Komisi X DPR Dorong Pemerintah Lakukan Investigasi terhadap Dugaan Pemalsuan Riset WNI
Komisi X DPR Dorong Pemerintah Minta – Ketua Komisi X DPR, Hetifah, mengingatkan pemerintah untuk mengevaluasi dugaan penyimpangan etik akademik yang dilakukan warga negara Indonesia (WNI) di konferensi International Symposium on Pneumococci and Pneumococcal Diseases (ISPPD) yang diadakan di Kopenhagen, Denmark. Ia menegaskan bahwa hal ini perlu mendapat perhatian serius.
“Peristiwa dugaan pemalsuan riset oleh sejumlah WNI dalam konferensi ISPPD 2026 tentu harus menjadi prioritas, karena menyangkut kredibilitas akademik dan citra Indonesia di forum global,” ujar Hetifah kepada media, Rabu (27/5/2026).
Klarifikasi Pemerintah Diberi Apresiasi, Tapi Investigasi Masih Diperlukan
Hetifah mengakui penjelasan yang diberikan Mendiktisaintek, Brian Yulianto, bahwa para pelaku bukanlah dosen atau peneliti aktif. Meski demikian, ia menekankan perlunya investigasi mendalam untuk memastikan fakta.
“Pernyataan Mendiktisaintek bahwa pihak yang terlibat tidak termasuk akademisi aktif patut dihormati, tetapi hal itu tidak menghilangkan kebutuhan untuk memverifikasi lebih lanjut agar tidak muncul kesan spekulatif di masyarakat,” tuturnya.
Klarifikasi dari para WNI yang diduga melakukan penyimpangan juga dianggap penting oleh Komisi X. Hetifah menekankan bahwa proses ini harus objektif, transparan, dan didasari bukti kuat.
“Investigasi yang jujur dan berbasis fakta diperlukan agar seluruh pihak merasa adil. Dengan mengetahui secara utuh, apakah ada pelanggaran etik, kesalahan administratif, atau kesalahpahaman dalam presentasi riset, kita bisa membangun kepercayaan yang sehat,” lanjutnya.
Konferensi ISPPD 2026: Penelitian Diduga Dibuat dengan AI dan Data Palsu
ISPPD 2026 berlangsung 17-21 Mei 2026. Tiga peneliti Indonesia, Prihantini, Rifaldy Fajar, dan Rini Winarti, memaparkan hasil riset yang dianggap mengesankan.
“Beberapa orang Indonesia terbongkar melakukan pemalsuan terorganisir di depan ribuan ilmuwan internasional. Hal ini terungkap di ISPPD 2026, sebuah acara penting untuk pakar penyakit paru-paru,” tulis Ida Bagus Mandhara Brasika di Threads, Selasa (26/5).
Brasika menyoroti modus pelaku yang mengganti nama saat presentasi dengan bantuan nametag dan jilbab. Ia menyebut hasil riset tidak pernah benar-benar dijalankan, data dan gambar terbukti dibuat secara virtual.
“Bukan hanya identitas yang palsu, risetnya pun dibuat dengan AI dan/atau data yang dipalsukan. Hasilnya terlihat luar biasa, tetapi tidak ada nyata,” imbuhnya.
Mendiktisaintek Berkomitmen Verifikasi Data
Brian Yulianto, Mendiktisaintek, mengatakan pihaknya sedang mengecek fakta terkait dugaan pemalsuan riset.
“Kemdiktisaintek memberikan perhatian khusus terhadap isu yang muncul. Kami tengah memperjelas status para pelaku, afiliasi institusi yang digunakan, serta keterkaitannya dengan lembaga pendidikan tinggi atau penelitian di Indonesia,” ujarnya.
Ia menambahkan bahwa pihak-pihak terkait diberi kesempatan untuk memberikan penjelasan. “Semua dugaan harus diverifikasi secara komprehensif, bukan hanya berdasarkan kesan awal,” tutur Brian.
Hetifah menyatakan bahwa langkah ini penting untuk menjaga standar akademik nasional. “Kasus seperti ini seharusnya menjadi evaluasi terhadap pengelolaan riset dan publikasi ilmiah. Reputasi riset Indonesia harus tetap dijaga agar daya saing bangsa tidak terganggu,” tegasnya.
