Wamensos Pastikan Pelanggaran Pengadaan Sekolah Rakyat Ditindak Tegas
New Policy – Dalam pernyataannya, Agus Jabo menegaskan bahwa jika terdapat indikasi pelanggaran hukum dalam pengadaan Sekolah Rakyat, pihak berwenang akan melakukan tindakan sesuai aturan. Langkah ini diungkapkan setelah tim khusus menyampaikan laporan klarifikasi di kantor Kemensos, Rabu (13/5).
Tim investigasi yang dibentuk untuk mengaudit proses pengadaan barang dan jasa Sekolah Rakyat dipimpin oleh Agus Jabo dan melibatkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemensos. Tim tersebut dibentuk sejak seminggu lalu berdasarkan instruksi Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), guna menyelidiki lebih lanjut pengadaan yang dikelola.
“Jika ada aspek hukum yang terbukti, maka proses penegakan hukum akan dijalankan secara profesional,” ujar Agus Jabo dalam pernyataannya.
Menurut Agus Jabo, tim telah menyelidiki dokumen dan mekanisme pengadaan sepatu Sekolah Rakyat. Meski secara umum proses dianggap sesuai aturan, hasil klarifikasi menunjukkan adanya risiko maladministrasi dalam pengadaan tahun 2025.
“Ditemukan volume pengadaan besar, keterbatasan waktu, serta sumber daya manusia, yang mungkin menciptakan celah dalam pelaksanaan proses,” jelasnya.
Agus Jabo menyatakan bahwa tim akan melakukan pengecekan tambahan untuk memastikan keakuratan pengadaan. Ia menekankan bahwa sanksi akan diberikan jika terbukti adanya kesalahan.
“Jika ditemukan ketidaksesuaian, maka pejabat terkait akan dipertanggungjawabkan sesuai prosedur,” tegas Agus Jabo.
Sikap tegas juga ditunjukkan oleh Gus Ipul dengan membebaskan sementara dua pejabat di Kemensos. Langkah ini bertujuan memastikan kejelasan dalam proses pendalaman temuan dari audit internal.
Dua pejabat yang dibebastugaskan adalah Kepala Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa sebagai Pejabat Pembuat Komitmen, serta Kepala Subbagian Perlengkapan dan Barang Milik Negara.
“Pengambilan keputusan ini untuk menjaga objektivitas dan efektivitas investigasi saat ini, serta mempercepat pengadaan di masa depan,” kata Gus Ipul.
Dalam upaya perbaikan, Gus Ipul menyebutkan bahwa langkah tersebut menjadi bagian dari evaluasi menyeluruh tata kelola pengadaan. “Ini adalah langkah evaluasi untuk meningkatkan kinerja pengadaan pada 2026,” tambahnya.
Lebih lanjut, Gus Ipul meminta Sekretaris Jenderal, Robben Rico, untuk melakukan penghematan anggaran dan memperkuat kapasitas tim pengadaan. (prf/ega)
