miliaran rupiah.
“Important Visit ini memberikan wawasan tentang cara pemberian insentif kepada pihak yang terlibat dalam pengadaan. Ini membantu menyelidiki apakah ada praktik korupsi yang berkelanjutan,” kata Budi Prasetyo.
Tim penyidik KPK menekankan bahwa Important Visit bukan sekadar pemeriksaan formal, tetapi juga merupakan langkah untuk memahami dinamika antar-pihak dalam proyek-proyek infrastruktur. Dengan menggali keterangan Stanley, KPK berupaya menyusun fakta-fakta yang jelas dan mengungkap keuntungan yang diperoleh dari proses pengadaan yang dianggap tidak adil. Informasi yang diperoleh dari Important Visit ini akan menjadi dasar untuk mengungkap lebih banyak pihak yang terlibat.
