Mendagri Dorong Sinergitas Daerah Se-Sulawesi untuk Jaga Stabilitas
Key Discussion dalam upaya menjaga stabilitas wilayah kembali menjadi topik utama dalam diskusi penting yang dihadiri oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian. Pada acara Silaturahmi dan Arahan Bersama di Kota Kendari, Sulawesi Tenggara, pada hari Sabtu (30/5/2026), Tito menggarisbawahi pentingnya sinergitas antara pemerintah daerah dan Forkopimda (Forum Koordinasi Pimpinan Daerah) sebagai fondasi untuk memastikan keamanan, kesejahteraan, serta harmoni sosial di daerah se-Sulawesi. Key Discussion ini turut disampaikan bersama oleh Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Kepala Badan Pusat Statistik Amalia Adininggar Widyasanti, serta enam gubernur dan sejumlah bupati serta wali kota lainnya.
Pentingnya Sinergitas dalam Menghadapi Tantangan
Tito menegaskan bahwa sinergitas antarlembaga pemerintah daerah adalah kunci untuk mengatasi berbagai tantangan yang muncul di tengah dinamika sosial dan politik. Dalam Key Discussion tersebut, ia menekankan bahwa setiap isu, baik itu keamanan, program presiden, atau kebijakan lokal, hanya bisa teratasi jika ada kesatuan tujuan dan koordinasi yang terjaga. “Key Discussion ini menjadi penting karena kita harus memahami bahwa stabilitas tidak bisa dicapai tanpa komitmen bersama,” tutur Tito, Sabtu (30/5/2026).
Selain itu, Tito juga mengingatkan bahwa Sulawesi memiliki peran strategis sebagai jembatan antara wilayah barat dan timur Indonesia. Dengan sumber daya alam yang melimpah dan potensi ekonomi yang besar, kestabilan daerah di sini menjadi prioritas untuk memastikan pertumbuhan berkelanjutan. “Kita harus memperkuat kekompakan agar Sulawesi bisa menjadi penggerak pembangunan nasional,” tambahnya.
Komunikasi dan Koordinasi sebagai Pilar Sinergitas
Key Discussion pada acara tersebut menyoroti peran komunikasi dalam memperkuat sinergitas antarlembaga. Tito meminta Forkopimda melakukan pertemuan rutin dan kegiatan non-formal untuk membangun kepercayaan dan mencegah munculnya konflik yang tidak terduga. “Keamanan dan kesehatan masyarakat butuh perawatan terus-menerus, seperti menanam pohon untuk mendapatkan hasil pertanian,” ujarnya dalam pernyataan yang menegaskan pentingnya kesinambungan kebijakan.
Menurut Tito, keberhasilan menjaga stabilitas tergantung pada kemampuan pemimpin daerah untuk berkoordinasi dengan Forkopimda secara aktif. Dengan memperkuat hubungan kerja, kebijakan yang diambil dapat lebih cepat menyebar dan diimplementasikan. “Key Discussion ini membuka peluang untuk memperbaiki sistem pengambilan keputusan di daerah,” jelasnya, menyoroti peran perencanaan yang matang dalam menghadapi perubahan sosial.
Pembangunan Kerukunan Umat Beragama
Tito juga menyoroti peran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dalam memperkuat sinergitas antarumat beragama di Sulawesi. Dalam Key Discussionnya, ia mendorong seluruh daerah untuk mengaktifkan FKUB sebagai alat deteksi dini konflik berbasis agama. “FKUB tidak hanya menjadi tempat dialog, tetapi juga perangkat untuk mengelola perbedaan dan menciptakan keharmonisan,” katanya, mengingatkan bahwa kerukunan agama bisa menjadi faktor penentu dalam menjaga stabilitas wilayah.
Ia menegaskan bahwa keberhasilan FKUB tergantung pada dukungan dari kepala daerah melalui alokasi anggaran yang memadai. “Key Discussion ini menjadi panggung untuk menegaskan komitmen membangun masyarakat yang toleran dan berkeadilan,” tambah Tito, yang juga menyebutkan bahwa FKUB harus aktif dalam berbagai forum untuk memperkuat keberadaannya di tengah masyarakat.
Kepala daerah diharapkan menjadi mitra strategis dalam mengelola isu keagamaan dan konflik sosial. Dengan sinergitas yang terjaga, FKUB dapat berperan lebih besar dalam menyelesaikan perbedaan dan mencegah kepanikan yang bisa memicu ketegangan. “Key Discussion ini menjadi langkah awal untuk membangun konsensus bersama dalam menghadapi tantangan masa depan,” pungkas Tito, menegaskan bahwa stabilitas adalah prioritas utama dalam pembangunan daerah.
