KPK Tindaklanjuti Arahan Prabowo Perkuat Lembaga Antikorupsi
Pernyataan Setyo Budiyanto
Main Agenda menjadi salah satu prioritas utama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam menindaklanjuti arahan dari Presiden Prabowo Subianto. Ketua KPK Setyo Budiyanto menilai pernyataan Prabowo menunjukkan komitmen tegas untuk memperkuat institusi antikorupsi, termasuk KPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), serta Komisi Pemilihan Umum (KPU). Menurutnya, langkah-langkah yang diambil oleh KPK selama ini telah mencerminkan dukungan nyata terhadap penegakan hukum di sektor korupsi.
“Main Agenda yang disampaikan Bapak Presiden mencerminkan komitmen untuk memperkuat lembaga antikorupsi. Kami telah melihat keberhasilan beberapa aspek, seperti penegakan hukum yang tidak dipengaruhi oleh intervensi aparat lain,” ujar Setyo Budiyanto dalam konferensi pers di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (4/6/2026).
Tindaklanjut Arahan Presiden
KPK siap mengkaji arahan Prabowo secara menyeluruh sebagai bagian dari Main Agenda penguatan sistem penegakan hukum. Setyo menjelaskan bahwa evaluasi akan mencakup inventarisasi kebutuhan sumber daya manusia, anggaran, serta dukungan operasional yang diperlukan. Langkah ini diharapkan mampu memperkuat kapasitas KPK dalam menangani kasus korupsi besar dan kompleks.
“Dalam Main Agenda ini, kami akan melibatkan seluruh jajaran deputi untuk mengevaluasi kebutuhan SDM, anggaran, dan infrastruktur. Ini adalah bagian dari upaya memperkuat KPK dalam mencegah dan menindak korupsi,” tambah Setyo.
KPK juga berencana meningkatkan koordinasi dengan lembaga lain, seperti BPKP dan Kejagung, untuk memastikan komitmen Prabowo terwujud secara optimal. Setyo menekankan bahwa Main Agenda ini akan menjadi pedoman utama dalam penyesuaian strategi pemberantasan korupsi di masa depan.
Prabowo Dorong Perkuatan Lembaga
Dalam rapat konsolidasi program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Rabu (3/6), Prabowo menyampaikan instruksi khusus untuk memperkuat tiga lembaga utama: KPK, BPKP, dan Kejagung. Ia menekankan pentingnya penguatan kapasitas operasional dan kelembagaan agar mampu menangani kebocoran dana negara secara lebih efektif.
“Kalau Saudara merasa Saudara bisa lebih pintar dari NKRI, ya coba aja. Kepala BPKP, apa yang kau butuh? Kalau kau perlu tambahan personel, berapa saja kau butuh, saya penuhi,” kata Prabowo selama rapat tersebut.
Prabowo juga meminta KPK untuk mempercepat proses investigasi dan pemeriksaan terhadap kasus korupsi yang sedang menimpa pemerintahan. Menurutnya, Main Agenda ini harus menjadi jaminan bahwa lembaga antikorupsi memiliki sumber daya dan wewenang penuh untuk menegakkan hukum tanpa hambatan.
Strategi Penguatan Lembaga Antikorupsi
Sebagai bagian dari Main Agenda, KPK akan menyusun rencana aksi berdasarkan arahan Prabowo. Setyo Budiyanto menyebutkan bahwa evaluasi ini mencakup analisis kinerja lembaga antikorupsi selama beberapa tahun terakhir, serta identifikasi kelemahan-kelemahan yang perlu diperbaiki. Tindaklanjut arahan juga melibatkan pembahasan tentang reformasi sistem pengawasan dan penguatan kapasitas teknis pegawai.
“Main Agenda ini bukan sekadar janji, tetapi langkah konkret untuk memastikan KPK memiliki kekuatan yang memadai. Kami akan menyesuaikan kebijakan dan struktur agar bisa lebih maksimal dalam tugasnya,” jelas Setyo.
Reformasi yang diusung dalam Main Agenda juga mencakup penggunaan teknologi dan data analitik untuk meningkatkan efisiensi investigasi. KPK akan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait untuk memastikan bahwa seluruh aspek kelembagaan diperkuat, termasuk peraturan, mekanisme pemeriksaan, dan penegakan hukum.
Langkah KPK untuk Mewujudkan Komitmen
Dalam rangka menjalankan Main Agenda, KPK berencana melakukan peninjauan menyeluruh terhadap kebijakan pengawasan korupsi yang sudah ada. Setyo Budiyanto menyatakan bahwa pihaknya akan mengevaluasi kinerja lembaga antikorupsi dan menyesuaikannya dengan visi penguatan institusi yang diusung Prabowo.
“Main Agenda ini akan menjadi pedoman kami dalam memperkuat kinerja. Kami akan menyusun rencana kebutuhan sumber daya dan memastikan bahwa seluruh langkah diambil sesuai dengan arahan presiden,” kata Setyo.
KPK juga berharap bahwa penguatan lembaga antikorupsi dapat mengurangi praktik korupsi di berbagai sektor. Dengan Main Agenda sebagai bingkai strategis, KPK akan terus berupaya menegakkan hukum secara transparan dan akuntabel. Langkah-langkah ini diharapkan mampu memberikan efek domino dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.
