Massa Tuntut Audit MBG, Komisi IX DPR Minta Tunggu Hasil BPK
New Policy – Sebuah new policy baru yang mendorong transparansi pengelolaan anggaran program Makan Bergizi Gratis (MBG) tengah menjadi sorotan publik. Massa yang berkumpul di depan kantor Badan Gizi Nasional (BGN), Jakarta Pusat, menuntut agar lembaga tersebut segera menjalani audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Sebagai bagian dari new policy yang diterapkan pemerintah, Komisi IX DPR RI, melalui Wakil Ketuanya Yahya Zaini, menegaskan bahwa masyarakat memiliki hak untuk menuntut kejelasan terkait penggunaan dana MBG. Namun, ia meminta agar pihak yang bersangkutan menunggu hasil audit yang telah dimulai oleh BPK.
Hasil Audit BPK Sebagai Penyelaras New Policy
Pengambilan keputusan untuk menunda audit MBG oleh Komisi IX DPR RI sebagian besar didasari oleh hasil pemeriksaan yang sedang dijalani BPK. Yahya Zaini menjelaskan bahwa new policy ini bertujuan memastikan semua lembaga pemerintah, termasuk BGN, tetap terpantau dalam mengelola dana publik. Menurutnya, proses ini merupakan bagian dari upaya pemerintah meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan masyarakat terhadap kebijakan yang diimplementasikan.
“Kami menghargai keinginan masyarakat untuk melihat kejelasan dalam MBG. New Policy ini akan menjadi dasar pengambilan keputusan apakah ada kekurangan dalam pengelolaan dana yang harus diperbaiki atau dituntut lebih lanjut,” ujarnya kepada wartawan pada Kamis (11/6/2026).
Dalam aksi unjuk rasa yang berlangsung di hari sebelumnya, peserta menggunakan bendera dan poster yang menyampaikan kritik terhadap kebijakan MBG. Mereka menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi lebih menyeluruh agar kebijakan ini dapat berjalan efektif sesuai harapan. Aksi ini menjadi wujud kepedulian publik terhadap kebijakan yang dianggap belum optimal dalam memberikan manfaat kepada masyarakat.
MBG Watch: Aliansi yang Memperkuat New Policy
Aliansi MBG Watch, yang terdiri dari sejumlah aktivis dan masyarakat sipil, menjadi pelaku utama dalam aksi kali ini. Mereka menilai bahwa new policy yang diusung pemerintah memerlukan peneguhan dari pihak lembaga pemeriksa keuangan. “Kami percaya bahwa new policy ini tidak cukup jika tidak didukung oleh audit yang transparan dan mandiri,” kata salah satu anggota MBG Watch kepada media.
“MBG Watch adalah representasi suara masyarakat yang ingin memastikan dana bergizi disalurkan secara tepat sasaran. Kami juga berharap BPK dapat melibatkan masyarakat dalam proses audit, agar ada kejelasan tentang penggunaan anggaran yang dianggap masih kurang efektif,” lanjutnya.
Aksi yang berlangsung di Kantor BGN sejak Rabu (10/6) ditandai dengan penempelan poster dan penggunaan simbol-simbol seperti panci dan alat masak. Mereka menilai bahwa dana program tersebut tidak digunakan secara efisien, sehingga perlu diperbaiki sesuai dengan prinsip new policy yang menekankan transparansi dan pertanggungjawaban.
Proses Audit BPK Sebagai Opsi Utama
Yahya Zaini menegaskan bahwa BPK memiliki kewenangan penuh dalam melakukan audit terhadap MBG. Ia menjelaskan bahwa langkah ini sesuai dengan aturan yang berlaku, karena BPK bertugas mengawasi penggunaan anggaran lembaga pemerintah seperti BGN. “Audit oleh BPK adalah alat penting dalam memastikan kebijakan new policy ini tidak hanya dicanangkan, tetapi juga dijalankan secara baik,” kata Yahya.
“Selama ini, BGN telah mengikuti proses audit BPK untuk program-program serupa. Hasilnya masih dalam proses pemeriksaan, jadi kita harus bersabar menunggu laporan yang akurat sebelum menyimpulkan apa yang sebenarnya terjadi,” jelasnya.
Dalam konteks new policy yang diterapkan, Yahya berharap hasil audit BPK dapat memberikan gambaran yang jelas tentang penggunaan dana MBG. Ia juga menekankan bahwa Komisi IX DPR akan terus mengawasi proses tersebut, baik melalui pemantauan langsung maupun melalui laporan-laporan resmi yang diterbitkan BPK.
Reaksi Pihak BGN dan Kementerian
Badan Gizi Nasional (BGN) membenarkan bahwa audit oleh BPK sedang berjalan sesuai jadwal. Dalam pernyataan resmi, mereka menyatakan bahwa pihaknya telah mempersiapkan semua dokumen yang diperlukan untuk pemeriksaan. “Kami siap memberikan data lengkap kepada BPK, dan berharap hasilnya dapat memberikan kejelasan tentang efisiensi program MBG,” ujar salah satu perwakilan BGN.
“Kami juga mengakui bahwa terdapat tantangan dalam pengelolaan program ini, tetapi new policy yang diusung pemerintah memberikan ruang untuk mengevaluasi dan memperbaiki sistem tersebut,” tambahnya.
Di sisi lain, Kementerian Pangan dan Pertanian, sebagai pihak yang terkait langsung dengan MBG, menyatakan bahwa mereka tetap optimis program ini dapat berjalan sesuai target. “Kami berkomitmen untuk memperbaiki segala kelemahan yang mungkin terjadi, dan new policy ini akan menjadi panduan dalam proses perbaikan,” tutur Menteri Pangan.
Analisis dan Tantangan New Policy
Aksi massa ini memicu diskusi mengenai relevansi new policy dalam menjawab kebutuhan masyarakat. Sejumlah ahli menyatakan bahwa kebijakan ini merupakan langkah penting untuk mendorong pengawasan oleh lembaga independen. Namun, mereka juga mengingatkan bahwa keberhasilan new policy bergantung pada komitmen pihak terkait untuk mempercepat proses audit dan memastikan transparansi maksimal.
“New Policy ini bukan hanya sekadar tuntutan masyarakat, tetapi juga alat untuk memperkuat kelembagaan pemerintah dalam memastikan anggaran digunakan secara efektif,” kata pakar kebijakan publik.
Pelaksanaan new policy juga diharapkan dapat menjadi contoh untuk kebijakan keuangan lainnya. Dengan adanya audit yang terbuka, pemerintah bisa menunjukkan komitmen terhadap akuntabilitas. Massa yang berkumpul di hari ini berharap bahwa hasil BPK akan segera diterbitkan agar kebijakan MBG dapat diperbaiki secara tepat waktu sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
