Pemprov Jateng Prioritaskan Pariwisata dan Ekonomi Syariah 2027
Key Strategy – Dalam menopang pertumbuhan ekonomi dan daya tarik wilayah, Pemprov Jateng mengumumkan key strategy baru yang bertujuan mengembangkan sektor pariwisata serta ekonomi syariah sebagai pusat perhatian pada 2027. Strategi ini merupakan bagian dari upaya menyelaraskan visi pembangunan daerah dengan kebutuhan masyarakat dan dinamika pasar global.
Strategi Pariwisata sebagai Pilar Ekonomi
“Infrastruktur sudah selesai pada 2025, dan swasembada pangan tercapai di 2026, sehingga 2027 menjadi key strategy utama untuk meningkatkan pariwisata,” jelas Luthfi dalam pernyataannya, Senin (18/5/2026).
Usai acara Rembug Pembangunan Jawa Tengah di Pendopo Kabupaten Banjarnegara, Luthfi menegaskan bahwa integrasi key strategy ini akan berdampak luas pada perekonomian lokal. Dengan memperkuat infrastruktur pariwisata, Pemprov Jateng berharap mampu meningkatkan jumlah kunjungan wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri.
Berdasarkan data tahun 2025, sektor pariwisata Jateng tumbuh pesat, mencapai 10,60%. Kontribusi bidang ini terhadap PDRB provinsi juga meningkat dari 3,29% pada 2022 menjadi 3,74% pada 2025. Angka ini menegaskan bahwa pariwisata menjadi salah satu key strategy utama dalam menggerakkan perekonomian Jateng.
Kunjungan wisatawan di Jateng pada 2022-2025 terus naik. Angka tersebut melonjak dari 46,6 juta orang pada 2022 menjadi 74,4 juta orang pada 2025, atau kenaikan sebesar 59,73%. Fakta ini membuktikan bahwa Jateng semakin diakui sebagai destinasi wisata utama oleh wisatawan Jabar, DKI Jakarta, Jatim, serta negara-negara lain.
Ekonomi Syariah sebagai Arah Pembangunan
Pemprov Jateng juga menempatkan key strategy ekonomi syariah sebagai bagian dari pengembangan daerah. Dengan pertumbuhan ekonomi syariah yang signifikan, sektor ini diharapkan mampu mengakomodir kebutuhan masyarakat yang menjunjung nilai-nilai Islam dalam kehidupan sehari-hari.
“Kami memiliki berbagai potensi seperti wisata alam, kuliner, wastra, dan lainnya,” terang Luthfi.
Komitmen untuk mengembangkan ekonomi syariah di Jateng juga didukung oleh pengakuan internasional dari UNESCO terhadap produk budaya lokal. Potensi ini diharapkan mendorong daerah-daerah untuk memperkuat sektor pariwisata ramah muslim, termasuk mengembangkan kawasan-kawasan yang sesuai dengan prinsip ekonomi syariah.
Dalam konteks ini, Luthfi menyoroti potensi besar Banjarnegara, Wonosobo, Purbalingga, Banyumas, dan Cilacap dalam bidang pariwisata alam dan agro. Namun, pemetaan lebih lanjut diperlukan agar semua potensi tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal, terutama untuk meningkatkan kualitas desa-desa wisata yang sudah dikembangkan sebelumnya.
Kelima bupati yang hadir dalam acara tersebut menyatakan siap menyelaraskan program dengan roadmap yang digagas Pemprov Jateng. Mereka termasuk Bupati Banjarnegara Amalia Desiana, Wonosobo Arif Nurhidayat, Purbalingga Fahmi Muhammad Hanif, Banyumas Sadewa Tri Lastiono, serta Plt Bupati Cilacap Ammy Amalia Fatma Surya.
Amalia Desiana mengungkapkan fokusnya pada pengembangan destinasi wisata zona dua di Kawasan Pegunungan Dieng, yang belum sepenuhnya dieksplorasi. “Geografis Banjarnegara mirip dengan kabupaten sekitar, seperti Wonosobo dan Purbalingga. Kondisi alam yang ada sangat potensial untuk dikembangkan sebagai pusat wisata,” katanya.
Plt Bupati Cilacap, Ammy Amalia Fatma Surya, menambahkan bahwa daerahnya telah memiliki 19 desa wisata yang dikelola mandiri. Namun, destinasi wisata yang dikelola langsung oleh pemerintah daerah hanya satu, yaitu Cipari. Saat ini, kondisi objek wisata tersebut dinilai memprihatinkan.
“Kami akan revitalisasi Cipari agar menjadi destinasi berkelanjutan. Selain itu, Teluk Penyu dan Benteng Pendem juga perlu perhatian lebih. Sementara itu, wisata syariah akan didorong sebagai bagian dari key strategy pengembangan ekonomi,” jelas Ammy.
