Edison Mantan Bupati Muara Enim Diduga Berikan Suap ke BPK
Dari Suap untuk Menyuap ala Bupati – KPK menetapkan Edison, mantan Bupati Muara Enim, sebagai tersangka dalam kasus korupsi yang melibatkan pengadaan smart board oleh PT Millenium Solusi Abadi. Penetapan ini berdasarkan operasi tangkap tangan (OTT) yang dilakukan pada Senin (8/6/2026), di mana Edison diduga memerintahkan pemberian uang suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memperoleh hasil audit yang menguntungkan. Suap ini berupa dana yang berasal dari perusahaan pemenang proyek tersebut.
Empat Tersangka Lain Terlibat dalam Kasus Ini
Dalam kasus yang menyeret Edison, KPK juga menetapkan tiga orang lain sebagai tersangka. Mereka adalah Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan tahun 2026, Abi Nurwardani, Keponakan Bupati, Adi Triyadi, dan Marketing PT Millenium Solusi Abadi, Cory Erin Hardi. Selain itu, lima pegawai BPK ditetapkan sebagai tersangka dalam OTT yang berlangsung pada Rabu (10/6/2026). Peristiwa ini menunjukkan upaya sistematis untuk mengubah hasil audit agar proyek pengadaan smart board bisa terus berjalan tanpa hambatan.
Menurut laporan yang diungkapkan oleh KPK, suap diberikan melalui perantara bernama Augusz Dewanggara atau Angga (AGG). AGG dinyatakan menawarkan Rp 1,6 miliar kepada pihak yang terlibat untuk mengubah hasil pemeriksaan. Dana ini kemudian didistribusikan ke anggota tim dan pemegang kekuasaan di Pemkab Muara Enim, termasuk kepada Edison sebagai pihak yang memerintah.
KPK Ungkap Cara Dana Suap Dikendalikan
Proses penyelidikan KPK menemukan bahwa uang suap diperkirakan diambil dari 1% atau 2% dari anggaran proyek infrastruktur serta pengadaan di daerah setempat. Abi Nurwardani, yang diduga menerima dana sebesar Rp 500 juta dari PT MSA, kemudian membagikan uang tersebut ke tim yang terlibat. Kesepakatan ini terjadi melalui perantara Mulyono, yang menyampaikan instruksi dari Edison kepada Abi.
Dalam konferensi pers yang diadakan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Kamis (11/6/2026), Direktur Penyidikan KPK, Achmad Taufik Husein, menjelaskan bahwa dana suap diserahkan ke Sumatera Selatan (Sumsel), dengan sebagian besar dijadikan sebagai alat untuk memengaruhi keputusan pihak BPK. “ABN (Abi) menyiapkan dana yang diminta, termasuk penerimaan dari Fika, Direktur PT MSA, melalui Cory. Sementara sekitar Rp 300 juta diserahkan ke Sumsel, di antaranya untuk Edison,” terang Achmad Taufik.
Kasus Terkait Proyek Pengadaan Smart Board
Kasus ini dianggap masih terkait dugaan suap dalam pengadaan smart board yang dilakukan Pemkab Muara Enim. Proyek ini menjadi fokus perhatian KPK karena menunjukkan ketidaktransparan dalam pengelolaan anggaran. Dalam penyelidikan, ditemukan bahwa suap terkait dengan hasil audit BPK, yang seharusnya memberikan saran untuk memperbaiki pengelolaan keuangan.
Menurut juru bicara KPK, Budi Prasetyo, OTT berawal dari temuan BPK dalam laporan keuangan Pemkab Muara Enim. “OTT ini berawal dari temuan BPK pada laporan keuangan Pemkab Muara Enim, khususnya soal pengadaan smart TV,” ujarnya. Uang suap tersebut digunakan untuk memastikan audit yang dilakukan BPK tidak menemukan masalah serius dalam proyek yang melibatkan PT Millenium Solusi Abadi.
Pada pemeriksaan terhadap Angga, KPK menyita uang Rp 200 juta serta dokumen, mobil, dan barang elektronik sebagai barang bukti. Dengan dana tersebut, pihak swasta mengatur tim untuk menyulap hasil audit BPK. Berdasarkan investigasi, total dana suap mencapai lebih dari Rp 1,6 miliar, dengan sebagian diantaranya diserahkan kepada Edison sebagai pihak yang memerintah.
Dampak Kasus Suap pada Pemkab Muara Enim
Kasus suap ini memberikan dampak signifikan terhadap kredibilitas Pemkab Muara Enim. Proyek pengadaan smart board yang semula dianggap sebagai upaya memperbaiki pendidikan kini menjadi bahan perdebatan. Warga setempat merasa kecewa karena kebijakan yang diduga dipengaruhi oleh pihak tertentu, bukan kebutuhan masyarakat.
KPK menyatakan akan terus menelusuri aliran dana yang terlibat dalam kasus ini, termasuk dugaan penerimaan Rp 50 juta sebelumnya dari ABN. Selain itu, KPK juga memeriksa apakah ada indikasi korupsi lainnya yang berkaitan dengan proyek infrastruktur daerah. Dengan menetapkan Edison dan lima tersangka lainnya, KPK menunjukkan komitmen untuk memberantas tindak kriminal dalam sistem pemerintahan lokal.
Kasus ini menjadi contoh klasik dari Dari Suap untuk Menyuap ala Bupati, di mana kekuasaan digunakan sebagai alat untuk memperoleh keuntungan finansial. Para tersangka melakukan upaya penyamaran dengan mengalihkan dana ke pihak ketiga, namun KPK berhasil mengungkapnya melalui investigasi mendalam. Dengan menetapkan Edison sebagai tersangka, KPK juga menegaskan bahwa suap dalam pengadaan barang bisa terjadi di berbagai tingkat pemerintahan, termasuk di daerah yang dianggap relatif transparan.
