New Policy: Rajiv Minta SPPG & KDMP Serap Hasil Budidaya Ikan Tawar untuk Program MBG
New Policy – Pemerintah baru saja meluncurkan New Policy yang berfokus pada penggunaan hasil budidaya ikan tawar oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) dan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) untuk memperkuat program Makan Bergizi Gratis (MBG). Kebijakan ini diusulkan oleh anggota DPR dari Fraksi Partai Nasdem, Rajiv, sebagai langkah strategis untuk memastikan masyarakat pedesaan dapat menikmati manfaat ekonomi secara berkelanjutan. Dalam kunjungannya ke Desa Mekarsari, Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Rajiv menekankan pentingnya kolaborasi antara lembaga pemerintah dan masyarakat dalam membangun ketahanan pangan dan ekonomi lokal.
Pelatihan untuk Tingkatkan Kapasitas Budidaya Ikan
Dalam New Policy ini, Rajiv juga mengusulkan agar Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memberikan pelatihan teknis yang lebih intensif kepada masyarakat. Ia berharap pelatihan ini dapat meningkatkan keterampilan dan pengetahuan peternak ikan, sehingga mereka mampu mengelola usaha secara mandiri. “Dari KKP sudah saya minta diberi pelatihan lagi untuk tingkatkan kemampuan dan kapasitas masyarakat berbudidaya ikan,” ujarnya. Rajiv yakin dengan pelatihan yang terstruktur, hasil panen bisa lebih optimal dan memberi dampak positif pada ekonomi desa.
Program MBG Sebagai Aksi Nyata Pemerintah
Program MBG menjadi salah satu inisiatif utama dalam New Policy yang dirancang oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Tujuan utama program ini adalah menyediakan makanan bergizi bagi masyarakat berpenghasilan rendah, terutama di daerah pedesaan. Rajiv menegaskan bahwa hasil budidaya ikan tawar harus dimanfaatkan secara maksimal dalam program ini, karena bisa menjadi sumber protein yang murah dan terjangkau. “Sehingga hasil budidaya ikan bioflok masyarakat dapat terserap dengan baik dan manfaatnya semakin luas,” jelasnya.
Rajiv berpendapat bahwa New Policy ini bukan sekadar bantuan sementara, tetapi sebagai pengembangan jangka panjang. Ia menyebut bahwa SPPG dan KDMP harus menjadi mitra strategis dalam memastikan keberhasilan penerapan program MBG. “Kita harus membangun sistem yang bisa berjalan mandiri, tidak hanya bergantung pada bantuan pemerintah,” tambahnya. Untuk memperkuat kepercayaan, Rajiv juga mengingatkan agar pemerintah terus memantau keberlanjutan usaha yang dijalankan masyarakat.
Evaluasi Berkala untuk Pastikan Kemandirian
Pemantauan berkala menjadi bagian penting dari New Policy yang diusulkan Rajiv. Ia menyatakan bahwa tim pemerintah akan mengunjungi penerima manfaat setiap 3-4 bulan untuk mengevaluasi perkembangan budidaya ikan. “Setelah saya kunjungi semua penerima manfaat baik ayam petelur maupun budidaya ikan, nanti 3-4 bulan ada tim saya datang melihat,” terangnya. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan benar-benar memberi dampak positif, termasuk meningkatkan kualitas produksi dan keberlanjutan usaha.
Rajiv juga menyoroti pentingnya keberlanjutan dalam New Policy ini. Ia berharap kebijakan yang diusulkan tidak hanya fokus pada output sekarang, tetapi juga membuka peluang untuk pertumbuhan ekonomi jangka panjang. “Kalau semuanya kita bantu, nanti tidak mandiri-mandiri,” katanya. Dengan adanya SPPG dan KDMP yang aktif, ia percaya masyarakat akan mampu mengelola usaha mereka sendiri, sekaligus mengurangi ketergantungan pada bantuan luar.
“Mudah-mudahan hasilnya bisa berkah, dan jangan dipakai buat kawin lagi, tapi beli bibit dan tambah lagi bibitnya. Bila perlu bukan hanya bibitnya, tapi nanti bisa mandiri punya bioflok sendiri,”
“Saya melihat untuk memastikan, bukan nggak percaya tapi kita mau mengajari biar masyarakat serius bisa meningkatkan kemampuannya,”
“Coba buktikan dulu ke saya tahun ini bisa mandiri, nanti tahun depan bisa kita bantu lagi,”
