Main Agenda: Pemkab Sidoarjo Perkuat Pencegahan Kekerasan pada Perempuan dan Anak
Main Agenda menjadi prioritas utama Pemerintah Kabupaten Sidoarjo dalam menangani isu kekerasan terhadap perempuan dan anak. Bupati Sidoarjo, Subandi, mengungkapkan bahwa program ini bertujuan membangun sistem perlindungan yang lebih solid, dengan fokus pada edukasi, keterlibatan masyarakat, serta peningkatan kapasitas petugas di berbagai sektor. Selain itu, upaya tersebut juga mencakup pemanfaatan teknologi untuk mendeteksi ancaman kekerasan sejak dini, serta meningkatkan kesadaran publik tentang pentingnya kesetaraan gender.
Langkah Strategis dalam Penguatan Program
Kebijakan Main Agenda di Sidoarjo dibangun melalui integrasi layanan antar-institusi. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (P3AKB) bekerja sama dengan lembaga seperti Polisi, Kementerian Sosial, dan lembaga kemanusiaan untuk memastikan respons cepat terhadap laporan kekerasan. Kementerian Pendidikan juga terlibat dalam menyebarkan pemahaman tentang perlindungan anak melalui kurikulum sekolah dasar dan menengah.
“Main Agenda ini tidak hanya menekankan pencegahan, tetapi juga menyiapkan mekanisme penanganan yang terstruktur. Kami bekerja sama dengan berbagai pihak agar semua lapisan masyarakat terlibat aktif,” kata Bupati Subandi.
Pemanfaatan Teknologi untuk Deteksi Dini
Salah satu inovasi dalam Main Agenda adalah penggunaan hotline khusus untuk menerima laporan kekerasan secara digital. Pusat Pelaporan dan Koordinasi Kekerasan Berbasis Gender Online (PUSPAGA Rinata) menjadi platform utama untuk meningkatkan aksesibilitas korban. Dengan adanya sistem pelaporan online, lebih banyak laporan dapat tercatat dan diproses dalam waktu yang lebih singkat, terutama di tengah percepatan digitalisasi masyarakat.
“Kami terus memperkuat jaringan digital untuk memudahkan korban mengakses layanan perlindungan. Ini adalah bagian dari Main Agenda untuk membuat perlindungan lebih merata,” tambah Heni Kristiani, Kepala Dinas P3AKB.
Peningkatan Kualitas Layanan dan Pelatihan Petugas
Program Main Agenda juga melibatkan pelatihan bagi petugas yang bertugas di bidang kekerasan terhadap perempuan dan anak. Materi pelatihan mencakup manajemen trauma, intervensi dini, dan pendampingan korban. Tujuannya adalah memastikan petugas mampu memberikan layanan yang responsif dan berkelanjutan. Selain itu, layanan konseling dan bantuan hukum diperluas ke desa-desa terpencil melalui kerja sama dengan organisasi masyarakat lokal.
“Pelatihan ini sangat penting agar petugas memiliki kemampuan yang memadai dalam menghadapi kasus kekerasan. Kami menargetkan 100 pelatihan pada tahun 2026 sebagai bagian dari Main Agenda,” jelas Heni.
Data Kasus dan Perkembangan Kekerasan Berbasis Gender Online
Dinas P3AKB mencatatkan total 138 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak hingga Mei 2026. Dari jumlah tersebut, kekerasan dalam rumah tangga tetap mendominasi dengan 46 kasus, sedangkan kasus pencabulan mencapai 30. Tahun ini, kekerasan berbasis gender online (KBGO) meningkat dari 5 kasus pada 2023 menjadi 8 kasus di 2025. Hingga Mei 2026, tercatat 4 kasus KBGO, yang menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan tantangan baru dalam upaya pencegahan.
“Kenaikan kasus KBGO menunjukkan pentingnya upaya digitalisasi dalam Main Agenda. Kami harus adaptif untuk menghadapi ancaman ini,” tambah Heni.
Kemitraan dan Partisipasi Masyarakat dalam Main Agenda
Keberhasilan Main Agenda tidak terlepas dari keterlibatan masyarakat. Pemkab Sidoarjo mengadakan sosialisasi rutin di sekolah dan komunitas, termasuk diskusi dengan para guru, orang tua, dan pemuda. Kemitraan dengan kelompok seperti perempuan pengusaha dan organisasi kemanusiaan juga menjadi bagian integral dari program ini. Selain itu, media sosial dan platform komunikasi digunakan untuk menyebarkan informasi terkini terkait kekerasan dan pencegahannya.
“Keterlibatan masyarakat adalah bagian penting dari Main Agenda. Kami berharap semua pihak bisa mendukung upaya ini untuk membangun lingkungan yang aman dan adil,” pungkas Heni.
Dengan terus menguatkan kerja sama lintas sektor dan memperluas akses layanan, Pemkab Sidoarjo berharap Main Agenda akan menjadi fondasi kuat dalam menurunkan angka kekerasan. Kebijakan ini juga diharapkan mampu menciptakan pola pikir yang lebih inklusif dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pencegahan. Perbaikan terus dilakukan, baik melalui penguatan kapasitas petugas maupun inovasi teknologi, agar target Main Agenda dapat tercapai secara optimal.
