Prof Rycko Amelza: Indonesia Berhenti Impor Jagung Tahun 2026, Polri Buat Sejarah
Meeting Results – Komjen Purnawirawan Profesor Mohammed Rycko Amelza Dahniel menyatakan bahwa Indonesia telah mengimpor jagung selama 53 tahun terakhir. Namun, dengan kebijakan Presiden Prabowo Subianto, negara ini berhasil mengubah tren tersebut. Tahun 2026 akan menjadi titik balik sejarah sektor pertanian, karena impor jagung dihentikan dan produksi lokal mulai surplus. Capaian ini dianggap sebagai langkah penting dalam rencana swasembada pangan yang ditetapkan pemerintah.
Kebijakan Presiden dan Peran Polri
Dalam Meeting Results yang diadakan di Pusat Studi Ilmu Kepolisian, Kompleks STIK-PTIK, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rycko menekankan peran Polri dalam mendorong produksi jagung. Ia menjelaskan bahwa kepolisian tidak hanya menjalankan tugas utama seperti keamanan, tetapi juga terlibat langsung dalam mendukung pertanian. Dengan tugas khusus ini, Polri menjadi bagian dari perubahan sejarah yang berdampak besar pada kemandirian pangan Indonesia.
“Data BPS menunjukkan bahwa Indonesia selalu mengimpor jagung sejak tahun 1973. Namun, pada tahun 2026 kita berhasil menyatakan tidak hanya mengimpor, tapi juga mengekspor. Ini berarti sejarah pertanian nasional berubah, karena adanya kebijakan presiden yang menekankan swasembada pangan dan tugas khusus yang diberikan kepada Polri,”
Rycko mengungkapkan bahwa kebijakan ini tidak hanya mengubah pola impor jagung, tetapi juga membuka peluang bagi sektor pertanian lainnya. Dengan fokus pada produksi lokal, kebijakan Presiden Prabowo Subianto menurutnya memberikan dampak yang signifikan dalam Meeting Results. Ia menambahkan bahwa perubahan ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk memastikan kebutuhan pangan bisa dipenuhi secara mandiri.
Kritik terhadap Faktor Pendorong Kegagalan Produksi
Meeting Results juga mencakup telaah kritis terhadap faktor-faktor yang menyebabkan kegagalan produksi jagung selama 53 tahun. Rycko mengidentifikasi empat aspek utama: ketersediaan lahan, akses bibit unggul, pemanfaatan teknologi, dan stabilitas harga pupuk. Ia menilai keempat faktor ini harus diperbaiki untuk memastikan hasil pertanian tetap optimal.
“Kita perlu memahami mengapa program impor jagung selama ini tidak optimal. Dalam ketersediaan, biaya membuka lahan di daerah rawa atau gambut cukup tinggi. Jika petani memiliki akses ke bibit unggul dan teknologi modern, produksi bisa meningkat. Stabilitas harga pupuk juga menjadi kunci utama, karena biaya ini memengaruhi keuntungan penjualan hasil panen,”
Rycko mengkritik biaya pembukaan lahan yang mencapai Rp 2 juta-an untuk lahan yang sudah datar dan bebas hambatan. Ia juga menyoroti kesulitan petani dalam memperoleh bibit unggul yang telah diperbaiki melalui penelitian. “Jika pemerintah mampu menyediakan bibit berkualitas dan mengurangi biaya produksi, pertanian jagung bisa berkembang secara signifikan,” tutur Rycko dalam Meeting Results.
Meeting Results menambahkan bahwa kebijakan pangan membutuhkan evaluasi lebih lanjut. Rycko menekankan bahwa keberhasilan swasembada pangan tidak hanya bergantung pada kebijakan, tetapi juga pada pelaksanaannya. Ia mengingatkan bahwa peran lembaga keuangan dan pemerintah dalam menjamin stabilitas harga bahan produksi sangat kritis. “Jika harga pupuk terus meningkat, petani akan kesulitan membeli bahan-bahan yang diperlukan, sehingga menghambat pertumbuhan produksi,” jelasnya.
“Dalam Meeting Results, saya menyampaikan masukan bahwa kebijakan pangan harus dievaluasi secara menyeluruh. Kita perlu memahami apakah kesulitan ini ada pada pemerintah, masyarakat, atau program yang tidak bisa dijalankan. Dengan mengidentifikasi penyebabnya, kita bisa mengambil langkah-langkah yang tepat untuk memperbaiki sistem,”
Rycko juga menyoroti kebutuhan modal besar untuk mengolah lahan rawa atau gambut. Menurutnya, petani perlu bantuan dari pemerintah atau lembaga keuangan agar bisa meningkatkan produktivitas. “Meeting Results menunjukkan bahwa keterlibatan Polri dalam sektor pertanian bukan hanya sekadar pengawasan, tetapi juga bantuan langsung untuk mengatasi hambatan-hambatan produksi,” tambahnya.
