Key Discussion: Ketua Komisi XIII DPR Jawab Pigai: Kami Apresiasi Kinerja, Bukan Anggarannya
Key Discussion: Evaluasi Kinerja Menteri Pigai
Key Discussion – Ketua Komisi XIII DPR, Willy Aditya, memberikan penjelasan terkait keluhan Menteri Hak Asasi Manusia (HAM) Natalius Pigai yang menyebutkan adanya ketidakpuasan terhadap penilaian anggaran yang diberikan. Dalam Key Discussion yang diadakan pada Kamis (11/6/2026), Willy menyatakan bahwa pihaknya memang mengapresiasi kontribusi Pigai, tetapi evaluasi yang dilakukan lebih fokus pada postur anggaran yang diajukan, bukan langsung pada kinerjanya.
“Key Discussion ini memang penting untuk mengevaluasi beberapa aspek, termasuk postur anggaran yang diajukan oleh menteri tersebut. Kami apresiasi apa yang telah dilakukan, tetapi belum tentu langsung mengakui anggaran yang diusulkan,” tuturnya saat diwawancara.
Dalam Key Discussion tersebut, Willy menjelaskan bahwa apresiasi terhadap Pigai dianggap sebagai bentuk penghargaan atas hasil kerja yang telah dicapai. Namun, untuk menilai anggaran, diperlukan analisis lebih mendalam karena keputusan pembagian dana harus disesuaikan dengan prioritas pemerintah dan capaian program yang diusung.
“Key Discussion yang kami lakukan adalah untuk menilai secara objektif. Jika usulan anggaran Pigai memiliki dasar yang kuat, maka akan kami dukung. Tapi jika belum jelas, kami akan memberikan masukan,” terang Willy.
Willy juga mengibaratkan proses penilaian tersebut seperti pertandingan olahraga. Ia menyatakan bahwa keberhasilan Pigai dalam implementasi program HAM tidak bisa disamakan dengan efisiensi penggunaan anggaran, yang membutuhkan penilaian berbeda. “Kami apresiasi kinerjanya, tapi penilaian anggaran lebih seperti melihat skor pertandingan sepak bola, bukan badminton,” imbuhnya.
Key Discussion: Tantangan Ruang Fiskal
Keluhan Natalius Pigai mencuat dalam Key Discussion sebelumnya, di mana ia menilai bahwa evaluasi kinerja dari Komisi XIII DPR lebih berfokus pada anggaran daripada pada prestasi yang dicapainya. Pigai mengatakan bahwa meskipun dirinya telah berkontribusi signifikan dalam bidang HAM, pihak komite belum memberikan pengakuan yang layak.
“Key Discussion yang dilakukan sebelumnya memang ada, tetapi kami belum bisa menilai secara menyeluruh karena ada kekhawatiran terhadap prioritas presiden. Jadi, kami harus melihat sisi fiskal dan kapasitas anggaran yang tersedia,” jelas Pigai dalam rilis resmi.
Willy menyampaikan bahwa pihaknya tidak terburu-buru dalam menilai kinerja Pigai. Ia menekankan bahwa Komisi XIII DPR akan memberikan catatan kritis yang berimbang, terutama dalam menyikapi penggunaan dana yang dipertanyakan. “Key Discussion ini adalah bagian dari proses demokratisasi, di mana setiap opsi harus dibahas dan diperiksa secara objektif,” tambah Willy.
Dalam Key Discussion yang sama, Willy juga menyoroti keberatannya terhadap sistem birokrasi yang dianggap terlalu berat. Menurutnya, ini menjadi salah satu faktor yang mendesak untuk mengevaluasi kebijakan Pigai. “Jika programnya jelas, maka anggaran bisa disetujui. Tapi jika ada penyalahgunaan, kami tidak akan ragu untuk memberikan saran,” pungkasnya.
“Key Discussion ini bukan hanya untuk menilai Pigai, tetapi juga untuk memastikan bahwa anggaran yang dialokasikan sesuai dengan kebutuhan program HAM dan mampu menghasilkan dampak nyata,” tambah Willy.
Willy juga menyebutkan bahwa rapat kerja yang diadakan sebelumnya sempat ditunda karena adanya kekhawatiran terhadap prioritas pemerintah. Namun, ia menegaskan bahwa pihaknya tetap berupaya untuk memberikan penilaian yang adil dan berimbang, dengan mengacu pada data dan fakta yang disajikan.
