KPK Minta Tambahan Anggaran 2027 Rp 726 M, Sahroni: Ajuin Rp 5 T Tanggung
Key Discussion: Pemenuhan Dana untuk Operasional KPK
Dalam Key Discussion yang berlangsung di Senayan, Jakarta, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyampaikan usulan penambahan anggaran untuk tahun 2027 sebesar Rp 726 miliar. Wakil Ketua Komisi III DPR, Ahmad Sahroni, mengungkapkan bahwa jumlah tersebut dianggap masih kurang untuk memenuhi kebutuhan operasional KPK. “Usulan anggaran ini perlu ditinjau ulang karena belum mencukupi kebutuhan nyata. Kami berharap anggaran bisa ditambah hingga Rp 5 triliun,” ujarnya dalam rapat kerja.
Anggaran 2027 Mengalami Penurunan dari Tahun Sebelumnya
KPK menetapkan pagu indikatif anggaran 2027 sebesar Rp 1,23 triliun, yang menurun dari DIPA tahun 2026 sekitar Rp 349 miliar, atau 22 persen. Dalam Key Discussion, Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menjelaskan bahwa pengurangan dana ini berdampak pada beberapa program yang menjadi prioritas. “Anggaran 2027 lebih rendah dibanding tahun lalu, meski kami sudah mempertimbangkan pengalaman dan kebutuhan operasional,” katanya.
Anggaran yang dialokasikan untuk program pencegahan korupsi mencapai Rp 9,3 miliar, sementara dana untuk operasional penindakan dan koordinasi masyarakat terbatas. “Jika dilihat dari jenis belanja, dana untuk pegawai sekitar Rp 1,31 miliar, sedangkan belanja barang mencapai Rp 201,7 miliar,” ujarnya dalam Key Discussion.
Key Discussion: Hubungan dengan Pernyataan Presiden Prabowo
Sahroni mengaitkan usulan anggaran KPK dengan pernyataan Presiden Prabowo Subianto yang pernah menyampaikan, “berapa pun yang dibutuhkan,” saat menghadiri acara di Sentul. “Pak Presiden menekankan bahwa anggaran KPK harus fleksibel dan mampu menutupi semua kebutuhan. Jadi, usulan Rp 5 triliun dianggap lebih tepat,” jelas Sahroni.
Dalam Key Discussion, ia meminta KPK untuk memperjelas kebutuhan dana agar DPR dapat menyetujui peningkatan anggaran. “KPK harus menunjukkan alasan mengapa dana harus ditambah hingga Rp 5 triliun. Jika tidak ada penjelasan yang jelas, maka anggaran 726 miliar bisa diterima, tapi dengan catatan ada penajaman,” tegasnya.
Perdebatan di DPR tentang Kebutuhan Anggaran
Setyo Budiyanto, Ketua KPK, menjelaskan bahwa usulan anggaran 2027 telah dipersiapkan secara matang. Ia menegaskan bahwa dana tersebut cukup untuk mencapai target penindakan korupsi dan pencegahan. “Kami yakin dengan anggaran Rp 1,23 triliun, KPK bisa melaksanakan tugas-tugas pokoknya dengan baik. Jika ada penajaman, kami bersedia mengajukan revisi,” tambahnya.
Sementara itu, Sahroni berargumen bahwa anggaran yang ditawarkan belum cukup menghadapi tantangan korupsi di Indonesia. “Dengan anggaran sebesar itu, KPK akan kesulitan menangani kasus yang makin kompleks dan memperluas koordinasi dengan berbagai pihak. Jadi, dalam Key Discussion, kami menekankan perlunya revisi anggaran agar efisiensi dan efektivitas pemberantasan korupsi tetap terjaga.”
“Kami juga melihat bahwa anggaran 2027 kurang mumpuni jika dibandingkan dengan kebutuhan tahun lalu. KPK membutuhkan dana yang lebih besar untuk menjalankan operasional lebih optimal, terutama dalam menghadapi dinamika kasus korupsi yang semakin menyebar,” ujarnya.
Langkah KPK untuk Memastikan Penggunaan Dana Efisien
Setyo menambahkan bahwa KPK berkomitmen untuk memastikan penggunaan dana yang efisien. “Kami telah menyusun detail penggunaan anggaran 2027, termasuk alokasi untuk kegiatan teknis, pelatihan, dan pengembangan sistem internal. Jadi, meskipun jumlahnya terbatas, kami tetap optimis bisa mencapai hasil yang maksimal,” tuturnya.
Dalam Key Discussion, KPK juga mengharapkan kerja sama lebih besar dari DPR untuk mendukung kebijakan yang diusulkan. “Kami berharap anggota dewan bisa memahami urgensi dana ini agar KPK bisa terus bergerak dalam pemberantasan korupsi. Jika anggaran tidak cukup, maka keberhasilan operasional bisa terganggu,” jelas Setyo.
Usulan anggaran KPK menjadi sorotan karena dalam beberapa tahun terakhir lembaga ini berperan penting dalam menangani kasus korupsi besar. Dengan anggaran tambahan, KPK diharapkan bisa meningkatkan kapasitas penegak hukum, mengembangkan teknologi pendeteksian korupsi, serta memperkuat kolaborasi dengan instansi lain. Dalam Key Discussion, ini menjadi topik utama yang mendapat respons aktif dari seluruh peserta rapat.
