Wamendagri Minta Tata Kelola MBG Dievaluasi usai Kasus Keracunan di Papua

Evaluasi Mendalam Tata Kelola MBG di Papua Pasca Kasus Keracunan

Wahanaberita.com – Wakil Menteri Dalam Negeri Ribka Haluk berkoordinasi dengan Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Trenggono guna meninjau langsung pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis. Kunjungan ini dilakukan di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi Depapre yang berlokasi di Kabupaten Jayapura, Papua. Langkah tersebut merupakan respons atas laporan dugaan keracunan yang menimpa ratusan penerima manfaat program tersebut.

Rombongan pejabat tersebut memeriksa secara menyeluruh setiap tahapan operasional program. Mulai dari penanganan bahan mentah, proses memasak, penyimpanan, hingga pengiriman makanan ke penerima manfaat diamati langsung. Hasil peninjauan mengungkap beberapa poin krusial yang memerlukan perbaikan segera.

Aspek yang Perlu Diperbaiki

Beberapa elemen penting yang perlu mendapat perhatian adalah sanitasi area pencucian alat makan, pengendalian suhu makanan, penyimpanan bahan baku, serta sanitasi peralatan. Selain itu, penyimpanan makanan matang dan mekanisme distribusi juga menjadi fokus evaluasi.

Peninjauan ini bukan untuk mencari siapa yang salah, tetapi untuk memastikan seluruh proses penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis berjalan sesuai standar keamanan pangan. Setiap temuan di lapangan akan menjadi bahan evaluasi menyeluruh agar kejadian seperti ini tidak terulang kembali.

Ribka menekankan bahwa kepatuhan terhadap standar operasional prosedur harus menjadi prioritas dalam pengelolaan SPPG. Hal ini bertujuan melindungi kesehatan para penerima manfaat secara optimal.

Dari hasil peninjauan, masih terdapat beberapa aspek yang perlu diperbaiki, mulai dari sanitasi, pengendalian suhu makanan, penyimpanan bahan baku, penyimpanan makanan matang, hingga proses distribusi. Semua ini harus segera dibenahi karena menyangkut kesehatan dan keselamatan para penerima manfaat.

Menurut Wakil Menteri Dalam Negeri, peristiwa di Jayapura harus menjadi momentum untuk evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola MBG. Dengan demikian, standar keamanan pangan dapat diterapkan secara konsisten di seluruh SPPG di Indonesia.

Peristiwa ini harus menjadi pelajaran bersama. Evaluasi tidak berhenti pada satu lokasi, tetapi menjadi momentum untuk memperkuat pengawasan, meningkatkan kapasitas pengelola SPPG, serta memastikan standar keamanan pangan diterapkan secara disiplin di seluruh Indonesia.

Konsep Khusus untuk Wilayah 3T

Dalam kesempatan tersebut, Ribka juga mengungkapkan bahwa Kementerian Dalam Negeri tengah menyiapkan konsep tata kelola penyelenggaraan Program MBG khusus untuk wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), terutama di Tanah Papua.

Konsep tersebut akan memperkuat peran pemerintah daerah (Pemda), meningkatkan pelibatan masyarakat lokal, memperkuat sistem pengawasan, serta menyesuaikan mekanisme pelaksanaan dengan kondisi geografis dan karakteristik masing-masing daerah.

Sebagai tindak lanjut, Kemendagri bersama BGN akan melakukan evaluasi menyeluruh terhadap aspek keamanan pangan, sanitasi, distribusi, serta penerapan SOP di seluruh SPPG.

Selain itu, sinergi dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Pemda, serta unsur TNI dan Polri akan terus diperkuat guna menyusun model tata kelola penyelenggaraan Program MBG untuk wilayah 3T yang lebih adaptif dan berkelanjutan.

Evaluasi yang dilakukan bukan hanya untuk menindaklanjuti kejadian di Kabupaten Jayapura, tetapi juga menjadi pijakan dalam menyempurnakan pelaksanaan Program MBG secara nasional sehingga manfaatnya dapat dirasakan masyarakat dengan tetap mengedepankan aspek keamanan pangan.