Meeting Results Pemulihan Pascabencana: Satgas PRR Dorong Manfaatkan TKD & Hibah
Meeting Results – Hasil rapat yang digelar oleh Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (Satgas PRR) menyoroti pentingnya memanfaatkan dana fiskal dan program hibah daerah secara optimal untuk percepatan pemulihan pasca-bencana. Dalam pertemuan tersebut, para pemangku kepentingan menekankan bahwa alokasi anggaran harus bersifat transparan dan tepat sasaran agar bisa memberikan dampak langsung kepada masyarakat yang terdampak bencana di Aceh, Sumatera Utara (Sumut), dan Sumatera Barat (Sumbar).
Penekanan pada Kepatuhan Anggaran
Sebagai bagian dari upaya pemulihan, pemerintah pusat telah menyiapkan tambahan dana Transfer ke Daerah (TKD) sekitar Rp 10,6 triliun. Dari jumlah tersebut, Aceh menerima Rp 1,6 triliun, Sumut Rp 6,3 triliun, dan Sumbar Rp 2,6 triliun. Selain itu, dana hibah antarprovinsi juga dialokasikan dengan nilai total mencapai Rp 285 miliar untuk daerah terparah di Aceh.
“Harapan saya dari hasil meeting results ini adalah agar anggaran yang sudah ada, yang didukung SE Mendagri Nomor 900.1/1084/SJ, bisa disesuaikan secara cepat. Ini berkaitan langsung dengan progres pemulihan dan keberlanjutan kemasyarakatan,”
— Irjen Wahyu Bintono Hari Bawono, dalam keterangan tertulis, Sabtu (27/6/2026).
Dalam pertemuan asistensi dan monitoring yang diadakan secara daring pada Kamis (25/6), Irjen Wahyu menyoroti bahwa penggunaan dana harus lebih cepat agar kebutuhan masyarakat bisa terpenuhi. Ia menegaskan bahwa proses administrasi tidak boleh menjadi penghalang, karena dana yang tersedia harus segera dialokasikan ke berbagai sektor kritis, seperti kesehatan, pendidikan, dan penyediaan hunian tetap (huntap).
Hasil meeting results ini juga menyoroti bahwa daerah yang mengalami kesulitan dalam ketersediaan lahan perlu mengambil langkah lebih agresif. Beberapa wilayah masih memerlukan pembelian lahan untuk mempercepat pembangunan hunian tetap. “Lahan yang belum siap bisa menghambat progress, jadi pemda harus berkoordinasi lebih erat dengan instansi terkait agar prosesnya tidak tertunda,”
— Irjen Wahyu, melanjutkan.
Strategi Pemulihan Berkelanjutan
Menurut Satgas PRR, keberhasilan pemulihan tidak hanya bergantung pada alokasi dana, tetapi juga pada koordinasi yang terstruktur. Pemda diimbau untuk memperkuat komunikasi dengan kementerian dan lembaga lokal agar semua program berjalan sejalan dengan Rencana Induk Pascabencana Sumatera 2026-2028. Anggaran total rencana ini mencapai Rp 100,1 triliun, dan realisasi dana harus menjadi indikator utama keberhasilan.
Dalam jangka panjang, tahapan rehabilitasi akan berlangsung hingga 2027, sedangkan rekonstruksi diperkirakan selesai pada 2028. Hasil meeting results menekankan bahwa setiap langkah harus diukur secara menyeluruh, termasuk evaluasi keberlanjutan proyek dan dampak sosial ekonomi yang dihasilkan. “Pemulihan bukan hanya sekadar bangun kembali, tetapi juga memastikan masyarakat merasakan manfaat yang berkelanjutan,”
— Irjen Wahyu, dalam pembahasan akhir.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, juga memberikan penjelasan bahwa pihaknya siap mendampingi daerah dalam penggunaan dana TKD dan hibah. “Kami mendukung keberhasilan meeting results ini dengan memberikan asistensi dan fasilitasi agar penggunaan anggaran sesuai tujuan dan memberi manfaat maksimal bagi masyarakat terdampak,”
— Agus Fatoni, menutup keterangan.
