Koordinasi PJU Banten: Andra Soni dan Kemenhub Menjajaki Solusi Jalan Gelap
Topics Covered – Rapat koordinasi mengenai penerangan jalan umum (PJU) di Provinsi Banten berlangsung di kantor Gubernur, Tangerang Selatan, Selasa (19/5/2026). Acara ini menghadirkan perwakilan dari kabupaten dan kota, Badan Pengelolaan Jalan Nasional (BPTD), Kementerian Perhubungan, PLN, serta pemangku kepentingan lainnya. Tujuan utama dari pertemuan tersebut adalah untuk menyelaraskan langkah-langkah pengelolaan PJU, termasuk peningkatan cahaya di jalan nasional yang terlihat gelap. Topics Covered juga menjadi sorotan utama dalam pembahasan terkait distribusi kekuasaan dan tanggung jawab pembangunan infrastruktur penerangan.
Koordinasi untuk Samaikan Persepsi dan Data
Dalam rapat tersebut, Andra Soni, Gubernur Banten, menjelaskan bahwa kehadiran semua pihak penting untuk memperjelas persepsi dan data mengenai kondisi jalan nasional. “Kita harus samaikan visi dan strategi antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota agar solusi yang diambil lebih efektif,” tambah Andra Soni. Ia menekankan bahwa rapat ini merupakan langkah awal untuk menegaskan kolaborasi dalam menangani masalah jalan gelap yang sering dialami warga.
“Rapat ini menjadi wadah untuk berbagi informasi, menilai kebutuhan, serta mengidentifikasi titik-titik prioritas yang harus diperbaiki. Topics Covered tidak hanya tentang penerangan jalan, tetapi juga penggunaan dana dan mekanisme kerja yang selaras,” jelas Andra Soni.
Kondisi Jalan Nasional dan Kebutuhan Lampu
Jalan nasional di Banten mencakup sekitar 567 kilometer, terbagi di delapan kabupaten/kota. Ruas jalan terpanjang terdapat di wilayah Kabupaten Lebak dan Pandeglang, yang menjadi fokus pembahasan dalam Topics Covered. Pemangku kepentingan sepakat bahwa kebutuhan lampu jalan pada jalur strategis mencapai 8.000 titik, dengan target perbaikan yang mencakup berbagai titik rawan serta ruas yang kurang dilengkapi cahaya.
“Kita harus memprioritaskan daerah yang paling membutuhkan, terutama di jalur akses utama dan area padat penduduk,” kata Tri Nurtopo, Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Ia menambahkan bahwa dalam Topics Covered, pemerintah daerah dan pusat akan berupaya menyamakan persepsi mengenai kebutuhan infrastruktur penerangan, agar pengeluaran dan hasilnya lebih optimal.
Kewenangan dan Tanggung Jawab Pembangunan PJU
Pembahasan Topics Covered juga menyasar distribusi kewenangan antara pemerintah pusat dan daerah. Tri Nurtopo menjelaskan bahwa beberapa ruas jalan nasional masih menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, sementara yang lain dikerjakan oleh pemkab setempat. “Masalah utama yang dibahas bukan hanya pembangunan lampu jalan, tetapi juga mekanisme pembayaran listrik dan tugas pemeliharaan,” ujarnya. Ia menyoroti bahwa meskipun dana berasal dari APBN, tugas keuangan dan operasional jatuh ke pihak daerah, yang perlu dikoordinasikan secara teratur.
Koordinasi ini diharapkan mampu meminimalkan kesenjangan antara pihak-pihak terkait dalam pengelolaan PJU. Dengan Topics Covered yang lebih jelas, pembangunan infrastruktur akan lebih terarah dan transparan. Sejumlah rencana teknis telah ditetapkan, termasuk penggunaan teknologi canggih dan penyesuaian anggaran untuk menutupi kebutuhan masyarakat.
Langkah Strategis untuk Peningkatan Cakupan PJU
Dalam Topics Covered, pihak-pihak terkait sepakat menetapkan strategi jangka pendek dan menengah untuk meningkatkan cakupan penerangan jalan. Rencana tersebut mencakup survei lapangan, penentuan titik-titik kritis, serta pembagian tugas antara BPTD dan dinas perhubungan daerah. Andra Soni menyatakan bahwa hasil diskusi akan segera diimplementasikan melalui mekanisme kerja yang lebih cepat dan responsif.
Salah satu tantangan dalam pembahasan Topics Covered adalah keselarasan data antar daerah. Tri Nurtopo mengungkapkan bahwa selama ini, masing-masing kabupaten/kota memiliki kebijakan sendiri, sehingga menyebabkan ketidakseragaman dalam kualitas penerangan. Dengan adanya koordinasi nasional, diharapkan seluruh pihak dapat mengakses data yang sama dan membangun kesepakatan bersama.
Peran PLN dan Kemenhub dalam Membangun PJU
PLN juga turut berpartisipasi dalam Topics Covered, dengan fokus pada pasokan listrik dan ketersediaan tenaga listrik untuk menerangi jalan nasional. “Kita sudah menyiapkan sistem pasokan yang stabil, tetapi keberhasilan bergantung pada koordinasi dengan dinas perhubungan daerah,” kata perwakilan PLN. Sementara itu, Kemenhub memberikan dukungan dalam aspek perencanaan dan pengawasan proyek.
“Topics Covered ini menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kemajuan pembangunan PJU di Banten, serta mencari celah-celah yang bisa diperbaiki. Kita akan terus mengawasi implementasi, baik dari sisi pengadaan infrastruktur maupun pemeliharaan rutin,” tutur salah satu perwakilan Kemenhub.
