KPK Amankan 17 Tersangka dalam Operasi Tangkap Tangan Imigrasi Jakarta Barat
What Happened During operasi tangkap tangan (OTT) yang digelar oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kantor Imigrasi Jakarta Barat, penyidik berhasil menetapkan 17 orang sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang terungkap. Tindakan ini menjadi bagian dari upaya KPK untuk menegakkan hukum dalam sektor imigrasi, terutama terkait praktik-praktik yang diduga melibatkan pihak berwenang. Dalam aksi tersebut, Plt Direktur Jenderal (Dirjen) Imigrasi periode 2024-2025, Saffar Godam, turut diamankan sebagai tersangka utama.
Deteksi Korupsi Terkait Sistem Pendaftaran
Menurut informasi yang disampaikan oleh juru bicara KPK, Budi Prasetyo, operasi ini berfokus pada penyelidikan kasus korupsi yang melibatkan sistem pendaftaran warga negara asing (WNA) dan proses pengurusan visa. Dalam penyelidikan, tim KPK menemukan bukti kuat tentang adanya praktik pemberian suap dan pengalihan keuntungan untuk mempercepat penerbitan dokumen imigrasi. Dalam What Happened During operasi, ke-17 orang yang ditangkap terdiri dari kombinasi pegawai negeri sipil (PNS), penyelenggara negara, serta pihak swasta yang diduga terlibat dalam skema korupsi tersebut.
KPK mengungkapkan bahwa pihak-pihak yang ditangkap di Jakarta Barat terlibat dalam pengalihan dana atau pembelian dokumen imigrasi dengan harga lebih rendah. Hal ini mengindikasikan adanya permainan sistem dalam pelayanan publik. “Kami telah melakukan pemeriksaan terhadap seluruh pihak yang terlibat, termasuk pelaku-pelaku yang diduga menerima suap,” jelas Budi dalam konferensi pers di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Rabu (3/6/2026).
Deteksi Tersangka Swasta dan PNS
Dalam What Happened During OTT tersebut, selain Saffar Godam, KPK juga mengamankan Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Ditjen Imigrasi Jawa Barat, Jaya Saputra. Tersangka lainnya meliputi delapan pegawai negeri sipil (PNS) dan sembilan pihak dari sektor swasta. “KPK memastikan semua pihak yang terlibat dalam kegiatan ini akan diperiksa secara menyeluruh, baik sebagai pemberi maupun penerima suap,” tambah Budi.
Menurut laporan, dua dari para tersangka swasta ditahan di Bali sebagai bagian dari proses penyelidikan yang dilakukan di beberapa lokasi. Sementara satu PNS ditahan di Jawa Barat, di mana ia bertugas sebagai kepala kantor wilayah. Dalam What Happened During penangkapan, tim KPK juga menyita dokumen-dokumen terkait sistem pendaftaran, uang tunai, dan barang bukti lainnya yang menjadi bukti kuat keterlibatan para tersangka.
Penyidikan Terhadap Wakil Menteri Imigrasi
Proses penyelidikan yang diawali dengan OTT di Jakarta Barat belum berakhir. KPK menyatakan masih terus mengejar Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan (Wamen Imipas) Silmy Karim, yang diduga terlibat dalam kasus ini. “Silmy Karim sedang berada di Jakarta dan sekitarnya, kami meminta ia segera menyerahkan diri agar keterangan dan bukti-bukti tambahan dapat diperoleh,” ujar Budi.
Sebagai bagian dari What Happened During penyelidikan, KPK akan menggelar perkara untuk menentukan siapa saja yang dianggap bersalah dalam kasus ini. Proses tersebut membutuhkan waktu 24 jam sebelum hasilnya diumumkan. “Kami berharap semua tersangka bersikap kooperatif agar proses hukum dapat selesai secara efisien,” tambah Budi.
Menteri Imigrasi Dukung Upaya KPK
Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan, Agus Andrianto, mengapresiasi langkah KPK dalam mengungkap kasus korupsi di sektor imigrasi. “Kami menghormati proses hukum yang sedang berjalan dan siap mendukung seluruh tindakan KPK agar kasus ini dapat dituntaskan dengan cepat,” kata Agus. Ia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen untuk memperbaiki sistem pendaftaran imigrasi setelah adanya penemuan korupsi dalam What Happened During operasi ini.
Agus juga menyebutkan bahwa kejadian ini menjadi momentum untuk menegaskan integritas pihak-pihak yang berada di dalam lingkaran kementerian. “KPK telah memperlihatkan bahwa tidak ada yang aman dari tindakan korupsi, termasuk di sektor imigrasi yang dianggap memiliki kepercayaan publik tinggi,” imbuhnya. Dengan adanya What Happened During OTT ini, ia berharap muncul kebijakan baru untuk mencegah praktik serupa di masa depan.
Implikasi untuk Reputasi Imigrasi
Dalam What Happened During operasi yang berlangsung, KPK menegaskan bahwa kasus ini memperlihatkan adanya kelemahan dalam pengawasan internal di sektor imigrasi. “Kasus ini menunjukkan bahwa korupsi bisa terjadi di mana pun, termasuk di lembaga yang bertugas memberikan pelayanan publik,” ujar Budi. Dengan adanya penangkapan ini, masyarakat diharapkan dapat mempercayai upaya KPK dalam memberantas praktik tidak baik yang merugikan negara.
Kasus ini juga menarik perhatian masyarakat yang mengakui bahwa kejadian seperti ini memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga anti-korupsi. “Masyarakat mengharapkan adanya transparansi dan keadilan dalam proses penegakan hukum,” kata salah satu warga Jakarta yang mengikuti pelaporan kasus ini secara langsung. Dengan What Happened During OTT ini, KPK menunjukkan komitmennya untuk terus bersih-bersih di semua sektor, termasuk imigrasi yang menjadi bagian dari sistem pemasyarakatan.
