Respons Purbaya soal Dirjen Bea Cukai Diduga Terima Suap
Main Agenda – Sebagai bagian dari Main Agenda investigasi korupsi yang sedang berlangsung, Purbaya, sebagai Menteri Keuangan, menyatakan komitmennya untuk mengikuti instruksi dari Presiden dalam menangani kasus dugaan penerimaan suap oleh Dirjen Bea Cukai. Dalam wawancara di Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (22/5/2026), ia menegaskan bahwa keputusan akhir tentang pemimpin di posisi itu akan diambil setelah memperhatikan hasil penelusuran lebih lanjut. Main Agenda ini menjadi fokus utama publik dan media dalam meninjau kinerja lembaga pemerintah yang mengatur impor barang.
“Saya akan mematuhi instruksi Bapak Presiden,” ujar Purbaya.
Menurut Purbaya, Main Agenda penyelidikan ini memerlukan kerja sama yang lebih terpadu antara lembaga investigasi dan pemerintah. Ia menekankan bahwa tidak ada keputusan yang akan diambil secara impulsif, tetapi lebih terhadap pengamatan yang teliti. Meski demikian, ia mengakui bahwa kesadaran publik akan menjadi faktor penting dalam memantau proses Main Agenda ini. “Kita harus melihat bagaimana hasil investigasi ini berdampak pada penguatan kinerja Bea Cukai ke depan,” tambahnya.
Penyelidikan KPK Mengungkap Kode Amplop untuk Dirjen Bea Cukai
Dalam sidang terkait dugaan suap di KPK, Jaksa Penuntut Umum (JPU) mengungkapkan bahwa ada amplop berkode ‘1’ yang diduga ditujukan kepada Dirjen Bea Cukai. Orlando Hamonangan Sianipar, yang dikenal sebagai Kepala Seksi Intelijen Kepabeanan I, menjadi saksi utama dalam penyelidikan ini. JPU KPK M Takdir Suhan menyampaikan bahwa kode tersebut merupakan bagian dari Main Agenda pengungkapan suap yang terstruktur dan terdokumentasi.
“Izin majelis, ini kami tampilkan ya foto, kemudian tadi mengaitkan dengan kode-kode yang Pak Ocoy pahami tentang siapa-siapa yang dapat jatah amplop itu. Izin majelis, kami tampilkan sampling amplop yang ada kodenya,” kata jaksa KPK M Takdir Suhan.
Menurut penjelasan Takdir, setiap amplop berkode memiliki tujuan spesifik, dan yang diduga untuk Dirjen Bea Cukai dengan kode ‘1’ menjadi perhatian utama. Ocoy, sebagai saksi, mengakui bahwa ia tidak tahu siapa pemilik amplop dengan kode tersebut, tetapi membenarkan bahwa ada penyaluran suap yang terjadi melalui sistem kode ini. “Nomor 1 saya tidak tahu, Pak. Nomor 2 saya tahu, nomor 3 saya tahu, Pak,” jawab Ocoy.
“Kalau untuk yang kode-kode yang lain ini apakah juga lewat saksi atau sepengetahuan saksi lewat mereka langsung? Dikasih oleh Pak John atau lewat Pak Deddy maupun Pak Andri?” tanya jaksa Takdir.
Prabowo Dorong Pemimpin DJBC yang Lebih Efektif
Dalam pidato di rapat paripurna DPR RI, Rabu (20/5), Prabowo mengingatkan kembali tentang pentingnya perbaikan kinerja Bea Cukai. Ia menekankan bahwa Main Agenda reformasi dalam lembaga pemerintah ini harus berjalan cepat dan transparan. Prabowo meminta Purbaya untuk mempertimbangkan perubahan kepemimpinan jika diperlukan, dengan alasan bahwa DJBC perlu menjadi lebih efisien dalam pengawasan impor.
“Saya ingatkan kembali untuk kesekian kali, Bea Cukai kita harus diperbaiki. Menteri Keuangan, kalau pimpinan Bea Cukai tidak mampu, segera diganti,” ujar Prabowo.
Komite Pemantauan dan Reformasi (KPR) juga memberikan dukungan terhadap Main Agenda ini. Mereka menilai bahwa kinerja DJBC harus diperbaiki melalui penyelidikan yang teliti, termasuk penanganan dugaan suap yang telah terungkap. Purbaya, sebagai bagian dari Main Agenda pemerintah, diharapkan dapat memberikan respons yang kuat dan terukur terhadap tekanan dari lembaga anti-korupsi.
Sejauh ini, dugaan penerimaan suap oleh Dirjen Bea Cukai menjadi sorotan utama dalam Main Agenda anti-korupsi yang dijalankan oleh KPK. Kasus ini menunjukkan kelemahan dalam pengawasan internal dan potensi kebocoran sistem di lembaga yang memiliki peran kritis dalam penerimaan dan pengelolaan barang impor. Publik menantikan kejelasan lebih lanjut tentang pelaku dan mekanisme suap yang terungkap, sebagai bagian dari Main Agenda reformasi institusi.
Perkembangan terakhir menunjukkan bahwa Main Agenda penyelidikan ini akan terus memperluas cakupannya. Para saksi yang diperiksa dalam persidangan diharapkan dapat memberikan informasi lebih detail mengenai alur suap dan pengaruhnya terhadap kebijakan ekonomi. Dengan adanya Main Agenda ini, publik memiliki harapan bahwa sistem pemerintahan akan menjadi lebih akuntabel dan transparan.
