Hasil Rapat: Mensos Dorong Penjangkauan Calon Siswa Sekolah Rakyat Tepat Sasaran
Meeting Results – Hasil rapat yang digelar oleh Menteri Sosial (Mensos) hari ini menyoroti kebutuhan untuk memastikan penjangkauan calon siswa ke Sekolah Rakyat berjalan efektif dan tepat sasaran. Rapat tersebut dihadiri oleh Mensos, sejumlah pejabat tinggi, serta tim penunjang di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat. Peserta rapat termasuk Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, dan seluruh kepala sentra serta balai se-Indonesia yang hadir secara virtual melalui Zoom. Jajaran Eselon I dan II serta staf khusus juga menghadiri rapat secara langsung.
Dalam sesi utama rapat, Mensos menekankan pentingnya percepatan pengadaan sumber daya pendidikan, namun tetap memprioritaskan kejelasan target perekrutan. “Pengadaan harus dipercepat tetapi tetap harus memenuhi target yang tepat. Jangan lupa untuk mencakup semua tingkatan pendidikan, mulai dari SD hingga SMA. Jika ada kendala, tim bisa langsung berkoordinasi dengan Bupati setempat,” kata Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Senin (18/5/2026).
Strategi Pemanfaatan Sumber Daya
Hasil rapat menggarisbawahi perlunya koordinasi yang lebih baik antara pusat dan daerah dalam memastikan Sekolah Rakyat dapat melayani kebutuhan pendidikan masyarakat secara merata. Kebijakan ini bertujuan mengurangi kesenjangan akses pendidikan, terutama di daerah terpencil atau terdampak bencana. “Kami ingin memastikan setiap siswa yang berhak memperoleh layanan pendidikan dari Sekolah Rakyat bisa terjangkau,” lanjut Gus Ipul dalam sesi diskusi.
Mensos juga meminta agar pengadaan perlengkapan sekolah disinkronkan dengan kebutuhan nyata di lapangan. Menurut data yang disampaikan Direktur Perlindungan Sosial Non Kebencanaan, Faisal, hingga kini jumlah calon peserta didik yang telah diterima mencapai 12.676 orang. Rincian mencakup 4.328 siswa SD, 4.604 siswa SMP, dan 2.935 siswa SMA. “Proses perekrutan masih berlangsung hingga pendidikan baru dimulai. Kami ingin mempercepat proses ini agar seluruh siswa yang berhak bisa masuk ke Sekolah Rakyat tepat waktu,” tambah Faisal.
Evaluasi Pengelolaan Anggaran
Hasil rapat juga mencakup evaluasi terhadap pengelolaan anggaran dan sistem pengadaan. Gus Ipul menyoroti perlunya penatausahaan anggaran yang lebih sistematis untuk menghindari kesalahan atau penundaan dalam distribusi bantuan pendidikan. “Dalam praktiknya, seringkali pengadaan dikumpulkan di akhir tahun, sehingga terkesan terburu-buru. Kami harus memastikan mekanisme ini diatur secara proporsional dan selaras dengan struktur jabatan agar kontrol internal lebih ketat,” ujarnya.
Sekretaris Jenderal Kemensos, Robben Rico, menjelaskan bahwa evaluasi anggaran dilakukan untuk memastikan penggunaan dana efisien dan akuntabel. Ia menegaskan bahwa beberapa item kebutuhan akan diadapkan kembali berdasarkan kebutuhan nyata di lapangan dan waktu penggunaannya. “Pengadaan pemerintah wajib melalui e-katalog sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 Pasal 50 ayat (5). Hal ini berbeda dengan pembelian di platform e-commerce umum,” jelas Robben Rico.
Plt Inspektur Jenderal Kemensos, Dody Sukmono, menambahkan bahwa kejelasan dalam proses administrasi pengadaan sangat penting. “Jangan remehkan detail kecil dalam proses administrasi, karena dari sana bisa muncul risiko besar. Kami harus menjaga kejelasan dan keakuratan seluruh aktivitas,” tutup Dody Sukmono dalam penutup rapat.
Hasil rapat ini menjadi dasar untuk menyusun strategi penguatan Sekolah Rakyat dalam menyongsong tahun ajaran baru. Pengadaan perlengkapan sekolah yang lebih terarah diharapkan dapat meningkatkan kualitas pendidikan bagi peserta didik yang berada di luar sistem formal. Selain itu, perbaikan pengelolaan anggaran dan penggunaan e-katalog akan mengurangi risiko penyalahgunaan dana serta memastikan keterlibatan usaha mikro kecil menengah (UMKM) dalam pemberdayaan ekonomi lokal.
Hasil rapat juga menyoroti peran Sekolah Rakyat sebagai penopang pendidikan bagi masyarakat yang tidak mampu. Dengan target penerimaan siswa baru sebanyak 32.640 orang, pemerintah berkomitmen untuk memperluas jangkauan program ini. “Kami berharap hasil rapat ini dapat menjadi acuan dalam memastikan keberhasilan perekrutan dan pengadaan yang lebih terstruktur,” pungkas Gus Ipul. Dengan penyesuaian mekanisme dan peningkatan koordinasi, Sekolah Rakyat diharapkan dapat berkontribusi lebih besar dalam meratakan akses pendidikan di Indonesia.
