Mensesneg Pastikan Tata Kelola MBG Diperbaiki Secepat-cepatnya
Key Discussion menjadi fokus utama dalam upaya perbaikan tata kelola Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan komitmen pemerintah untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem pelaksanaan program ini secara cepat. Ia menegaskan bahwa revisi akan dilakukan untuk mengatasi berbagai masalah yang muncul, termasuk ketidakseimbangan dalam distribusi bantuan dan peningkatan efisiensi operasional. Dalam rapat di Kantor Kementerian Koordinator Pangan, Menteng, Jakarta Pusat, Kamis (11/6/2026), Pras menyampaikan bahwa evaluasi menyeluruh akan dilakukan sebagai langkah awal untuk menjamin kualitas pelayanan kepada masyarakat.
Peningkatan Efisiensi dalam Pengelolaan MBG
“Key Discussion mengenai MBG sudah kami lakukan bersama tim. Kita sepakat bahwa perbaikan harus dilakukan segera agar program ini bisa berjalan lebih optimal dan berkelanjutan,” ujar Prasetyo Hadi setelah menggelar diskusi dengan para stakeholder.
Dalam Key Discussion, Pras menyoroti adanya klaster-klaster masalah utama dalam pelaksanaan MBG. Salah satu fokus utamanya adalah penyempurnaan sistem penerima manfaat, terutama di daerah yang termasuk dalam kategori 3T—tertinggal, terdepan, dan terluar. Ia menekankan pentingnya perbaikan di wilayah tersebut karena masyarakat di sana lebih rentan terhadap ancaman krisis pangan. Evaluasi ini juga mencakup aspek teknis, seperti koordinasi antarinstansi, pengawasan distribusi bantuan, dan penggunaan anggaran secara transparan.
“Dalam Key Discussion ini, kita fokus pada peningkatan keterlibatan masyarakat dan kejelasan prosedur pengajuan bantuan. Kami ingin memastikan bahwa program ini tidak hanya mencukupi kebutuhan dasar, tetapi juga memberikan dampak yang lebih luas,” tambah Pras.
Perluasan Sasaran dan Optimasi Pelayanan
Key Discussion juga menyebutkan bahwa program MBG akan diperluas untuk menyasar kelompok yang lebih luas, seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan balita di bawah lima tahun. Pras menegaskan bahwa penambahan manfaat ini dilakukan dalam upaya meningkatkan aksesibilitas bantuan kepada kelompok rentan. “Kami sedang berupaya mengoptimalkan program ini agar bisa mencapai tujuannya secara maksimal,” ujarnya.
Peningkatan jumlah penerima manfaat telah terjadi dalam dua minggu terakhir, menurut informasi yang diberikan oleh Prasetyo Hadi. Hal ini menunjukkan bahwa kebijakan perluasan sasaran sedang berjalan efektif. Selain itu, evaluasi juga melibatkan peninjauan mekanisme distribusi bantuan, termasuk penggunaan teknologi digital untuk mengurangi potensi kesalahan dan kecurangan. Dengan Key Discussion yang intens, pemerintah berharap dapat mempercepat proses perbaikan dan menjamin keberlanjutan MBG ke depan.
“Dalam Key Discussion yang kami lakukan, kita juga melibatkan masukan dari masyarakat dan pelaku usaha. Ini penting untuk memastikan program ini sesuai dengan kebutuhan nyata dan berdampak signifikan,” kata Pras.
Prasetyo Hadi menyatakan bahwa penyesuaian sistem pelaksanaan MBG tidak akan mengganggu jalannya program secara keseluruhan. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini akan berjalan terus menerus sambil mengevaluasi kebijakan yang diperlukan untuk peningkatan kualitas. “Kita yakin bahwa tata kelola yang lebih baik akan memberikan manfaat yang lebih besar kepada masyarakat,” ujarnya dalam Key Discussion tersebut.
“Key Discussion ini akan menjadi fondasi untuk menyusun rencana aksi yang lebih jelas. Kami ingin memastikan bahwa setiap langkah yang diambil telah didiskusikan secara matang dan memiliki dampak positif,” tutur Pras.
Dengan Key Discussion yang dilakukan secara berkala, pemerintah berharap dapat memperkuat transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan MBG. Pras menambahkan bahwa revisi sistem akan mencakup penguatan pengawasan dan pemberdayaan masyarakat untuk terlibat aktif dalam pengelolaan program. “Kami juga terus berupaya memperbaiki mekanisme distribusi agar tidak ada sampai 30 persen bantuan yang terbuang sia-sia,” pungkas Prasetyo Hadi.
