Special Plan: Sidoarjo Raih WTP 13 Tahun Beruntun
Special Plan – Dalam rangka mendukung keberhasilan ke-13 tahun berturut-turut mencapai WTP, Pemkab Sidoarjo meluncurkan Special Plan sebagai strategi pengelolaan keuangan yang lebih terstruktur. Penghargaan ini diberikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Jawa Timur, yang menilai laporan keuangan daerah tahun anggaran 2025 memenuhi standar akuntabilitas dan transparansi. Special Plan ini diharapkan memperkuat kepercayaan publik terhadap manajemen anggaran daerah, menjaga kualitas tata kelola keuangan, dan memastikan keberlanjutan prestasi WTP.
Pengelolaan Keuangan yang Transparan
Pencapaian WTP 13 kali berturut-turut menjadi bukti komitmen Pemkab Sidoarjo dalam meningkatkan keakuratan laporan keuangan. Dalam proses pemeriksaan, BPK menilai bahwa penyusunan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) 2025 berjalan lancar. Special Plan juga menjadi alat untuk memastikan semua stakeholder, seperti Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), terlibat aktif dalam meminimalkan risiko kesalahan dan meningkatkan akuntabilitas penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Opini WTP bukan hanya simbol keberhasilan, tetapi juga penanda kinerja pemerintah daerah dalam menjaga efisiensi pengeluaran dan kejelasan sumber pendapatan. Dengan Special Plan, Sidoarjo berupaya memastikan bahwa setiap program pembangunan dan kegiatan operasional tidak mengabaikan prinsip kejujuran keuangan. Bupati Subandi menyampaikan bahwa kerja sama antarinstansi dan transparansi data menjadi kunci utama dalam mempertahankan prestasi ini.
Proses Pemeriksaan dan Apresiasi dari BPK
Kepala BPK Perwakilan Jawa Timur, Yuan Candra Djaisin, menyerahkan LHP kepada Bupati Sidoarjo Subandi dan Ketua DPRD Sidoarjo, Abdilah Nasih, di Kantor BPK. Proses pemeriksaan yang berlangsung selama beberapa bulan menunjukkan bahwa pemerintah daerah telah menerapkan sistem pengelolaan keuangan yang lebih baik. Subandi mengapresiasi hasil ini, menyebutkan bahwa Special Plan telah menjadi pengarah dalam mendorong kualitas laporan keuangan dan menunjang kepercayaan publik.
“Kita perlu terus menjaga standar ini, karena WTP menjadi penanda komitmen Pemkab Sidoarjo dalam penggunaan APBD secara terbuka dan efisien,” lanjut Subandi, Sabtu (30/5/2026).
Dalam rangka memperkuat hasil WTP, Special Plan mengintegrasikan aspek pengawasan internal dan eksternal. Pemkab Sidoarjo berupaya memastikan setiap program keuangan dilakukan dengan akuntabilitas tinggi, termasuk mengoptimalkan pengelolaan pendapatan dan belanja daerah. Pemenuhan regulasi, keterbukaan informasi, dan transparansi sistem menjadi fokus utama dari strategi ini.
Subandi menegaskan bahwa keberhasilan WTP ke-13 kali berturut-turut tidak terlepas dari kerja sama tim yang terlibat. Dengan Special Plan, pemerintah daerah menyiapkan mekanisme pengendalian yang lebih ketat untuk menjaga konsistensi dalam laporan keuangan. Hal ini mencerminkan komitmen untuk menjaga integritas keuangan dan memperkuat kredibilitas daerah dalam pelayanan publik.
Dari sisi tata kelola, Pemkab Sidoarjo juga memperbaiki sistem pengawasan internal melalui penggunaan teknologi dan pelatihan pegawai. Special Plan menggabungkan inovasi dalam pengelolaan anggaran dengan penekanan pada kepatuhan terhadap regulasi. Hasil ini tidak hanya mengharuskan pemerintah daerah untuk terus meningkatkan efisiensi, tetapi juga menjadikan WTP sebagai penilaian independen yang menambah kepercayaan masyarakat terhadap pengelolaan dana daerah.
