Mendagri Beberkan Langkah Strategis Perkuat Infrastruktur Digital Pemerintahan
Wahanaberita.com – Mendagri Beberkan Langkah Strategis Perkuat infrastruktur digital nasional melalui serangkaian inisiatif yang komprehensif. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengemukakan berbagai program yang dirancang untuk memperkuat fondasi teknologi informasi di tingkat pusat maupun daerah. Langkah-langkah ini menjadi bagian integral dari upaya mewujudkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik atau SPBE yang lebih efektif. Infrastruktur digital yang handal diyakini mampu meningkatkan kualitas layanan publik secara signifikan bagi seluruh masyarakat Indonesia.
Integrasi Identitas Digital dengan Sektor Kesehatan
Salah satu terobosan penting yang diumumkan adalah penguatan integrasi identitas digital antar kementerian. Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil atau Ditjen Dukcapil secara aktif meningkatkan sinergi dengan Kementerian Kesehatan. Kolaborasi strategis ini berfokus pada digitalisasi layanan administrasi akta kelahiran yang sebelumnya masih banyak dilakukan secara manual.
“Sekarang kami mau integrasikan dengan Kemenkes, nanti launching hari Jumat. Yaitu, setiap anak-anak yang lahir di fasilitas kesehatan Kementerian Kesehatan, baik di rumah sakit pusat, rumah sakit daerah, Puskesmas, kita connect. Begitu dia lahir, maka nanti Dukcapil, dari Kemenkes menyampaikan informasi pada Dukcapil, Dukcapil nanti akan mengeluarkan langsung surat akta kelahirannya online,” ujar Mendagri dengan antusias.
Pernyataan tersebut disampaikan Mendagri saat membuka Rapat Koordinasi Nasional Dukcapil serta Rilis Data Kependudukan Semester I Tahun 2026. Acara bergengsi ini diselenggarakan di Birawa Assembly Hall, Hotel Bidakara, Jakarta, pada Senin (3/8/2026). Kehadiran berbagai pejabat tinggi menunjukkan komitmen pemerintah terhadap transformasi digital.
Penguatan Infrastruktur dan Keamanan Siber
Mendagri menilai inovasi ini akan memberikan kemudahan yang sangat berarti bagi masyarakat. Pelayanan yang dilakukan secara optimal dan real-time menjadi kunci keberhasilan transformasi digital nasional. Oleh karena itu, ia mengingatkan jajaran Ditjen Dukcapil maupun Dinas Dukcapil di daerah untuk memastikan layanan digital berjalan dengan lancar tanpa hambatan. Gangguan pada sistem akan berdampak langsung terhadap kualitas pelayanan publik yang diterima masyarakat.
Untuk mendukung upaya tersebut, pemerintah terus memperkuat berbagai aspek infrastruktur digital secara bertahap. Mulai dari jaringan komunikasi, sistem keamanan siber, backup system, hingga sumber daya manusia yang mengelola layanan digital. Selain itu, kapasitas bandwidth juga terus ditingkatkan agar layanan Dukcapil semakin prima di seluruh wilayah Indonesia. Di sisi lain, sistem keamanan terus disempurnakan sesuai standar Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
“Oleh karena itu, sistem security-nya juga diperkuat. Menggunakan standar ISO 27001 yang merupakan standar BSSN, Badan Siber dan Sandi Negara,” sambung Mendagri menjelaskan detail teknis penguatan keamanan.
Peran Kritis Data Dukcapil dalam SPBE
Mendagri menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memberikan perhatian besar terhadap penyelenggaraan SPBE atau e-government di Indonesia. Presiden telah menugaskan Ketua Dewan Ekonomi Nasional atau DEN Luhut Binsar Pandjaitan selaku Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP untuk memimpin implementasi SPBE secara menyeluruh. Dalam implementasinya, data Dukcapil memegang peran yang sangat krusial sebagai basis informasi utama.
“Ditambah lagi dengan satu lagi, yaitu Satu Data Indonesia. Ini undang-undang yang sedang berproses, Undang-Undang Satu Data Indonesia. Dua-duanya menggunakan fondasi datanya adalah data Dukcapil,” katanya menegaskan pentingnya integrasi data.
Basis data Dukcapil akan menjadi fondasi utama dalam penerapan e-government di seluruh Indonesia. Dengan dukungan data yang akurat dan terintegrasi, berbagai kebijakan pemerintah, terutama yang menyasar langsung masyarakat, diharapkan dapat dirumuskan dan dijalankan secara lebih tepat sasaran. Hal ini sejalan dengan visi pemerintah untuk menciptakan pemerintahan yang responsif dan efisien.
Penghargaan dan Kehadiran Pejabat Tinggi
Sebelum membuka Rakornas Dukcapil tersebut, Mendagri menyerahkan penghargaan IKD Dukcapil Prima Award kepada sejumlah daerah berprestasi. Penerima penghargaan tersebut meliputi Kabupaten Kepulauan Seribu, Kota Administrasi Jakarta Barat, Kota Administrasi Jakarta Selatan, Kota Administrasi Jakarta Timur, Kota Surabaya, Kabupaten Wonogiri, Kota Magelang, Kota Madiun, Kota Padang Panjang, dan Kota Parepare. Penghargaan ini diberikan sebagai apresiasi atas kinerja terbaik dalam pengelolaan data kependudukan.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri atau Sekjen Kemendagri Tomsi Tohir, Direktur Jenderal Dukcapil Teguh Setyabudi, Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi, Wali Kota Jakarta Barat Iin Mutmainnah, Wali Kota Jakarta Selatan Syafrin Liputo, Wali Kota Jakarta Timur Munjirin, Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fadjar Churniawan, serta para pejabat dari kementerian/lembaga dan pemerintah daerah. Kehadiran mereka menunjukkan dukungan penuh terhadap program transformasi digital nasional.
FAQ: Pertanyaan Umum tentang Infrastruktur Digital
Kapan peluncuran integrasi akta kelahiran digital dengan Kemenkes? Peluncuran dijadwalkan pada hari Jumat setelah pernyataan Mendagri dalam Rakornas Dukcapil di Jakarta.
Apa standar keamanan yang digunakan untuk sistem Dukcapil? Sistem keamanan Dukcapil menggunakan standar ISO 27001 yang merupakan standar resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara atau BSSN.
Siapa yang memimpin implementasi SPBE di Indonesia? Ketua Komite Percepatan Transformasi Digital Pemerintah atau KPTDP, yaitu Luhut Binsar Pandjaitan, memimpin implementasi SPBE di Indonesia.
Apa peran data Dukcapil dalam Satu Data Indonesia? Data Dukcapil menjadi fondasi utama bagi kedua inisiatif besar tersebut, yaitu SPBE dan Satu Data Indonesia, yang sedang dalam proses pengesahan undang-undangnya.
