Walkot Bima Lantik Istri, Ipar, dan Sepupu Jadi Pejabat Pemerintahan
Walkot Bima Lantik Istri – Wali Kota Bima, A Rahman, yang akrab disapa Aji Man, menunjuk sejumlah pejabat baru dalam jabatan pemerintahan kota. Dalam pelantikan tersebut, istri, ipar, dan sepupu Aji Man menjadi bagian dari jajaran pejabat yang dilantik. Hal ini menimbulkan perhatian publik terhadap keputusan Pemkot Bima yang mengangkat keluarga dekat dalam struktur pemerintahan.
Keluarga Diantarkan dalam Pelantikan Bersama 87 Pejabat Lainnya
Pelantikan istri, ipar, dan sepupu Aji Man berlangsung serentak dengan 87 pejabat lainnya di Aula Maja Labo Dahu, Kantor Pemerintah Kota Bima, pada Rabu (1/7/2026). Acara ini menjadi momentum untuk memperkuat pengelolaan tata kelola pemerintahan dan meningkatkan layanan publik. Namun, kehadiran anggota keluarga dalam jabatan menimbulkan pertanyaan tentang transparansi proses seleksi.
Peran Istri, Ipar, dan Sepupu dalam Struktur Pemerintahan
Dalam pelantikan tersebut, istri Aji Man diberi tugas sebagai Sekretaris Dinas Kesehatan Kota Bima, sementara iparnya menjabat Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah. Sepupu Aji Man juga dilantik sebagai Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa di Setda Kota Bima. Keputusan ini diungkapkan oleh Muhammad Hasyim, juru bicara Pemkot Bima, dalam siaran pers, Jumat (3/7/2026).
“Walkot Bima melantik istri, ipar, dan sepupu sebagai bagian dari pengisian kebutuhan organisasi,” terang Hasyim. “Proses penempatan didasarkan pada kompetensi dan latar belakang yang relevan, serta kebutuhan struktur pemerintahan.”
Kebijakan Berdasarkan Kriteria Kepangkasan dan Kepatuhan
Hasyim menegaskan bahwa perekrutan dan penempatan pejabat dilakukan secara transparan sesuai mekanisme kepegawaian. “Walkot Bima memastikan setiap calon memenuhi syarat administratif dan kompetensi jabatan,” jelasnya. “Hubungan keluarga bukanlah faktor utama, selama prosesnya tetap memenuhi standar kelayakan.” Istri Aji Man, misalnya, dinilai memiliki pengalaman di bidang kesehatan yang relevan dengan tugasnya saat ini.
Perspektif Publik terhadap Kebijakan Keluarga
Reaksi masyarakat terhadap keputusan Walkot Bima melantik istri, ipar, dan sepupu sebagai pejabat terus menjadi topik pembahasan. Beberapa warga menilai kebijakan ini mengarah pada pemberian konsesi bagi anggota keluarga, sementara yang lain mendukung langkah tersebut sebagai strategi untuk mempercepat kebijakan lokal. “Keputusan ini perlu dilihat dari konteks kebutuhan organisasi,” kata salah satu warga yang mengikuti acara pelantikan.
Keseimbangan Antara Kepercayaan dan Akuntabilitas
Kebijakan Walkot Bima melantik istri, ipar, dan sepupu sebagai pejabat juga dijelaskan sebagai upaya memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintahan. “Dengan memasukkan anggota keluarga, kita bisa memastikan koordinasi yang lebih efisien dalam kebijakan strategis,” tambah Hasyim. Namun, ia juga mengakui pentingnya akuntabilitas, sehingga selalu melakukan evaluasi kinerja secara berkala.
Langkah Walkot Bima melantik istri dan keluarga dekat ini menjadi contoh bagaimana pemerintah daerah bisa menggabungkan kepercayaan internal dengan pertimbangan profesional. Dengan jumlah kebutuhan pejabat yang terus meningkat, langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan pemerintahan. Pemkot Bima juga mengimbau masyarakat untuk terus mengawasi kinerja para pejabat yang baru dilantik.
