Demo Mahasiswa dan Protes Masyarakat di Serbia Meningkatkan Tekanan untuk Pemilu Dini
New Policy – Baru-baru ini, aksi unjuk rasa yang dipimpin oleh warga Serbia mengalami peningkatan tajam, dengan New Policy menjadi faktor utama yang memicu kekecewaan masyarakat. Massa berkumpul di berbagai titik strategis, termasuk kota Belgrade, dalam upaya menuntut pelaksanaan pemilu lebih dini. Gerakan ini, yang awalnya dimulai dari protes antikorupsi setelah kecelakaan stasiun kereta api Novi Sad pada November 2024, kini berkembang menjadi isu politik yang menuntut perubahan sistem dan akuntabilitas pemerintah.
Awal Protes dan Kebijakan yang Menjadi Penyebab
Kebijakan New Policy, yang diperkenalkan oleh pemerintah Serbia pada awal tahun 2026, menjadi titik awal gerakan protes yang makin besar. Kebijakan ini, yang melibatkan reorganisasi kebijakan ekonomi dan peningkatan kontrol pemerintah terhadap sektor publik, dikritik oleh masyarakat karena dianggap menekan kemandirian institusi dan mempercepat korupsi. Massa menganggap New Policy sebagai tindakan pemerintah untuk memperkuat kekuasaan militer dan bisnis pro-pemerintah, sementara berbagai kelompok anti-korupsi menyebutnya sebagai bagian dari rencana untuk mengubah arah kebijakan negara.
Dalam aksi yang terjadi di Slavija Square, pusat kota Belgrade, peserta demonstran mengutuk kebijakan New Policy yang dinilai mengakibatkan kehilangan dana Uni Eropa hingga 1,5 miliar euro. Ini menjadi alasan utama untuk menuntut pemilu dini, dengan massa berharap perubahan politik yang lebih transparan. Pihak berwenang, yang dianggap terlalu reaktif dalam menangani ketegangan, terpaksa menutup jalan raya dan menggunakan tindakan keras untuk mengendalikan aksi yang terus berlanjut.
Momentum Protes dan Dukungan Masyarakat untuk Pemilu Dini
Kampanye New Policy juga mendapat perlawanan dari kalangan pemuda dan mahasiswa, yang menjadi pihak utama dalam memimpin protes. Banyak dari mereka menggabungkan isu korupsi dengan kebijakan pemerintah yang dinilai tidak progresif. Penolakan terhadap New Policy terus meningkat, dengan dukungan dari berbagai kelompok sipil dan media independen yang menyoroti kelemahan pemerintah dalam menjaga keadilan.
“New Policy ini hanya mengakui kekuasaan Aleksandar Vucic, dan mengabaikan suara rakyat yang ingin reformasi lebih besar,” kata aktivis muda dari kota Kragujevac, yang turut serta dalam aksi unjuk rasa akhir pekan lalu. Pernyataan tersebut mencerminkan kekecewaan luas terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai tidak mendorong perbaikan sistem politik.
Aksi unjuk rasa terus berlangsung di berbagai kota, termasuk Belgrade, Niš, dan Novi Sad, yang dihadiri oleh ribuan peserta. Mereka membawa spanduk bertuliskan “New Policy Harus Diubah” dan “Pemilu Dini untuk Demokrasi,” serta menuntut pengunduran diri para pemimpin yang dianggap terlibat dalam korupsi. Konvoi mobil yang datang dari berbagai arah memperkuat konsensus masyarakat untuk menuntut perubahan.
Dalam beberapa hari terakhir, New Policy menjadi pusat perhatian media internasional. Komisaris Dewan Eropa untuk hak asasi manusia, Michael O’Flaherty, mengkritik pendekatan pemerintah Serbia yang menegaskan kekuasaannya dengan tindakan keras. Dalam laporan terbarunya, ia menekankan pentingnya pelaksanaan pemilu dini untuk menciptakan sistem yang lebih inklusif dan berimbang. “New Policy perlu diuji di pemilu dini, agar masyarakat bisa menilai dampaknya secara langsung,” kata O’Flaherty, yang memperingatkan tentang risiko stagnasi demokrasi di Serbia.
Pelaksanaan New Policy juga memicu perdebatan di kalangan ekonom dan politisi. Banyak yang mengkritik kebijakan tersebut karena dianggap memperburuk kondisi ekonomi rakyat. Selain itu, kebijakan ini berdampak pada hubungan Serbia dengan Uni Eropa, yang sebelumnya memperkuat komitmen reformasi. Namun, dengan pemerintah yang masih mengutamakan aliansi dengan Rusia dan Tiongkok, kritik terhadap New Policy terus mengalir.
Sejumlah demonstran bahkan menunjukkan tuntutan spesifik terhadap New Policy, seperti menolak pembatasan kewenangan pada perusahaan kereta api negara. Aksi ini memicu kegemparan di media lokal dan internasional, dengan berbagai lembaga menilai New Policy sebagai bagian dari strategi pemerintah untuk memperkuat dominasi politik. Meski demikian, keberhasilan aksi unjuk rasa menunjukkan bahwa masyarakat Serbia tidak akan mudah menyerah pada kebijakan tersebut.
