Kapolda Sumsel Pastikan Penerimaan Polri Gratis, Himbau Masyarakat Waspada Calo
Historic Moment – Ini merupakan momen sejarah dalam penerimaan anggota Polri Tahun Anggaran 2026, dimana Kapolda Sumatera Selatan, Irjen Sandi Nugroho, secara tegas menegaskan bahwa masuk Polri tidak dipungut biaya. Pernyataan ini diucapkan dalam Sidang Menuju Pemeriksaan Kesehatan (Rikkes) Tahap II yang berlangsung di Gedung Golden Sriwijaya Jakabaring, Palembang, pada Kamis (4/6/2026). Dengan adanya kebijakan ini, Kapolda Sumsel berharap masyarakat tidak lagi tergiang oleh praktik percaloan yang sering menguras dana dan merusak integritas seleksi.
Integritas Seleksi sebagai Prioritas Utama
Dalam kesempatan tersebut, Irjen Sandi Nugroho mengingatkan peserta seleksi, orang tua, serta panitia untuk terus menjaga kejujuran dan transparansi. “Historic Moment ini menjadi bukti bahwa Polda Sumsel komitmen menghapus praktek korupsi di seluruh tahapan penerimaan anggota,” jelasnya. Pernyataan ini disampaikan sebagai upaya memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem rekrutmen yang lebih adil dan akuntabel.
Persiapan seleksi diawali dengan peningkatan pengawasan oleh Tim Penyelenggara Rikkes yang terdiri dari perwakilan pihak internal dan eksternal. Selain itu, proses seleksi juga diintegrasikan dengan sistem digital untuk meminimalkan risiko manipulasi data. Kapolda menegaskan bahwa pelaksanaan ini mengacu pada prinsip BETAH (Bersih, Transparan, Akuntabel, dan Humanis) yang menjadi dasar penerimaan anggota kepolisian.
Keterlibatan Masyarakat dalam Mengawasi Proses Seleksi
Kapolda Sumsel aktif mengajak masyarakat untuk terlibat dalam pengawasan. “Historic Moment ini juga menjadi ajang transparansi, sehingga seluruh proses bisa dilihat dan diakui oleh publik,” tambahnya. Ia mengatakan bahwa terbukanya peluang masuk Polri secara gratis merupakan langkah strategis untuk mendorong partisipasi dari kalangan yang memenuhi kriteria, terutama dari kalangan ekonomi menengah ke bawah.
Dalam beberapa tahun terakhir, praktik percaloan di penerimaan Polri kerap menjadi sorotan media. Kapolda mengungkapkan bahwa ada sejumlah oknum yang memanfaatkan ketidaktahapan dalam proses seleksi untuk memperoleh keuntungan pribadi. “Dengan sistem Rikkes Tahap II ini, kita berusaha mengakhiri percaloan dan menjadikan penerimaan anggota Polri sebagai bentuk keadilan,” ujarnya. Hal ini juga diharapkan bisa menciptakan lingkungan kerja yang lebih sehat bagi para anggota baru.
Kemajuan Teknologi dalam Mendukung Proses Seleksi
Pelaksanaan Sidang Rikkes Tahap II menggunakan model hybrid, kombinasi antara online dan offline, untuk memudahkan akses peserta dari berbagai daerah. Dengan adanya teknologi, proses pemantauan dan pengumuman hasil menjadi lebih efisien. “Historic Moment ini menunjukkan bagaimana teknologi bisa digunakan untuk memperkuat proses rekrutmen yang sebelumnya sering terjadi kesalahan,” katanya.
Setidaknya 1.674 peserta lolos ke tahapan berikutnya setelah melalui serangkaian tes. Angka ini menunjukkan bahwa kualifikasi murni berdasarkan kemampuan dan kejujuran lebih menentukan dibandingkan jaringan atau bayaran. Kapolda juga menjelaskan bahwa pengumuman hasil akan dilakukan secara terbuka untuk memastikan transparansi yang maksimal.
Komitmen Terhadap Kualitas Anggota Polri
Kapolda Sumsel menekankan bahwa keberhasilan calon siswa yang lolos bukan hanya karena nilai akademik tinggi, tetapi juga karena keunggulan kesiapan fisik, mental, dan kecermatan. “Historic Moment ini menegaskan bahwa Polri mencari pribadi yang mampu menjadi pelindung masyarakat secara penuh,” tambahnya. Dengan prinsip BETAH, setiap tahapan seleksi akan diuji kelayakannya melalui metode yang objektif.
Proses ini juga didukung oleh komunikasi yang terus menerus dengan publik. Kapolda meminta seluruh peserta untuk aktif berpartisipasi dalam mengecek kejelasan prosedur dan tidak ragu untuk memberikan masukan. “Ini merupakan momen penting bagi penerimaan anggota Polri, jadi semua pihak harus bekerja sama untuk mencapai hasil yang optimal,” pungkasnya.
Kebijakan yang Mempengaruhi Masa Depan Kepolisian
Keputusan Kapolda Sumsel untuk menegaskan penerimaan Polri gratis menjadi bagian dari upaya menyelaraskan kebijakan nasional dalam pengentasan korupsi. “Historic Moment ini tidak hanya penting bagi para peserta seleksi, tetapi juga menjadi contoh bagus bagi daerah lain yang ingin melaksanakan rekrutmen lebih jujur,” ujar Irjen Sandi Nugroho. Dengan menekankan transparansi, diharapkan sistem rekrutmen kepolisian bisa berjalan tanpa hambatan dan mendorong kualitas anggota yang lebih baik.
Penegakan prinsip BETAH tidak hanya berfokus pada proses teknis, tetapi juga pada perubahan mindset calon anggota. “Kami ingin melahirkan generasi bhayangkara yang tidak hanya mampu menjalankan tugas, tetapi juga mampu menjunjung nilai-nilai integritas sejak awal,” pungkasnya. Dengan adanya kebijakan ini, Kapolda Sumsel berharap bisa menciptakan sistem penerimaan yang lebih bisa dipercaya dan berkelanjutan.
