F-Golkar MPR Usulkan Sistem Satu Atap dalam New Policy Obligasi Daerah
New Policy – Dalam upaya mendorong otonomi fiskal daerah, New Policy yang diusulkan oleh F-Golkar dan MPR mencuri perhatian. Markus, salah satu anggota, mengatakan bahwa birokrasi yang rumit di berbagai kementerian dan lembaga menjadi penghalang utama bagi pemerintah daerah dalam mempercepat pengambilan keputusan fiskal. Ia menegaskan bahwa revisi terhadap RUU Obligasi Daerah harus berfokus pada efisiensi proses perizinan, agar daerah bisa lebih mandiri dalam pengelolaan keuangan.
Menurut Markus, perubahan dalam New Policy ini bertujuan untuk menyederhanakan mekanisme pengajuan obligasi. Ia mengusulkan bahwa batas waktu penelaahan dokumen oleh lembaga kunci seperti Kementerian Keuangan dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat dipersingkat menjadi rentang mingguan. Dengan langkah ini, kepastian dalam proses pengajuan obligasi akan terjamin, sehingga mengurangi risiko penundaan dan meningkatkan kepercayaan investor pasar modal.
Kebutuhan Perubahan Sistem Birokrasi
Sistem satu atap dalam New Policy dianggap sebagai solusi untuk mengatasi keterlambatan dalam pengambilan keputusan fiskal. Markus menjelaskan bahwa sistem ini akan mempercepat proses persetujuan, karena memadukan tugas-tugas yang sebelumnya tersebar di berbagai lembaga. Ia menekankan bahwa kebijakan ini tidak hanya menguntungkan daerah, tetapi juga mendorong transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana yang dihimpun melalui obligasi.
“Jika kita bisa mengatur proses pengajuan obligasi dalam satu atap, maka daerah tidak perlu menghabiskan waktu lama untuk mengumpulkan persetujuan dari berbagai instansi. Sistem ini akan menghilangkan pengulangan tugas dan mempercepat penerbitan obligasi,” tuturnya dalam pernyataan tertulis pada Kamis (21/5/2026).
Markus menyoroti bahwa New Policy ini memberikan kepastian hukum kepada daerah, karena akan memastikan bahwa setiap dokumen yang diajukan dapat diproses dalam waktu tertentu. Dengan adanya aturan yang jelas, pemerintah daerah akan lebih yakin dalam mengambil langkah fiskal yang strategis, termasuk membangun infrastruktur atau menyelesaikan proyek-proyek yang penting.
Peran OJK dalam Meningkatkan Efisiensi
Contoh efisiensi dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dianggap menjadi referensi untuk sistem satu atap dalam New Policy. Markus menjelaskan bahwa OJK memiliki mekanisme yang ketat, berupa tenggat waktu respon yang mengikat. Ia mengungkapkan bahwa dalam sistem tersebut, jika dokumen obligasi masuk ke Departemen Keuangan dalam dua minggu, dan ke BPK dalam dua minggu, maka keputusan akan diberikan secara cepat.
“Sistem satu atap ini bisa mengubah cara daerah mengelola keuangan. Contohnya, OJK hanya memberikan waktu 4-5 hari untuk menyelesaikan pengajuan obligasi. Jika dalam waktu itu tidak ada keputusan, maka obligasi dianggap diterima. Hal ini bisa diterapkan dalam New Policy untuk mempercepat proses,” tambahnya.
Markus menambahkan bahwa meskipun aturan teknis detail belum sepenuhnya final, asas kepastian waktu harus tetap dijamin melalui peraturan operasional atau instrumen turunannya. Ia yakin bahwa dengan New Policy ini, daerah akan lebih mudah bergerak dalam pembangunan yang berkelanjutan, karena memiliki pengelolaan keuangan yang lebih fleksibel.
Salah satu manfaat utama dari sistem satu atap adalah pengurangan birokrasi. Dengan menggabungkan proses penilaian dari berbagai lembaga, daerah bisa menghemat waktu dan sumber daya dalam mengajukan obligasi. New Policy ini juga diharapkan mendorong kepastian hukum, sehingga meningkatkan kemudahan investasi dan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kemampuan daerah dalam mengelola keuangan secara mandiri.
Menurut Markus, penerapan New Policy memerlukan persiapan yang matang dari pemerintah daerah. Setiap wilayah harus menyusun proposal pembangunan dan studi kelayakan yang rinci. Ia menekankan bahwa penggunaan dana hasil emisi obligasi harus dedikatif dan dipantau secara ketat untuk memastikan efektivitas dalam pembangunan infrastruktur seperti rumah sakit, pelabuhan, jalan tol, dan proyek lingkungan berkelanjutan.
Meski ada tantangan dalam implementasi, Markus yakin bahwa New Policy ini akan memberikan dampak positif bagi pemerintah daerah. Ia menambahkan bahwa keberhasilan sistem satu atap akan memperkuat otonomi fiskal, karena memungkinkan daerah lebih aktif dalam mengelola pendapatan dan pengeluaran. Dengan adanya New Policy, daerah bisa lebih cepat merespons kebutuhan pembangunan, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat.
Markus berharap RUU Obligasi Daerah bisa segera rampung di parlemen agar New Policy ini segera diterapkan. “Jika bisa diterbitkan tahun ini, maka daerah-daerah akan mulai bergerak untuk mendorong pembangunan mereka sendiri,” pungkasnya. Ia menilai bahwa New Policy ini menjadi langkah penting dalam memperkuat otonomi fiskal, dan merupakan bagian dari kebijakan yang lebih luas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi daerah.
