BM PAN Sebut Narasi Zulhas soal Tanam Sawit Disalahpahami: Klarifikasi Lengkap
Wahanaberita.com – Isu yang sedang hangat diperbincangkan di media sosial adalah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan atau Zulhas mengenai peralihan tanaman padi ke kelapa sawit. Dalam sebuah cuplikan video yang viral, ia menyampaikan kalimat sederhana: “Kalau tanam padi tidak menguntungkan, ya tanam sawit.” Kalimat ini langsung ditafsirkan oleh banyak pihak sebagai indikasi pemerintah mendorong petani meninggalkan padi dan beralih ke sawit secara masif.
Merespons hal tersebut, Slamet Ariyadi sebagai Ketua Umum Barisan Muda Penegak Amanat Nasional (BM PAN) memberikan klarifikasi resmi. BM PAN Sebut Narasi Zulhas soal tanam sawit ini sebenarnya tidak disalahpahami oleh masyarakat. Menurut Slamet, potongan video tersebut hanya menangkap sebagian kecil dari pesan utuh yang ingin disampaikan oleh Zulhas dalam pidatonya.
Konteks Lengkap Pidato di Sulawesi Selatan
Slamet menjelaskan bahwa ucapan Zulhas tersebut disampaikan dalam acara Seminar Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang berlangsung di Sulawesi Selatan pada hari Selasa, tanggal 4 Agustus 2026. Dalam konteks yang lebih luas, Zulhas tidak sedang merekomendasikan petani untuk mengganti tanaman padi dengan sawit secara total.
Pernyataan tersebut justru merupakan bentuk kritik terhadap paradigma ekonomi pasar bebas yang mulai berkembang sejak era pascareformasi. Logika lama tersebut menganggap bahwa selama negara memiliki uang, kebutuhan pangan bisa dipenuhi melalui impor dari luar negeri.
“Pernyataan tersebut tidak dapat dimaknai sebagai ajakan meninggalkan budidaya padi atau mengurangi komitmen terhadap swasembada pangan. Bahkan, hal tersebut menerangkan bagian dari komitmen pemerintah untuk memperkuat produksi pangan nasional, meningkatkan kesejahteraan petani, dan menjaga ketahanan pangan,” ujar Slamet dalam keterangannya, Kamis (6/8/2026).
Logika Pasar Bebas dan Ketergantungan Impor
Menurut Slamet, Zulhas menggunakan contoh komoditas sawit sebagai ilustrasi untuk menggambarkan pemikiran ekonomi masa lalu. Jika produksi beras dinilai kurang menguntungkan secara finansial, maka kebutuhan pangan bisa dipenuhi dengan cara mengimpor beras menggunakan surplus dari ekspor sawit.
“Menurutnya, mekanisme pasar bebas membuat pemerintah dulu kerap berpikir bahwa yang terpenting adalah memiliki uang. Jika tidak punya beras, ya tinggal dibeli dari hasil keuntungan komoditas lain seperti sawit,” paparnya.
Slamet menekankan bahwa Zulhas tidak meminta petani untuk membabat sawah secara massal atau mengubah fungsi lahan padi menjadi perkebunan sawit. Contoh yang diberikan semata-mata untuk menjelaskan alasan historis mengapa Indonesia pernah mengalami ketergantungan tinggi terhadap impor beras.
Komitmen Swasembada Pangan di Era Prabowo
Dalam pidatonya, Zulhas justru menegaskan kembali komitmen pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Swasembada pangan dipandang sebagai soal kehormatan bangsa dan kedaulatan negara yang tidak boleh diserahkan sepenuhnya kepada mekanisme untung-rugi pasar.
“Bagi Presiden Prabowo, swasembada pangan adalah kehormatan bangsa dan wujud kedaulatan negara yang tidak bisa ditawar. Oleh karena itu, seluruh pemangku kepentingan diharapkan bersinergi untuk meningkatkan produksi dalam negeri agar Indonesia mampu memenuhi kebutuhan pangannya secara mandiri dan berkelanjutan,” tegasnya.
Slamet juga menyoroti data impor beras Indonesia yang mencapai sekitar 2,5 juta ton pada tahun 2024. Angka tersebut menunjukkan masih adanya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri. Namun, di bawah pemerintahan Prabowo Subianto, arah kebijakan pangan telah ditegaskan untuk menjadikan swasembada sebagai prioritas utama.
Prinsip yang dianut pemerintah sangat jelas, yaitu mengurangi ketergantungan impor sekaligus memperkuat produksi domestik. Upaya ini dilakukan melalui peningkatan produktivitas pertanian, pembangunan infrastruktur, serta penguatan kesejahteraan petani. Swasembada pangan bukan hanya target statistik, melainkan fondasi ketahanan dan kedaulatan pangan nasional.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Pernyataan Zulhas
Apa yang dimaksud dengan swasembada pangan? Swasembada pangan adalah kondisi di mana suatu negara mampu memenuhi kebutuhan pangannya sendiri tanpa bergantung pada impor dari luar negeri.
Mengapa pernyataan Zulhas disalahpahami? Pernyataan Zulhas disalahpahami karena hanya potongan video yang viral, bukan keseluruhan pidato yang menjelaskan konteks lengkapnya.
Berapa ton beras yang diimpor Indonesia pada 2024? Indonesia mengimpor sekitar 2,5 juta ton beras pada tahun 2024, menunjukkan masih adanya ketergantungan terhadap pasokan luar negeri.
Apakah pemerintah akan mengganti padi dengan sawit? Tidak. Pemerintah tidak akan mengganti padi dengan sawit. Pernyataan Zulhas hanya sebagai ilustrasi logika ekonomi masa lalu.
Sebagai penutup, Slamet kembali mengimbau masyarakat agar lebih bijak dalam menyikapi informasi yang beredar di media sosial. Potongan video atau kutipan singkat seringkali kehilangan konteks penting. Masyarakat diminta tidak mudah percaya tanpa melihat keseluruhan narasi yang disampaikan.
