Kemendagri Luncurkan Instrumen Monev untuk Program Kerja Sama Pemda & Luar Negeri
Latest Program – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) resmi meluncurkan instrumen monitoring dan evaluasi (Monev) dalam program kerja sama pemerintah daerah (Pemda) dengan pihak luar negeri. Langkah ini menjadi bagian dari visi Presiden Prabowo Subianto untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, yang memerlukan kolaborasi strategis antara pihak dalam dan luar negeri. Dengan adanya Monev, diharapkan seluruh kegiatan kerja sama daerah dapat diukur secara lebih efektif dan transparan, serta menciptakan dampak yang nyata bagi kemajuan bangsa.
Monev Sebagai Alat Evaluasi Terpadu
Peluncuran instrumen Monev ini dilakukan oleh Sekretaris Jenderal Kemendagri, Tomsi Tohir, dalam pidato pembukaan acara Forum Peresmian Instrumen Monitoring dan Evaluasi Kerja Sama Daerah dengan Pemda Luar Negeri dan Lembaga Luar Negeri. Acara diadakan di Hotel Harris Vertu Harmoni, Jakarta, Senin (25/5/2026). Tomsi menegaskan bahwa instrumen ini dirancang agar menjadi pedoman utama bagi Pemda dalam mengelola kerja sama internasional. “Monev ini dibuat agar semua pihak bisa mengaplikasikannya dengan baik, baik itu lembaga donor maupun pihak yang akan menerima bantuan,” jelasnya.
Kementerian Dalam Negeri mengungkapkan bahwa sebelumnya kerja sama antara Pemda dan mitra luar negeri telah banyak dilakukan, namun kurangnya alat evaluasi standar menyebabkan sulitnya mengukur tingkat keberhasilan. Dengan adanya Monev, seluruh proses kerja sama akan lebih terarah, terukur, dan dapat dilacak. Instrumen ini dirancang untuk menyelaraskan tujuan pembangunan daerah dengan kebijakan nasional, sekaligus meningkatkan kualitas pertukaran informasi antara Pemda dengan mitra asing.
Pengembangan Sistem Evaluasi Terpadu
Dalam wawancara tertulis, Tomsi Tohir menyampaikan bahwa Monev mencakup berbagai komponen penting, seperti indikator kinerja, mekanisme pelaporan, dan standar pengukuran hasil. Alat ini dirancang agar dapat diadaptasi oleh seluruh provinsi di Indonesia, sekaligus memudahkan evaluasi berbasis data yang akurat. “Dengan Monev, Pemda bisa mengetahui sejauh mana bantuan luar negeri berdampak pada kebutuhan masyarakat, termasuk dalam pengembangan layanan dasar dan peningkatan kualitas hidup warga,” tambahnya.
Tomsi menyoroti bahwa banyak kegiatan kerja sama luar negeri masih berhenti di tahap formal, seperti pengadaan dokumen administratif tanpa dampak nyata di lapangan. Dengan instrumen Monev, diharapkan semua proyek dapat dinilai berdasarkan output yang konkret, seperti peningkatan infrastruktur, penguatan kapasitas SDM, atau peningkatan kesejahteraan sosial. “Tujuan akhirnya adalah agar program kerja sama bisa memberikan manfaat jangka panjang bagi daerah,” kata Tomsi.
Peluang Kolaborasi dan Hambatan
Dalam forum tersebut, Tomsi juga menyoroti peluang besar yang ada dalam kerja sama daerah dengan negara-negara lain. Banyak lembaga internasional dan negara donor tertarik membangun hubungan dengan Indonesia, terutama dalam bidang pembangunan ekonomi, pendidikan, dan teknologi. Namun, hambatan seperti proses administrasi yang rumit, kekurangan tenaga ahli, ketidaksesuaian regulasi, serta biaya yang tinggi sering kali menghalangi penerapan program secara optimal.
Tomsi menekankan bahwa Bapperida (Badan Perencanaan Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah) memiliki peran krusial dalam mengelola dan memfasilitasi kerja sama antar daerah dengan mitra internasional. Ia mengajak Bapperida untuk lebih aktif mengidentifikasi kebutuhan daerah dan mengarahkan bantuan luar negeri agar sejalan dengan prioritas pembangunan nasional. “Kita perlu mengoptimalkan potensi daerah dengan bantuan luar negeri, bukan hanya sekadar berurusan dengan dokumen,” tambahnya.
