Wamensos Terima Usulan Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen di Tiga Daerah
Peluncuran Kebijakan Baru
New Policy – Wakil Menteri Sosial, Agus Jabo Priyono, hari ini menerima usulan pembangunan Sekolah Rakyat Permanen dari tiga daerah berbeda. Ini menjadi bagian dari new policy yang diusung pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan bagi masyarakat kurang mampu. Keputusan ini diambil setelah evaluasi menyeluruh terhadap kondisi lahan yang diajukan oleh Kepahiang, Belitung Timur, dan Bangka Tengah. New policy ini bertujuan untuk memastikan sekolah-sekolah rakyat dapat beroperasi secara stabil dan berkelanjutan.
Kriteria Persetujuan Sekolah Rakyat Permanen
Dalam sesi audiens di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Rabu (3/6/2026), Agus Jabo menegaskan syarat-syarat yang harus dipenuhi sebelum lahan dapat diterima sebagai Sekolah Rakyat Permanen. Pemenuhan kriteria ini menjadi prioritas utama dalam new policy yang diusung. Lahan harus memiliki status kepemilikan jelas, tidak termasuk area pertanian atau perkebunan. Topografi yang datar dengan kemiringan maksimal 10 derajat juga menjadi syarat penting, bersama dengan akses ke jalan raya, sumber air bersih, dan aliran listrik. Lokasi ideal harus jauh dari zona bencana untuk meminimalkan risiko terhadap anak-anak yang akan belajar di sana.
“Pemenuhan syarat tersebut adalah kunci untuk memastikan keberlanjutan Sekolah Rakyat Permanen. Lahan yang kurang memenuhi standar akan sulit dikembangkan menjadi pusat pendidikan yang layak,” jelas Agus Jabo dalam pernyataan resmi, Rabu (3/6/2026).
Progres dari Tiga Daerah
Satu dari tiga daerah yang mendaftarkan usulan adalah Kepahiang. Pemkab Kepahiang mengajukan lahan seluas 7 hektare di Desa Air Sempiang, Kabupaten Kepahiang. Namun, lahan tersebut masih menghadapi kendala karena sebagian besar area dijadikan waterpark. Agus Jabo menyarankan untuk mencari lokasi alternatif atau merancang penggundulan waterpark agar lahan dapat dimanfaatkan untuk pendidikan. New policy ini diharapkan bisa mempercepat proses penyelesaian masalah tersebut.
Di Belitung Timur, Pemkab menawarkan Kawasan Komplek Perkantoran Terpadu di Dusun Manggarawan, Desa Padang, Kecamatan Manggar. Area seluas 8,6 hektare ini telah memenuhi standar sesuai verifikasi dari Kementerian PU. Pemkab menyatakan bahwa lahan tersebut memiliki aksesibilitas yang baik dan fasilitas pendukung yang memadai. New policy ini akan menjadi landasan untuk pengembangan Sekolah Rakyat Permanen yang lebih luas di wilayah itu.
Bangka Tengah mengusulkan lahan di Kelurahan Padang Mulya, Kecamatan Koba, dengan luas 9 hektare. Area tersebut telah memenuhi kriteria, namun Pemkab masih menunggu sertifikat tanah dari Kementerian ATR/BPN karena lahan menjadi bagian dari tanah total 50 hektare. New policy ini memberikan kesempatan untuk mempercepat proses perizinan serta memastikan bahwa lahan bisa digunakan secara optimal untuk kebutuhan pendidikan.
Manfaat Kebijakan Baru untuk Masyarakat
Pembangunan Sekolah Rakyat Permanen berdasarkan new policy ini diharapkan akan memberikan dampak positif yang signifikan bagi masyarakat. Pertama, keberadaan sekolah permanen akan mengurangi ketergantungan pada Sekolah Rakyat sementara yang biasanya berupa tenda atau bangunan permanen sederhana. Kedua, kebijakan ini meningkatkan kualitas pendidikan dengan menyediakan fasilitas yang lebih baik, seperti kelas yang terpisah, ruang belajar yang nyaman, dan akses ke internet. Ketiga, Sekolah Rakyat Permanen menjadi sarana pendidikan non-formal yang lebih terstruktur, sehingga dapat menjangkau lebih banyak anak yang tidak memiliki akses ke sekolah formal.
“Keberhasilan new policy ini tergantung pada kerja sama antara Kementerian Sosial dan Pemda. Kami yakin dengan langkah ini, masyarakat akan lebih terlayani dalam hal pendidikan,” ujar Agus Jabo saat diwawancara reporter Detik.com, Rabu (3/6/2026).
Langkah Selanjutnya dalam Implementasi
Setelah menerima usulan dari tiga daerah, Kementerian Sosial akan melakukan evaluasi lanjutan sebelum memberikan persetujuan. Proses ini melibatkan koordinasi dengan Kementerian PU dan ATR/BPN untuk memastikan semua persyaratan terpenuhi. Agus Jabo menyampaikan bahwa pembangunan Sekolah Rakyat Permanen akan dimulai pada bulan Oktober mendatang, sesuai dengan rencana awal dalam new policy. Ia menegaskan bahwa kebijakan ini adalah bagian dari upaya pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan sosial melalui pendidikan.
Implementasi new policy ini juga menuntut kesiapan daerah dalam menyediakan dana dan sumber daya manusia. Kepahiang, Belitung Timur, dan Bangka Tengah diberi waktu untuk menyusun rencana detail dan memastikan lahan terpenuhi. Selain itu, Kementerian Sosial akan memberikan bantuan teknis dan keuangan untuk mendukung pengembangan sekolah rakyat permanen. Dengan langkah ini, diharapkan akses pendidikan bagi masyarakat pedesaan akan terus diperluas.
Penjelasan Mengenai Sekolah Rakyat Permanen
Sekolah Rakyat Permanen adalah program pendidikan non-formal yang dirancang untuk memberikan pendidikan dasar kepada anak-anak yang tidak memiliki akses ke sekolah formal. Dalam new policy yang baru diperkenalkan, sekolah-sekolah rakyat permanen akan memiliki bangunan yang stabil dan berkelanjutan, serta layanan pendidikan yang lebih terorganisir. Program ini menjadi solusi untuk mempercepat peningkatan pendidikan di daerah terpencil, khususnya yang masih menghadapi tantangan infrastruktur.
