950 SPPG Diduga Tak Layak Sanitasi dan Higiene, Terancam Ditutup Permanen

950 Dapur SPPG Ancam Ditutup Permanen Karena Masalah Sanitasi

Wahanaberita.com – Badan Gizi Nasional (BGN) mengidentifikasi sebanyak 950 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang dinilai belum memenuhi standar higiene dan sanitasi. Dapur-dapur ini menghadapi risiko penutupan secara permanen.

Kepala BGN, Sudaryono, menjelaskan bahwa pihaknya sedang melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap berbagai dapur yang belum memenuhi ketentuan Sertifikat Laik Higiene dan Sanitasi (SLHS).

“Sejauh ini, kami mendapatkan laporan ada 950 dapur yang kami curigai sampai dengan hari ini kemungkinan besar tidak layak sanitasi dan higiene,” kata Sudaryono di Kantor BGN, Jakarta Pusat, Jumat (7/8/2026).

SLHS Bukan Sekedar Syarat Administrasi

Sudaryono menekankan bahwa SLHS merupakan ketentuan wajib bagi dapur yang menjalankan program Makan Bergizi Gratis (MBG). Sertifikat ini bukan sekadar formalitas administratif.

Bagi dapur yang sudah beroperasi namun belum melengkapi SLHS, BGN memberikan batas waktu hingga 10 Agustus 2026. Proses pengurusan sertifikat harus dilakukan melalui Dinas Kesehatan setempat di kabupaten atau kota masing-masing.

“Sampai dengan tanggal 10 kami berikan kesempatan terakhir sampai dengan tanggal 10 untuk melengkapi syarat Laik Higiene dan Sanitasi ini, diurus di Dinas Kesehatan masing-masing kabupaten/kota,” ujarnya.

BGN juga telah mengirimkan surat edaran kepada seluruh jajaran daerah untuk memberikan pendampingan kepada mitra yang membutuhkan bantuan administrasi dalam proses pengurusan SLHS.

Ketegasan Penutupan Dapur Tidak Layak

Sudaryono menegaskan bahwa dapur yang terbukti tidak memenuhi standar higiene dan sanitasi akan ditutup permanen. Sertifikat ini menjadi syarat mutlak, bukan sekadar persyaratan administratif.

“SLHS ini bukan syarat administrasi, ini syarat mutlak. Manakala dapur itu kemudian tidak layak, ya memang nol. Kalau layak, satu,” tuturnya.

“Kalau mau sebagus apa pun ternyata secara higiene dan sanitasinya itu kemudian tidak layak, maka harus di-suspend permanen, kami tutup dapurnya secara permanen,” sambungnya.

Penerapan kewajiban SLHS menyebabkan sejumlah Dinas Kesehatan daerah harus menangani banyak permohonan secara bersamaan. Hal ini terjadi karena puluhan dapur yang sebelumnya belum mengurus SLHS kini harus segera melengkapinya.

BGN juga menerima laporan dari beberapa mitra yang merasa proses pengurusan SLHS diperlambat atau dipingpong oleh Dinas Kesehatan daerah. Sudaryono meminta agar persoalan tersebut segera dilaporkan agar dapat ditelusuri lebih lanjut.

“Kami juga menyadari bahwa kewajiban SLHS ini secara tegas kami berlakukan dan ini berimbas pada tiba-tiba dinas itu sibuk. Karena ada puluhan dapur yang tidak ngurus SLHS, tiba-tiba ngurus dan harus cepat-cepat jadi,” jelasnya.

Sudaryono kembali menegaskan ketegasan BGN dalam hal ini. Dapur yang tidak layak secara sanitasi dan higiene pasti akan ditutup secara permanen.