Baleg DPR Garap RUU Sistem Perbukuan, Soroti Fenomena Penerbit Gulung Tikar

RUU Sistem Perbukuan Masuk Agenda Baleg DPR, Willy Aditya Tekankan Pentingnya Ekosistem Literasi

Revisi Regulasi untuk Memperbaiki Sistem Perbukuan Nasional

Wahanaberita.com – Badan Legislasi DPR tengah mempersiapkan pembahasan RUU Sistem Perbukuan yang digagas oleh Willy Aditya. Sebagai Ketua Komisi XIII sekaligus inisiator revisi undang-undang tersebut, Willy menekankan bahwa regulasi ini memiliki peran krusial dalam memperbaiki ekosistem literasi di Indonesia.

Menurut Willy, krisis yang dialami industri perbukuan semakin nyata. Dalam beberapa tahun terakhir, banyak toko buku maupun penerbit yang memutuskan untuk berhenti beroperasi. Fenomena penutupan ini bukan hanya terjadi di kota besar, tetapi juga merambah ke daerah-daerah.

Ini bermula dari fenomena toko buku tutup dan penerbit tutup. Ketika Gunung Agung tutup, kita tentu sedih. Banyak juga toko buku di daerah yang gulung tikar. Dari situ kami memeriksa, ternyata ada masalah fundamental dalam ekosistem perbukuan kita,

Willy menyampaikan pernyataan tersebut pada Jumat (7/8/2026) dalam keterangan resminya.

Mengatasi Diskriminasi Perlakuan Buku Teks dan Buku Umum

Salah satu akar masalah yang diidentifikasi adalah adanya ketimpangan perlakuan terhadap dua kategori buku. Selama ini, buku teks pelajaran mendapatkan subsidi besar dari negara, sedangkan buku bacaan umum lebih banyak bergantung pada mekanisme pasar.

Kenapa ada diskriminasi seperti itu? Kenapa buku teks pelajaran disubsidi negara, sementara buku bacaan umum diserahkan kepada pasar? Karena itu, kami ingin tidak ada lagi dikotomi antara buku teks pelajaran dan buku umum,

Politikus dari NasDem ini menjelaskan bahwa mencerdaskan kehidupan bangsa tidak bisa hanya mengandalkan pendidikan formal. Diperlukan pembangunan ekosistem pengetahuan yang komprehensif, mencakup buku, jurnal ilmiah, perpustakaan, penulis, penerbit, dan toko buku.

Willy memberikan analogi sederhana namun mendalam. Jika pangan adalah kebutuhan dasar bagi tubuh, maka buku harus dipandang sebagai makanan bagi otak. Keduanya perlu ditempatkan pada posisi yang setara dalam kebijakan negara.

Evaluasi Pajak dan Anggaran Daerah

Selain masalah regulasi, Willy juga menyoroti tingginya biaya produksi dan distribusi yang berdampak langsung pada harga jual buku. Ia mendorong adanya evaluasi menyeluruh terhadap kebijakan perpajakan di sektor perbukuan, termasuk pajak bagi penulis.

Pajak penulis sudah dikurangi menjadi 1,5 persen, tetapi realisasinya juga belum berjalan optimal. Kenapa tidak dibuat nol persen saja? Kita harus melihat ekosistemnya secara keseluruhan,

Willy juga mengkritik kondisi perpustakaan di tingkat sekolah dan daerah yang masih memprihatinkan. Banyak fasilitas tersebut belum memiliki koleksi yang memadai dan belum berfungsi sebagai ruang literasi yang aktif.

Di sisi lain, alokasi anggaran pemerintah daerah menjadi perhatian khusus. Willy menilai bahwa belanja iklan seringkali jauh lebih besar dibandingkan dengan pengadaan buku dan pengembangan perpustakaan.

Belanja iklan pemerintah daerah besar sekali, tetapi belanja bukunya memalukan. Perpustakaannya juga tidak hidup. Padahal kita ingin membangun bangsa yang cerdas, memiliki daya nalar kritis, dan ilmu pengetahuannya berkembang,

RUU Sistem Perbukuan dalam Prolegnas Prioritas 2026

RUU Sistem Perbukuan telah resmi masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) Prioritas 2026. Melalui undang-undang ini, Willy berharap negara dapat menjamin akses buku yang lebih merata bagi seluruh masyarakat.

Negara harus hadir sebagai fasilitator yang memastikan akses setara terhadap buku. Hak dasar terhadap ilmu pengetahuan tidak boleh hanya dinikmati masyarakat di ibu kota provinsi, tetapi harus sampai ke desa-desa,

Dengan demikian, revisi UU Sistem Perbukuan diharapkan dapat menjadi langkah konkret dalam membangun fondasi literasi yang kuat dan berkelanjutan di Indonesia.