Visit Agenda: Wamendagri Kawal Perdamaian Konflik Suku di Wamena
Visit Agenda – Dalam visit agenda yang berlangsung di Wamena, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) memantau langsung proses penyelesaian konflik antarsuku yang berlangsung di kota tersebut. Peristiwa ini menjadi momentum penting bagi masyarakat Papua Pegunungan untuk menunjukkan komitmen mereka dalam menciptakan harmoni melalui ritual adat. Acara yang dihadiri oleh pemerintah pusat, Forkopimda, tokoh adat, dan masyarakat lokal menampilkan upacara patah panah sebagai simbol akhir dari pertikaian yang sebelumnya memicu ketegangan.
Pelaksanaan Visit Agenda dan Peran Menteri Dalam Negeri
Visit agenda ini dimaksudkan untuk menegaskan dukungan pemerintah pusat terhadap upaya penyelesaian konflik di daerah. Ribka, perwakilan Mendagri, menyampaikan bahwa kehadirannya di Wamena bertujuan untuk memastikan proses perdamaian berjalan efektif. “Saya tidak bisa bicara banyak. Saya mewakili pemerintah pusat yang hadir di kota ini. Sejak awal kami mengikuti seluruh tahapan dan semua yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun masyarakat,” ujarnya dalam siaran pers, Sabtu (23/5/2026).
Ribka juga menyoroti partisipasi aktif tokoh adat dan warga Wamena dalam menyelesaikan masalah secara lokal. Ia menekankan bahwa upaya ini menunjukkan kekuatan nilai-nilai budaya dalam menjaga keharmonisan. “Saya menangis, tetapi saya bahagia karena orang-orang tua bisa menyelesaikan ini secara adat dengan jiwa besar,” tambahnya.
Langkah Strategis untuk Stabilitas Wilayah
Visit agenda Wamendagri tidak hanya fokus pada ritual adat, tetapi juga menyasar strategi jangka panjang untuk membangun keamanan di Papua Pegunungan. Ribka menegaskan bahwa pemerintah pusat akan terus mendukung kebijakan lokal yang mendorong penyelesaian konflik melalui cara-cara tradisional. “Kalau keamanan tidak baik, maka pemerintah juga tidak bisa berbuat apa-apa. Daerah harus aman dulu baru kita bisa membangun,” jelasnya.
Dalam visit agenda ini, pihak pemerintah pusat menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah daerah, tokoh adat, dan masyarakat dalam menjaga stabilitas. Ribka menyarankan agar konflik tidak lagi ditangani secara hukum formal, melainkan melalui mekanisme adat yang lebih efisien. Ia menilai pendekatan ini dapat mengurangi ketegangan sekaligus memperkuat kohesi sosial di daerah.
Peran Gubernur dan Penyelesaian Konflik Adat
Gubernur Papua Pegunungan, John Tabo, menjelaskan bahwa upacara perdamaian adat merupakan bagian dari strategi untuk memutus siklus konflik yang berulang. “Hari ini kami melaksanakan satu tanda acara perdamaian lepas adat dengan mematahkan alat perang yaitu panah,” ucapnya. Tabo menegaskan bahwa keberhasilan visit agenda ini tidak terlepas dari keikutsertaan seluruh elemen masyarakat dalam membangun harmoni.
Menurut Tabo, penyelesaian konflik adat harus diimbangi dengan regulasi yang memperkuat peran adat sebagai dasar hukum. “Kita akan masukkan dalam Perdasi dan Perdasus supaya penanganan konflik seperti ini ada hukum peradilan adat yang berjalan,” tambahnya. Ia juga mengingatkan bahwa dana negara tidak boleh digunakan sembarangan dalam mengatasi sengketa antarsuku, karena harus mengutamakan nilai-nilai budaya lokal.
Rehabilitasi dan Rekonsiliasi Pasca Konflik
Prosesi perdamaian di Wamena tidak hanya berupa ritual, tetapi juga melibatkan upaya pemulihan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Visit agenda ini sekaligus menjadi ajang untuk meninjau progres rehabilitasi rumah warga yang rusak akibat konflik. Ribka mengatakan pemerintah daerah dan pusat akan terus memperkuat kerja sama dalam menjaga keamanan serta mendukung keberlanjutan perdamaian.
“Kita akan fokus pada rekonsiliasi, pemberdayaan ekonomi, dan edukasi budaya. Tujuan utamanya adalah menjaga persatuan tanpa mengorbankan identitas lokal,” kata Ribka dalam pidato tertutup.
Kehadiran pemerintah pusat dalam visit agenda ini menunjukkan komitmen untuk mengakomodir kebutuhan masyarakat Papua Pegunungan. Dengan melibatkan seluruh pihak, penyelesaian konflik tidak hanya menjadi jalan keluar saat ini, tetapi juga menjadi model untuk konflik-konflik serupa di masa depan.
