New Policy: Pemimpin Nasional Harus Berintegritas
New Policy – Sebuah new policy yang menonjolkan pentingnya integritas sebagai salah satu kriteria utama bagi pemimpin nasional diperkenalkan dalam acara penutupan P3N 27 di Lemhannas RI. Gubernur Lemhannas Ace Hasan menyampaikan lima poin utama yang menjadi fokus new policy ini, salah satunya adalah harapan bahwa lulusan program akan menjadi pemimpin dengan karakter kebangsaan yang kuat, visi jernih, serta kemampuan adaptif untuk menghadapi tantangan kekinian. Ia juga menekankan peran strategis para alumni dalam memperkuat persatuan dan menjaga stabilitas nasional.
“Para alumni P3N 27, yang menjadi bagian dari new policy ini, diharapkan tidak hanya unggul secara intelektual, tetapi juga memiliki integritas yang teguh, keteguhan moral, serta kemampuan berpikir ke depan. Hal ini sangat penting mengingat dunia politik dan kebijakan saat ini semakin dinamis dan kompetitif,” ujar Ace Hasan dalam sambutannya saat penutupan acara di Ruang Dwi Warna Purwa, Kamis (4/6/2026).
Kehadiran Tokoh dan Pejabat yang Menyokong New Policy
Acara penutupan P3N 27 dihadiri oleh sejumlah tokoh dan pejabat yang menjadi pendukung new policy ini. Mereka termasuk Wakil Gubernur Lemhannas RI Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma, para Deputi Lemhannas RI, serta profesional dari berbagai bidang. Hadir pula Wakil Ketua Umum I DPP IKAL Lemhannas RI Marsdya TNI (Purn) Daryatmo, Gubernur Lemhannas RI Periode 2011-2016 Budi Susilo Soepandji, dan Kepala BNN RI Komjen Pol Suyudi Ario Seto. Kehadiran mereka menegaskan komitmen untuk mewujudkan new policy yang mengedepankan integritas dan kesiapan pemimpin nasional.
Tantangan Global dan New Policy untuk Pemimpin Adaptif
Ace Hasan menyoroti dinamika geopolitik global yang terus berubah cepat, termasuk ancaman siber, disrupsi teknologi, dan kemunculan ekonomi digital. Ia menegaskan bahwa new policy ini dirancang agar para pemimpin nasional mampu menangani tantangan tersebut dengan strategi yang terukur. “Pemimpin tidak cukup hanya berbakat, tetapi harus memiliki kemampuan berpikir jauh ke depan, kepekaan sosial, dan komitmen kuat terhadap nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, NKRI, serta Bhinneka Tunggal Ika,” tambahnya.
“Dalam dunia yang semakin tidak pasti, new policy ini menjadi pondasi untuk melahirkan pemimpin yang tidak hanya mampu beradaptasi, tetapi juga menciptakan solusi yang berkelanjutan dan inklusif,” imbuh Ace Hasan.
Di samping itu, ia menekankan bahwa para alumni harus mampu menjadi perekat persatuan dengan memperkuat rasa empati dan kesadaran akan keberagaman. “Kohesi nasional akan terjaga jika pemimpin memiliki integritas, kepekaan sosial, serta kemampuan berkomunikasi yang efektif,” jelas Ace. New Policy ini juga diharapkan dapat menjadi acuan dalam membangun sistem kepemimpinan yang lebih solid, konsisten, dan berbasis nilai-nilai kebangsaan.
Implementasi New Policy dan Kolaborasi Lintas Sektor
Ace Hasan menambahkan bahwa new policy ini akan diterapkan melalui program-program yang lebih intensif, termasuk pelatihan berkala, dialog nasional, serta pengembangan kurikulum yang terpadu. Ia menyoroti pentingnya kolaborasi antarlembaga dan antarsektor dalam mendukung keberhasilan new policy ini. “Jejaring strategis antarlembaga, antarsektor, dan antargenerasi akan menjadi kunci dalam mewujudkan new policy yang efektif dan berkelanjutan,” terangnya.
Menurut Ace, pemimpin nasional harus mampu menjadi mitra kolaboratif yang mengutamakan kepentingan bersama, bukan kepentingan sektoral. “Koordinasi yang baik antarlembaga akan memastikan bahwa new policy ini tidak hanya sebatas janji, tetapi juga diimplementasikan secara konkret untuk memperkuat kekuatan nasional di masa depan,” tegasnya. Ia juga menyoroti peran institusi seperti BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, serta Kementerian Pariwisata, dalam mendukung new policy ini.
Sejumlah peserta lain yang hadir termasuk Plt. Deputi I Kepala Staf Kepresidenan Heru Kreshna Reza, Deputi Bidang Sumber Daya dan Kelembagaan Kementerian Pariwisata Martini Mohamad Paham, Inspektur Wilayah II Inspektorat Jenderal Kementerian Hukum Ignatius Purwanto, Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia Buya Amirsyah Tambunan, dan Plt. Kepala BPSDM Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Muhammad Tito Andrianto. Mereka menjadi bagian dari komunitas yang mendukung new policy ini.
Dalam penutupannya, Ace Hasan memberikan apresiasi atas dedikasi para peserta P3N 27, yang telah menunjukkan semangat belajar, disiplin, dan kerja keras selama masa pendidikan. “Semangat inilah yang mencerminkan kesiapan mereka menjadi pemimpin yang tangguh, visioner, dan berintegritas sebagaimana diharapkan dalam new policy ini,” kata Ace. Ia juga berharap para alumni dapat menjadi contoh bagi generasi muda dalam membangun kepemimpinan yang berakar pada nilai-nilai kebangsaan.
