Key Issue: Kenneth Ingatkan Kebocoran PAD di Sektor Parkir Belum Berakhir
Key Issue menjadi perhatian utama Anggota Komisi C DPRD DKI Jakarta, Kenneth, yang menyoroti kelemahan sistem pengelolaan parkir yang masih menjadi celah untuk praktik korupsi. Ia menekankan bahwa kekacauan di sektor parkir Jakarta belum berakhir, bahkan justru semakin mengancam pendapatan daerah. Meski transaksi tunai terus berjalan, kebocoran PAD tidak akan hilang hingga pengawasan dan transparansi sistem tersebut ditingkatkan.
Analisis Kebocoran PAD dan Tantangan Sistem Parkir
Kenneth mengkritik kurangnya efektivitas Unit Pengelola Perparkiran (UPT) dalam memantau pengelolaan parkir. Menurutnya, kebocoran Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih terjadi karena ketidakjelasan tarif, pengawasan yang tidak memadai, serta trotoar dan jalan raya yang dikuasai kendaraan tanpa pengendalian. Ia menyebut, Key Issue utama adalah bagaimana pemerintah bisa mengatasi masalah ini agar pendapatan dari retribusi parkir tidak terbuang percuma.
“Kebocoran PAD terus terjadi karena transaksi tunai yang menjadi akar masalah. Selama uang fisik beredar, terdapat celah untuk penyelewengan. Sistem parkir yang tidak terdigitalisasi justru memperburuk situasi, menyebabkan masyarakat terus menerima pungutan liar,” ujarnya.
Key Issue ini terbukti berdampak nyata pada pendapatan daerah. Kenneth menyoroti bahwa banyak warga dipaksa membayar parkir secara tidak resmi, padahal retribusi yang diterima UPT belum mencapai target. Ia menilai, transaksi elektronik bisa menjadi solusi untuk mengatasi masalah ini, karena meminimalkan risiko kecurangan dan meningkatkan akuntabilitas.
Peluang Perbaikan dan Contoh Solusi dari Luar Negeri
Kenneth mendesak Pemprov DKI Jakarta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh operator parkir. Ia menyarankan penerapan sistem pembayaran non-tunai secara penuh, seperti QRIS, kartu elektronik, atau aplikasi digital. Key Issue yang utama adalah keterlibatan masyarakat dalam transaksi, sehingga mereka lebih mudah mengawasi penggunaan dana yang diterima.
“Sistem pembayaran digital bisa mengurangi kebocoran PAD. Selama transaksi tunai dibiarkan, banyak celah untuk tindakan korupsi. Jakarta perlu mengadopsi pendekatan seperti yang dilakukan Singapura dan Jepang,” jelasnya.
Key Issue ini juga diperkuat dengan contoh keberhasilan negara-negara lain. Singapura, misalnya, menerapkan Electronic Parking System (EPS) yang sepenuhnya bebas dari transaksi uang tunai. Di Jepang, aturan ketat tentang kepemilikan lahan parkir sebelum masyarakat membeli kendaraan membantu mengurangi kekacauan. Kenneth menilai, Key Issue utama adalah harmonisasi antara tata ruang, perizinan bangunan, dan pengelolaan parkir.
Contoh lain yang disebutkan adalah inovasi Korea Selatan dan negara-negara Eropa. Penerapan sensor serta aplikasi real-time di Korea Selatan berhasil mengurangi kebocoran retribusi parkir. Sementara di Selandia Baru, pendapatan dari parkir dikembalikan untuk pelayanan publik melalui sistem elektronik yang transparan. Key Issue ini menunjukkan bahwa solusi masalah parkir tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga strategis.
“Key Issue utama adalah bagaimana Jakarta bisa menutup celah kebocoran PAD. Dengan sistem digital dan aturan yang ketat, masyarakat akan lebih percaya pada pelayanan parkir. Pemprov harus menghentikan penerbitan Sertifikat Laik Fungsi (SLF) bagi gedung usaha yang tidak memiliki kebijakan parkir memadai,” tegasnya.
Kenneth juga menekankan pentingnya integrasi sistem parkir dengan tata ruang dan perizinan. Ia berharap Pemprov DKI Jakarta tidak hanya fokus pada pengelolaan lahan parkir, tetapi juga memastikan bahwa setiap bangunan diakui fungsi dan keberlanjutannya. Key Issue ini menunjukkan bahwa masalah parkir tidak bisa dipisahkan dari kebijakan urbanisasi dan manajemen ruang publik.
