PAKU Integritas: Strategi Utama Peningkatan Pelayanan Publik
Key Strategy – Dalam upaya mendorong transparansi dan keadilan dalam pemerintahan daerah, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Akhmad Wiyagus, mengungkapkan bahwa PAKU Integritas menjadi Key Strategy yang penting dalam mengembangkan sistem pelayanan publik yang lebih baik. Acara pembukaan program ini berlangsung pada Kamis (11/6/2026) di Gedung Graha Makarti Bhakti Nagari, yang merupakan pusat pendidikan dan pelatihan Lembaga Administrasi Negara (LAN). Kehadiran para peserta, termasuk wakil gubernur, anggota DPRD provinsi, dan sekretaris daerah dari berbagai wilayah, menunjukkan komitmen kolektif dalam memperkuat etos kerja yang jujur dan berintegritas.
Penguatan Integritas sebagai Dasar Kebijakan
Dalam pidatonya, Wiyagus menekankan bahwa Key Strategy dalam PAKU Integritas tidak hanya berupa pelatihan, tetapi juga kesadaran bahwa integritas harus menjadi prinsip utama dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Menurutnya, pelayanan publik yang efektif dimulai dari keputusan yang diambil oleh pejabat dengan akuntabilitas tinggi. “PAKU Integritas menjadi relevan dalam pencegahan korupsi. Ini bukan hanya urusan hukum, tetapi juga berkaitan langsung dengan pembangunan, kepercayaan masyarakat, dan masa depan daerah,” jelasnya.
Wiyagus menyatakan bahwa program ini tidak bisa dianggap sebagai kegiatan rutin. Ia mengharapkan Key Strategy dalam PAKU Integritas benar-benar diterapkan secara konsisten dalam kebijakan pemda, sehingga mampu mengurangi potensi penyalahgunaan wewenang. “Kami ingin integritas menjadi fondasi yang kuat, agar setiap tindakan pemerintah tidak hanya dilihat dari segi kinerja, tetapi juga dari visi keberlanjutan,” tambahnya.
Implementasi Praktis untuk Peningkatan Kualitas
Sebagai bagian dari Key Strategy dalam PAKU Integritas, Wiyagus menyoroti pentingnya peran pemda dalam mengubah pola kerja. Menurutnya, integritas diukur dari hasil kerja nyata, bukan sekadar pengumuman. “Program harus dirancang agar memberi manfaat langsung kepada warga,” kata Wiyagus. Ia menjelaskan bahwa desain program ini menyesuaikan dengan kebutuhan masyarakat, sehingga mampu mengurangi risiko korupsi dalam pelayanan.
Sebagai contoh, dalam sektor keuangan negara dan infrastruktur, kebijakan yang transparan dan akuntabel bisa menghindari konflik kepentingan. Program ini juga memperkuat kerja sama dengan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) untuk memastikan pengawasan yang efektif. “Kerja sama antara pemda dan APIP adalah bagian integral dari Key Strategy ini,” tambahnya.
Pelatihan Antikorupsi: Langkah Nyata dalam Pemantapan Integritas
Kehadiran narasumber seperti Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Fitroh Nurcahyanto, dan Direktur Pendidikan dan Pelatihan Antikorupsi KPK, Yonathan D. Tangdilintin, memberikan wawasan lebih dalam tentang bagaimana Key Strategy PAKU Integritas dapat diintegrasikan ke dalam praktik kerja. Fitroh mengatakan bahwa pelatihan antikorupsi tidak hanya tentang teori, tetapi juga tentang penerapan di lapangan. “Dengan penguatan integritas melalui pelatihan, masyarakat bisa melihat transparansi yang nyata dalam penggunaan dana,” ujarnya.
Yonathan menambahkan bahwa PAKU Integritas dirancang untuk melatih pemda dalam berbagai aspek, seperti pengelolaan anggaran, pengambilan keputusan, dan pengawasan internal. “Program ini mencakup kurikulum yang lengkap, mulai dari pengenalan korupsi hingga cara mencegahnya dalam kehidupan sehari-hari,” jelas Yonathan. Pelatihan ini diharapkan mampu membentuk mindset yang sehat dan bertanggung jawab di lingkungan pemerintahan daerah.
Kemitraan dengan KPK dan LAN
Kemitraan antara KPK dan LAN dalam menyelenggarakan PAKU Integritas dianggap sebagai langkah strategis dalam memperkuat sistem pelayanan publik. Dengan kombinasi kompetensi dari kedua lembaga tersebut, program ini bisa mencakup berbagai aspek, seperti pelatihan teknis, studi kasus, dan simulasi pengambilan keputusan. “Kemitraan ini memastikan keberlanjutan pelatihan, karena kami menggabungkan pengalaman langsung dari KPK dengan pendekatan pendidikan yang lebih sistematis dari LAN,” kata Wiyagus.
Menurutnya, PAKU Integritas bukan hanya upacara, tetapi komitmen bersama bahwa pemerintahan daerah harus lebih baik lagi. “Kami ingin Key Strategy ini menjadi standar dalam setiap kebijakan yang diambil,” pungkasnya. Dengan adanya pelatihan antikorupsi yang rutin, Wiyagus yakin bahwa peningkatan kualitas pelayanan publik akan ter
